Ketua DPRD Kota Semarang H Supriyadi, Ssos saat menjadi pembicara dalam Pendidikan Politik bagi Masyarakat, dengan tema Implementasi UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, di Gedung Moch Ikhsan, lantai 8, Balai Kota Semarang, Senin (23/10).
Ketua DPRD Kota Semarang H Supriyadi, Ssos saat menjadi pembicara dalam Pendidikan Politik bagi Masyarakat, dengan tema Implementasi UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, di Gedung Moch Ikhsan, lantai 8, Balai Kota Semarang, Senin (23/10).

SEMARANG– Tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum (Pemilu) di Kota Semarang dinilai masih kurang. Sehingga perlu sosialisasi dan pendidikan politik yang menyentuh hingga tingkat bawah.

Selain Komisi Pemilihan Umum (KPU),  Partai Politik (Parpol) juga harus aktif mengenalkan fugur atau calon yang akan diusung menjadi wakil rakyat, baik itu DPR RI, DPD, DPRD, maupun dalam kepala daerah. Tak kalah penting lagi menyosialisasikan Pemilu yang jujur dan adil.

Ketua DPRD Kota Semarang H. Supriyadi, Ssos, mengatakan, keterlibatan langsung masyarakat sangat dibutuhkan dalam menyukseskan Pemilu. Minimal masyarakat tahu mengenai Pemilu, mulai dari proses persiapan, pemutakhiran data pemilih, proses penetapan, sampai dengan penghitungan suara.

Menurutnya, selama ini keterlibatan masyarakat dalam Pemilu belum optimal. Dia mencontohkan dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) pada 2013 lalu, dimana tingkat partisipasi masyarakat masih 61 persen. “Keterlibatan masyarakat sangat dibutuhkan untuk memilih para pemimpin daerah maupun wakil rakyatnya, mulai DPR, DPD, dan DPRD,” terang Supriyadi yang menjadi pembicara dalam Pendidikan Politik Kewarganegaraan bagi Masyarakat, Aparatur Negara, Toga/Toma, dan Generasi Muda Tahun Anggaran 2017, dengan tema Implementasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, di ruang Lokakrida, Gedung Moch Ikhsan, lantai 8, komplek Balai Kota Semarang, Senin (23/10).

Ketua DPRD Kota Semarang (H Supriyadi, Ssos).
Ketua DPRD Kota Semarang (H Supriyadi, Ssos).

Selain Supriyadi, hadir sebagai narasumber yakni Kasubdit Monitoring dan Evaluasi, Direktorat Politik Dalam negeri, Kemendagri Aang Witarsa Rofik, Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Kesbangpol Provinsi Jateng, Ibnu Kuncoro, serta pengamat politik, Teguh Yuwono.

Selain itu, Parpol juga harus berperan aktif, turun ke bawah untuk memperkenalkan figure atau calonnya. Termasuk melakukan sosialisasi mengenai peraturan Pemilu yang jujur dan adil. Tidak hanya itu, Supriyadi juga meminta agar Parpol mempersiapkan calon-calon yang berkualitas. Tidak hanya asal rekrutmen.

“Kalau rekrutmen asal-asalan, akan mendapatkan calon yang tidak bisa bekerja optimal dan justru memunculkan mental korup lagi. Jadi ini kuncinya pada Parpol, karena peserta Pemilu adalah Parpol,” kata Legislator dari PDI Perjuangan ini. Menurutnya, calon yang berkualitas dapat memengaruhi tingkat kesadaran masyarakat akan politik, khususnya pelaksanaan Pemilu.

DPRD Kota Semarang juga terus berupaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pemilu. Salah satunya mendorong penganggaran pendidikan politik bagi masyarakat. Tidak hanya di tingkat kota, tapi pendidikan politik juga dilakukan hingga tingkat RT dan RW. Sehingga masyarakat bisa tahu regulasi Pemilu dan terlibat secara langsung pelaksanaan maupun dalam pengawasan.

