SAH : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Magelang Soeharno MM saat menyampaikan hasil pembahasan APBD Perubahan 2017 dalam rapat paripurna, kemarin (HUMAS DPRD KABUPATEN MAGELANG).
SAH : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Magelang Soeharno MM saat menyampaikan hasil pembahasan APBD Perubahan 2017 dalam rapat paripurna, kemarin (HUMAS DPRD KABUPATEN MAGELANG).

DPRD Kabupaten Magelang dan Bupati Magelang setujui APBD Perubahan Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2017 yang dilaksanakan dalam Agenda Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Magelang, kemarin sore. Rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Magelang Drs Soeharno MM itu juga memberikan sejumlah catatan untuk Pemkab Magelang.

Juru Bicara Badan Anggaran Budi Supriyanto dalam kesempatan tersebut menyampaikan, Perubahan Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2017 adalah Rp 2,3 miliar. Rinciannya, Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 310 miliar, Dana Perimbangan Rp 1,4 triliun kemudian Lain-lain Penerimaan yang Sah Rp 566 miliar. “Sehingga jumlah pendapatan menjadi Rp 2,35 miliar,” kata Budi Surpriyanto.

Perubahan Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017 sebesar Rp 2,84 miliar. Dengan perincian Belanja Tidak Langsung yang dibagi menjadi Belanja Pegawai senilai Rp 970 miliar, Belanja Hibah Rp 40,3 miliar. Kemudian, Belanja Bantuan Sosial Rp 44,3 miliar. Belanja Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa Rp 13,8 miliar, Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa Rp 484,3 miliar. Belanja Tidak Terduga Rp 33,2 miliar. “Sehingga jumlahnya mencapai Rp 1,58 triliun.”

Sedangkan untuk Belanja Langsung terdiri dari Belanja Pegawai Rp 97,4 miliar, Belanja Barang dan Jasa Rp 491,2 miliar dan Belanja Modal Rp 665 miliar. Jumlah mencapai Rp 1,2 miliar.

Budi mengatakan, dengan demikian jumlah belanja Rp 2,8 miliar. Artinya terdapat defisit Rp 483,5 miliar.

Sedangkan untuk Perubahan Pembiayaan, rinciannya Penerimaan Daerah Rp 521 miliar, Pengeluaran Daerah Rp 38 miliar dan Pembiayaan Netto Rp 483 miliar. “Sehingga sisa lebih anggaran Rp 0,” kata dia.

Budi mengatakan, Badan Anggaran DPRD Kabupaten Magelang dapat menyetujui RAPBD P 2017, dengan perubahan sebagaimana hasil rapat Badan Anggaran DPRD Kabupaten Magelang dengan TAPD. DPRD berharap Raperda tersebut dapat segera ditetapkan setelah dilakukan perbaikan atas evaluasi yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Tengah.

DPRD juga memberikan saran supaya Pemkab Magelang memedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, serta memperhatikan waktu pembahasannya.

Badan Anggaran memandang, perlunya perencanaan yang lebih matang, lebih cermat dan lebih baik terhadap seluruh penggunaan anggaran pada tahun-tahun berikutnya. Badan Anggaran meminta dan mengingatkan agar seluruh belanja yang bersifat rutin dan wajib sudah harus dianggarkan pada penetapan APBD di awal tahun berjalan.

Jumlah anggaran pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 ini sangat besar, yang di dalamnya terdapat banyak anggaran yang dipakai untuk pengadaan baliho sebagai media informasi. Badan Anggaran minta kepada eksekutif agar baliho-baliho dimaksud tidak dimanfaatkan sebagai ajang berpolitik.

Badan Anggaran sangat mendukung upaya pemerintah daerah dalam melestarikan kebudayaan daerah, salah satu contohnya – wayang, yang dalam hal ini dibiayai dengan APBD. Namun demikian Badan Anggaran minta agar pementasan wayang dimaksud tidak dimanfaatkan sebagai ajang berpolitik.

“Kemajuan dalam bidang teknologi menjanjikan pelayanan kepada masyarakat akan lebih baik, lancar dan tidak berbiaya tinggi. Upaya pemerintah daerah untuk mengaktifkan program Smart City perlu mendapatkan apresiasi, namun demikian Badan Anggaran minta kepada pemerintah daerah untuk terlebih dahulu mempersiapkan data-data pendukungnya secara lengkap, benar, dan up to date, dengan bekerjasama dengan pihak-pihak terkait, dengan harapan program tersebut tidak mengecewakan masyarakat,” harap dia.

Perihal Kalibening, belum ada tanggapan yang serius dari Pemerintah Kabupaten Magelang. Objek wisata tersebut merupakan salah satu tujuan rekreasi masyarakat yang sangat dirindukan, sementara sudah lama permasalahan Objek Wisata Kalibening tidak kunjung selesai. Sampai kapankah permasalahan atas mangkraknya objek dimaksud ?. (adv)