SEMARANG- Masih banyak rumah sakit (RS) yang belum memberi layanan optimal kepada pasien pemegang kartu Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). Terbukti dari jumlah kamar rawat inap yang belum proporsional. Banyak RS yang memberi porsi lebih bagi pasien-pasien berduit. Artinya, ketersediaan kamar kelas VIP dan VVIP lebih banyak dibanding kelas I, II, dan III. Hal tersebut seringkali pasien JKN-KIS tidak terakomodasi. Mau tidak mau, pasien harus naik kelas. Otomatis harus menambah biaya untuk mendapatkan pelayanan di atasnya. Hal tersebut membuat pasien BPJS Kesehatan dari golongan menengah ke bawah makin tercekik.

“Kami, Komisi D sering mendapat aduan dari masyarakat yang sudah menjadi peserta BPJS (JKN-KIS) tapi kesulitan mendapat perawatan sesuai kelas BPJS-nya,” kata Wakil Ketua Komisi D DPRD Kota Semarang, Anang Budi Utomo, kepada Jawa Pos Radar Semarang, Selasa (24/10).

Alasan utama yang disampaikan pihak RS, lanjut Anang, kamar kelas III penuh. Hal tersebut menandakan penyediaan kamar rawat inap tidak sesuai formasi atau persentase di BPJS. Padahal pada 2019, Semarang harus Universal Health Coverage (UHC) dalam bentuk JKN-KIS.

“Pemkot merencanakan 100 persen warga miskin masuk database JKN-KIS. Kalau ketersediaan kamar kelas I, II, III, saja tidak proporsional, takutnya tidak terakomodasi. Karena selalu naik kelas, dengan alasan kamar penuh,” kata legislator Partai Golkar ini.

Pihaknya berharap pemkot melalui Dinas Kesehatan bisa membuat regulasi tentang persentase kamar kelas I, II, maupun III.  Dalam pelaksanaan UHC 2019, pihaknya berharap RS memiliki grand desain kamar dengan kepesertaan JKN-KIS yang proporsional. “Karena ini keperluan masyarakat, layanan dasar yang harus dipenuhi,” tandasnya.

Masih banyaknya RS yang tidak proporsional dalam menyediakan kamar rawat inap peserta JKN-KIS, juga diakui Kepala Cabang BPJS Kesehatan Kota Semarang, Bimantoro.  Pihaknya kesulitan mengatur distribusi kelas. “Sebab, mengatur kelas rawat inap bukan kewenangan kami. Sesuai Permenkes, baru dikatakan sah sebuah RS ketika memenuhi 20 persen untuk kelas III. Namunr regulasi itu tidak dapat diterapkan dengan baik,” katanya.

Dicontohkan, RS memiliki 100 kamar dan kelas III sudah memenuhi 20 persen. Namun di kelas I dan II porsinya masih sedikit, pihak RS justru memperbanyak ruang VIP dan VVIP. “Ini kebanyakan terjadi di RS swasta,” ujarnya.

Seperti di RS Telogorejo, kelas I ada 35 kamar, kelas II ada 30 kamar, kelas III ada 60 kamar, sementara VIP dan VVIP ada 106 kamar. Kemudian RS Roemani Muhammadiyah, kelas I ada 40 kamar, kelas II ada 59 kamar, kelas III ada 53 kamar, dan kelas VIP dan VVIP ada 86 kamar.

Karena itu, pihaknya ada regulasi turunan dari Kemenkes. Pemkot melalui DKK bisa mengupayakan regulasi yang mengatur ketersediaan kamar kelas I dan II lebih proporsional lagi menyesuikan kepesertaan BPJS. ”Kami mengusulkan pembagian rata kelas. Karena kepesertaan BPJS utamanya di Kota Semarang ini paling banyak ada di kelas I dan II. Untuk kelas I sekitar 35 persen, kelas II 40 persen, dan kelas III 20 persen,” imbuhnya.

Pihaknya juga meminta setiap RS memiliki keterbukaan informasi terkait ketersediaan kelas, sehingga pasien bisa mendapat rekomendasi RS yang memiliki ketersediaan kamar. “Memang sebagian besar sudah memiliki informasi mengenai kamar, tapi kendalanya itu tidak real time,” tandasnya.

Ketua Komisi D DPRD Kota Semarang, Laser Narindro, mengatakan, pihaknya akan melakukan kajian terkait regulasi yang mengatur ketersediaan kamar rawat inap RS. Utamanya, untuk kelas I dan II. “Kajian apakah cukup pakai Perwal (peraturan wali kota) atau Perda (peraturan daerah) untuk menentukan jumlah atau kapasitas ruang kelas I dan II,” ujarnya.

Selain itu pihaknya juga meminta informasi ketersediaan ruangan terintegrasi dengan seluruh RS. “Integrasi juga harus dilakukan mengenai data yang ada di pemkot dan BPJS. Kami juga berharap ada pembentukan satker untuk pengawasan layanan di RS, utamanya pemegang JKN-KIS,” tandasnya. (zal/aro)