“(Anggaran pendidikan politik msyarakat) Itu atas ide dan dorongan dewan. Karena memang keprihatinan selama ini bahwa tingkat partisipasi masyarakat masih kurang. Kalau itu (pendidikan politik msyarakat) berjalan optimal, bisa meningkatkan partisipasi,” ujarnya optimis.

Supriyadi berharap tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu mendatang bisa lebih dari 70 persen. Selain itu dia juga berharap masyarakat bisa menggunakan hak pilihnya sesuai hati nurani. “Tidak asal nyoblos atau hanya datang ke TPS (tempat pemungutan suara). Karena lima menit di TPS menentukan 5 tahun ke depan. Kalau masyarakat tidak tahu fugurnya da nasal nyoblos, itu sama saja tidak bisa menentukan masa depannya sendiri,” tandasnya.

Kegiatan yang diresmikan dan dibuka oleh Wakil Wali Kota, Hevearita Gunaryanti Rahayu, itu diharapkan dapat melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam segala bentuk demokrasi, yaitu pemilu khususnya bagi warga masyarakat Kota Semarang.  Pemilihan umum yang akan dilaksanakan mulai 2018 mendatang juga akan disesuaikan dengan berdasar pada peraturan pemilu yang baru, yakni UUD Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Poin utama dalam rangkaian landasan pemilu pada UUD No. 7 Tahun 2017 adalah penyatuan dari tiga Undang-Undang Negara Republik Indonesia, yaitu UU 42/2018 Tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, UU 8/2012 Tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD, dan UU 15/2011 Tentang Penyelenggara Pemilu dan terdiri dari 547 pasal. Adapun beberapa kajian proses pelaksanaan pemilu yang baru, aktor pemilu wajib menjalani masa tenang selama 3 hari sebelum  hari H dan pelaksanaan kampanye hanya diperbolehkan  selama 6 bulan sampai masa tenang setelah penetapan DPC, sedangkan tahapan pelaksanaan pemilu dimulai dari 20 bulan sebelum pemungutan suara dan pendaftaran partai politik pemilu dimulai 18 bulan sebelum hari pemungutan suara.

“Sampai saat ini yang mendapat penyuluhan selain pusat, baru Kota Semarang. Dan presiden benar-benar netral pada saat merancang UU yang baru ini, tidak ditumpangi oleh kepentingan apa pun dari presiden,” tegas Aang Witarsa Rofik.

Sementara Teguh Yuwono berharap dalam pelaksanaan pemilu, Parpol harus menyiapkan caleg yang berkualitas dan dijadikan suatu kewajiban. “Sehingga siapa pun yang dipilih rakyat memiliki program kerja dan dapat merealisasikannya dengan mutu kinerja yang berkualitas,” ujar Teguh Yuwono.

Isu krusial lainnya yang menjadi kekhawatiran dalam politik dan saat jelang Pemilu adalah money politic yang mengakar pada pola pikir masyarakat. Perihal tersebut menjadi kasus yang juga digaris bawahi atau PR bagi Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) sebagai penyelenggara produk politik, yaitu pemilu. Money politic memberikan dampak yang besar bagi keberlangsungan unsur-unsur politik, salah satunya berimplikasi dengan kondusifitas masyarakat. “Justru ini kami harus menyampaikan, seperti melalui forum ini, bahwa money politic sudah mengerak di pola pikir masyarakat dan demokrasi itu harus dari hati nurani tidak sedikit-sedikit hanya uang yang dipikirkan,” ungkap Ibnu Kuncoro.

Antisipasi yang sudah mulai digencarkan oleh Kesbangpol diantaranya adalah sosialisasi larangan menjanjikan atau memberi uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih, pendidikan politik kepada masyarakat untuk bersama-sama menolak money politic, pengawasan dan penegakan hukum yang tegas.

Ketiga hal tersebut juga terkait dengan pelaksanaan Pilkada serentak yang juga diselenggarakan oleh Jawa Tengah, yaitu Pilgub Jateng 2018 yang akan berlangsung pada tanggal 27 Juni. (HMS)

SARAN DAN MASUKAN DAPAT DIKIRIM KE 

dprd@semarangkota.go.id