Edhi Klaim YGS Keluar Dari TITD

292

SEMARANG-Yayasan Grajen Semarang (YGS) surati Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Semarang terkait pemberitahuan bahwa yayasan itu tidak menerbitkan surat pemberkatan dari Pemuka Agama Matrisia (Majelis Rohaniawan Tri Dharma Indonesia) atau sejenisnya. Selain itu, yayasan tersebut juga menyatakan bukan lagi menjadi bagian dari Tempat Ibadah Tri Dharma (TITD) dan Perwakilan Umat Buddha Indonesia (Walubi) Jateng.

Pernyataan itu disampaikan Ketua Dewan Pembina YGS, Edhi Setiawan. Ia juga mengatakan, kalau pengelolaan Klenteng Grajen akan dirubah seperti Klenteng Sam Poo Kong Semarang dan Klenten Hian Thian Siang Tee Jepara.

“Klenteng Grajen nanti bisa untuk Budha dan Konghucu, dirubah sifatnya menjadi umum dan terbuka untuk semua,” kata Edhi Setiawan kepada wartawan, Selasa (24/10).

Ia juga menyampaikan, sejak 28 Juli 2015 lalu ketua pengurus periode 2014-2019 telah mengundurkan diri untuk tidak menjadi anggota TITD dan Walubi Jateng. Alasannya, lanjut Edhi, YGS tidak menerbitkan surat pemberkatan agama, karena pengurus baru yang sah tidak memiliki surat tanda daftar agama Buddha yang resmi. Kemudian, guna menghindari pihak-pihak lain menjadi korban atupun dirugikan oleh pengurus lain, yang melakukan pemberkatan agama ilegal.

“Kami menyampaikan hal ini untuk menghindari adanya tuntutan atau gugatan secara hukum dari pihak korban maupun pihak yang dirugikan akibat terbitnya surat pemberkatan agama ilegal,” sebutnya.

Dalam surat Nomor 474.2/1684 pada 23 Oktober kemarin, yang ditandatangani Kepala Dispendukcapil Kota Semarang, Mardiyanto menerangkan tiga poin, salah satunya menyebutkan berdasarkan UU No 1/1974 Jo. UU No. 23/2006 Jo UU No 24/2013, bahwa salah satu syarat untuk pencatatan perkawinan diantaranya surat pemberkatan dari pemuka agama.

Selain ada YGS juga ada Yayasan Tempat Ibadah Tri Dharma (TITD) Grajen Semarang. Keduanya di klaim Edhi sebagai satu kesatuan. Namun demikian TITD Grajen Semarang hingga saat ini masih terjadi dualisme kepengurusan yakni, kubu Edhi Setiawan, Tjandra Tirtono dan kawan-kawan (dkk). Sedangkan kubu kedua adalah kubu Suryanti Kusnadi, Djohan Gondo Kusumo, dkk.

Sebelumnya, kuasa hukum Suryanti Kusnadi, dkk, Evarisan mengatakan, secara hukum yayasan harus disetujui atau diakui Kemenkum dan HAM, namun dalam kepengurusan TITD Grajen yang baru (Edhi dkk), belum ada diterbitkan suratnya, hal itu karena adanya sengketa dalam yayasan itu, baik secara perdata maupun pidana.

“Saat aanmaning dilakukan kita sudah ajukan keberatan, karena perkara 161 atau 202 belum inkrahct, sehingga kasus Grajen belum memiliki kekuatan hukum tetap, melainkan cacat secara hukum,” tandasnya. (jks/zal)