Investor Enggan Danai Jateng Park

Terhalang Status Lahan

662

SEMARANG – Peletakan batu pertama pembangunan Jateng Park di kawasan Wana Wisata Penggaron, Desa Susukan, Kecamatan Ungaran, Kabupaten Semarang dipastikan tidak bisa dilakukan tahun ini. Sebab, rencana proyek Jateng Park tidak bisa memberikan keyakinan bagi investor.

Sekda Jateng, Sri Puryono menjelaskan, lahan yang bakal digunakan untuk Jateng Park merupakan milik Perum Perhutani. Seusai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, tanah milik negara tidak bisa dikeluarkan sertifikat. “Padahal, investor membutuhkan pegangan untuk dijadikan jaminan dan kenyamanan dalam berinvestasi,” terangnya, Selasa (24/10).

Meski begitu, pihaknya telah menyiapkan alternatif lain agar proyek Jateng Park bisa berjalan dengan pola ‘B to B’. Yakni menggandeng PT Penyediaan Infrastruktur Indonesia (PII) Persero sebagai penjamin negara.

Mengenai persiapan sebagai syarat mengejar alternatif melalui penjamin negara dengan PT PII, membutuhkan waktu sekitar 2 sampai 3 bulan. Sehingga, jika alternatif tersebut berjalan lancar maka diperkirakan baru bisa dilakukan konstruksi pada awal tahun 2018. “Kami berusaha mengejar awal tahun depan,” ujarnya.

Tapi jika alternatif itu sudah diatur dalam sebuah Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pihaknya akan mencari kejelasan, sejauh mana peran pemprov jika pola itu diterapkan.

Dijelaskan, sesuai UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pemprov diberikan kewenangan pada pengelolaan hutan lindung dan hutan produksi. Jika aturan ini bisa diterapkan, praktis Pemprov Jateng berpeluang memiliki kekuatan hukum atas status lahan. “Itu (UU 23) yang sedang kita perjuangkan. Kalau itu iya, itu sebagai kekuatan kita. Dan sekarang ini sedang berproses di Kementerian LHK,” katanya.

Puryono mengakui, jika sebelumnya ada sejumlah investor yang tertarik membangun Jateng Park namun meragukan status kepemilikan lahan, saat ini masih ada satu calon investor yang menyatakan siap bekerjasama dengan berbagai konsekuensi.

Terkait wacana pemindahan Jateng Park ke Tlogowening Tuntang yang terdapat lahan seluas sekitar 400 hektare milik provinsi, diakui Puryono bahwa pemprov juga memiliki pandangan yang sama. “Tunggu sampai akhir Oktober ini, kalau regulasinya tidak jelas maka apa boleh buat, akan dialihkan ke Tlogowening Tuntang,” tegasnya.

Sementara itu, anggota Komisi B DPRD Jateng, Didiek Hardiana menilai, pemerintah kurang tegas mengambil sikap soal pembangunan Jateng Park. Jika memang tidak bisa, lebih baik proyeknya segera dipindah ke Tlogowening Tuntang. “Untuk apa dipaksakan? Toh kalau di Tlogowening itu lahannya milik pemprov sendiri. Kalau tidak segera dibangun, sama saja memberi harapan palsu kepada warga Jateng,” tegasnya.

Dijelaskan, investor butuh jaminan keamanan ketika berinvestasi. Sementara lahan milik Perhutani, sedangkan aturan main di Perhutani bahwa sewa menyewa adalah jangka pendek, sedangkan kerjasama di Jateng Park adalah 35 tahun. “Artinya, provinsi menawarkan konsep tentang pariwisata tapi lahannya milik Perhutani. Kemudian terhalang regulasi,” ujarnya. (amh/ric)