Kader Nasdem Adukan Dugaan LPj Fiktif

302
BUKTI: Nur Khamid menunjukkan lembaran tanda tangan yang diduga fiktif (WAHIB PRIBADI/JAWA POS RADAR SEMARANG).
BUKTI: Nur Khamid menunjukkan lembaran tanda tangan yang diduga fiktif (WAHIB PRIBADI/JAWA POS RADAR SEMARANG).

DEMAK – Wakil Ketua Bidang Media dan Komunikasi Publik DPD Partai Nasdem Kabupaten Demak, Nur Khamid mengadukan dugaan penyalahgunaan dan rekayasa Laporan Pertanggungjawaban (LPj) penggunaan bantuan keuangan partai politik (banpol) Partai Nasdem anggaran 2015 ke Polres Demak.

Pengaduan tersebut sudah disampaikan ke Polres Demak dan kini pihaknya menunggu tindaklanjut dari aduan itu. Dia mengatakan, tiga pengurus Partai Nasdem Demak, yaitu, Gunawan (Ketua), M Yasin (Sekretaris) dan Ibrahim Suyuti (Bendahara) dilaporkan ke Polres Demak terkait dana banpol tersebut.

Nur Khamid menyampaikan, dana banpol Partai Nasdem tahun 2015 sebesar Rp 68.330.000 diduga diselewengkan dengan pertanggungjawaban keuangan secara fiktif. “Pada 2015 Partai Nasdem tidak ada kegiatan, tapi ada laporan keuangannya. Karena itu, dana banpol terkesan diada-adakan,” ujarnya saat jumpa pers dengan wartawan.

Menurutnya, dalam LPj penggunaan keuangan parpol disebutkan aa sosialisasi dan koordinasi DPD dan DPR terkait soal penjaringan kader partai dinilai tidak benar. Yang benar, kata dia, sosialisasi dan koordinasi soal pemenangan calon bupati dan calon wakil bupati pilkada 2015.“Pada 2015 juga tidak ada seminar pendidikan politik, tapi dalam LPj ada laporan seminar politik yang pesertanya 150 orang,” katanya.

Menurutnya, kader Nasdem yang ikut seminar itu disebut menerima yang transport antara Rp 100 ribu hingga Rp 300 ribu. Padahal, kata dia, mereka tidak menerimanya. “Banyak tanda tangan yang dipalsu,” ujar dia.

Terpisah, Ketua DPD Partai Nasdem, Gunawan membantah apa yang diadukan oleh Nur Khamid tersebut. “Soal LPj banpol fiktif  itu tidak benar. Semua sudah ada pertanggungjawabannya,” ungkap Gunawan saat dikonfirmasi, kemarin petang.

Sementara itu, Kapolres Demak AKBP Sonny Irawan menyampaikan, pengaduan berbeda dengan laporan. Menurutnya, pengaduan masih berupa informasi sehingga masih harus dicari bukti buktinya. Sedangkan, laporan ada bukti pendukung.”Jadi, untuk terkait banpol Partai Nasdem masih berupa aduan dan belum menjadi laporan. Ini masih dalam tahap klarifikasi. Lebih baik yang bersangkutan (Nur Khamid) cek dulu dan dikoordinasikan,” kata Kapolres kepada wartawan.

Menurutnya, jika laporan polisi sudah dilengkapi dengan dua alat bukti yang sah sesuai pasal 184 KUHP, maka baru bisa dilakukan penyidikan lebih lanjut.”Harus dalam bentuk produk projustitia. Dalam artian, bukan katanya atau ada surat petunjuk tapi belum diserahkan ke penyidik dalam berkas perkara,” ujar Kapolres. (hib/bas)