Tety Indarti (Ricky fitriyanto/jawa pos radar semarang).
Tety Indarti (Ricky fitriyanto/jawa pos radar semarang).

SEMARANG – Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan badan hukum PD BPR BKK menjadi PT BPR BKK ditargetkan selesai akhir tahun ini. Raperda yang mengatur tentang perusda yang bergerak di bidang perbankan ini diharapkan bisa menjadi titik tolak kebangkitan BPR BKK menjadi bank yang semakin sehat, kuat dan menjadi mitra masyarakat.

Sekretaris Komisi C DPRD Jateng Tety Indarti mengatakan untuk menyempurnakan draf Raperda BPR-BKK pihaknya melakukan studi banding ke provinsi yang sudah memiliki Perda serupa. Dari 34 provinsi yang ada, saat ini baru dua provinsi yang sudah memiliki perda BPR-BKK. Kedua provinsi tersebut adalah Provinsi Nangroe Aceh Darussalam (NAD) dan Nusa Tenggara Barat (NTB). “Provinsi Aceh sudah terlebih dahulu memiliki Perda Tentang Perubahan Badan Hukum BPR-BKK ini, kita belajar pada Provinsi Aceh, apa kendala yang mereka hadapi,” katanya.

Menurut dia, salah satu hal yang krusial dengan akan disahkannya Perda BPR-BKK adalah dilakukannya merger 33 BPR BKK yang saat ini ada. Pelaksanaan merger tersebut merupakan proses yang tidak mudah mengingat banyak sekali persoalan yang akan dihadapi. “Persoalan yang sangat krusial adalah kondisi performance yang tidak sama. Ada yang sehat sekali namun ada yang kurang sehat. Kita mempelajari bagaimana penanganan hal ini ketika merger dilakukan,” jelasnya.

DOKUMEN PRIBADI RADAR SEMARANG
DOKUMEN PRIBADI RADAR SEMARANG

Provinsi NAD semula memiliki 12 BPR-BKK. Setelah Perda disahkan, maka ke 12 BPR BKK tersebut dimerger menjadi satu BPR dan diberi nama BPR Mustaqim Suka Makmur. Saat ini BPR Mustaqim Suka Makmur masih dalam penataan. Paling tidak mereka masih memiliki kendala yaitu belum berkantor pusat di ibu kota Provinsi (Banda Aceh) tapi berkantor pusat di Aceh Besar. Persoalan lain adalah terdapat beberapa BPR hasil merger yang kondisinya kurang sehat sehingga menjadi beban BPR yang performance nya sehat.

Anggota Komisi C DPRD Jateng Muhammad Rodhi mengatakan, salah satu hal yang diperoleh dari pelaksanaan kunjungan kerja ke Aceh adalah diperolehnya ide branding BPR-BKK yang di Aceh menggunakan nama Mustaqim Suka Makmur. Penambahan nama seperti di Aceh akan dipertimbangkan untuk dilakukan di Jateng. “Branding nama di belakang kata BPR-BKK sangat penting untuk lebih meningkatkan daya jual BPR-BKK ini. Soal apa nama tersebut akan kita bahas dalam waktu dekat,” bebernya.

Dia menyodorkan satu hal yang harus dilakukan oleh Pemprov Jateng agar perubahan badan hukum dari PD menjadi PT bisa berjalan dengan baik adalah disiapkannya infrastruktur PT BPR BKK. Seperti penyediaan kantor pusat yang berkedudukan di Semarang sebagai ibu kota Provinsi Jateng.

Setelah semua infrastruktur BPR-BKK disiapkan dan perubahan badan hukum dilaksanakan, BPR-BKK akan tumbuh menjadi lembaga perbankan yang kuat dan menjadi mitra masyarakat khususnya kalangan UMKM dalam menyediakan permodalan sehingga perekonomian masyarakat Jawa Tengah menjadi lebih baik. (ric)