Menjamu Tamu Masuk Gratifikasi

356
CEGAH KORUPSI: Ketua KPK Agus Rahardjo menyampaikan paparan dalam seminar nasional Pengenalan Bentuk Grand Design Pencegahan Korupsi di auditorium Untidar Sabtu (21/10) lalu (Agus Hadianto/Jawa Pos Radar Kedu).
CEGAH KORUPSI: Ketua KPK Agus Rahardjo menyampaikan paparan dalam seminar nasional Pengenalan Bentuk Grand Design Pencegahan Korupsi di auditorium Untidar Sabtu (21/10) lalu (Agus Hadianto/Jawa Pos Radar Kedu).

MAGELANG – Gratifikasi merupakan praktik korupsi yang sering menjerat para pejabat di tingkat kepala daerah hingga anggota legislatif. Untuk itu perlu adanya pembentukan unit pengendalian gratifikasi (UPG) di setiap instansi.

“Memandang perlu setiap institusi baik di pusat maupun daerah memiliki unit pengendalian gratifikasi (UPG). Unit ini bisa terkoneksi langsung dengan KPK, sehingga memudahkan dalam pengawasan dan pengendalian. Saya harap tiap institusi memiliki unit itu dan KPK bisa mengetahuinya dari koneksi (link) yang ada,” ungkap Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo saat ditemui sejumlah wartawan seusai acara seminar nasional “Pengenalan Bentuk Grand Design Pencegahan Korupsi” di auditorium Universitas Tidar (Untidar), Sabtu (21/10) lalu.

Dalam UU No 20 Tahun 2001 dijelaskan, gratifikasi merupakan pemberian dalam arti luas. Meliputi pemberian uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.

Dalam paparannya, Ketua KPK menegaskan bahwa pemberian apapun dalam upaya mempengaruhi kebijakan anggaran, baik yang diterima di dalam negeri maupun luar negeri dan yang dilakukan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik tetap masuk dalam gratifikasi. Namun demikian, menurut Agus, gratifikasi mendapat pengecualian jika si penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya ke KPK.

“Saya pernah mendapat hadiah keris dan wayang. Lalu saya laporkan ke KPK untuk ditaksir nilainya dan dilihat apa motifnya. Kalau keris dan wayang itu dinilai gratifikasi, maka keduanya saya serahkan ke KPK untuk menjadi hak milik KPK,” ujar Agus.

Korupsi, menurut Agus, sudah ada sejak lama di Indonesia, seperti yang diulas dalam buku Peter Carey dan Suhardiyoto Haryadi. Dalam buku berjudul Korupsi dalam Silang Sejarah Indonesia disebutkan, penyebab perang Jawa yang utama adalah masalah korupsi serta era sistem tanam paksa di mana petani hanya mendapatkan 20 persen hasil panen. Bahkan bangkrutnya VOC pun disebabkan oleh korupsi.

Menurutnya, kasus korupsi harus sampai pada penindakan. Penindakan bisa memberi pengaruh ke pelaku, sekaligus dapat memperbaiki sistem. Perbaikan sistem merupakan evaluasi dari penindakan sebuah kasus korupsi. Agus mencontohkan, tentang perjalanan dinas para pejabat. Kebiasaan para tuan rumah dalam “menjamu” tamu merupakan bentuk gratifikasi yang perlu diubah. “Saya tahu kadang tuan rumah tidak ada anggaran untuk ‘menjamu’ para tamunya pasti dicari-carikan dari mana-mana. Tidak hanya itu, ketika tamu pulang masih harus beri ‘amplop’ lagi. Inilah kebiasaan sepele yang harus ditinggalkan,” sindir mantan Direktur Sistem dan Perencanaan Prosedur Bappenas tersebut.

Untuk itulah, menurut Agus, KPK hadir untuk mencegah kerugian negara akibat korupsi semakin besar. Tidak hanya menindak tegas para pelaku namun juga mencegah, mengawasi dan melakukan perbaikan sistem.

“Pengetahuan tentang tindak pidana korupsi dan KPK penting untuk mahasiswa dan masyarakat. Begitu ada korupsi, dampaknya luar biasa bagi kerugian sosial. Kerugian sosial yang muncul jauh lebih besar dibanding nilai yang dikorupsi. Maka, saya mengajak para mahasiswa untuk ikut mengawasi tindakan korupsi, seperti menyuap untuk kenaikan jabatan dan lainnya,” jelas mantan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)tersebut.

Sementara itu, Rektor Untidar, Prof Cahyo Yusuf mengutarakan, kehadiran pimpinan tertinggi KPK ini sangat berarti bagi pengetahuan mahasiswa dan para pemangku kebijakan. Cahyo menilai, banyak dari mereka yang hanya mengetahui KPK dari informasi yang beredar di media atau lainnya. Cahyo juga secara tegas menyatakan dukungannya kepada KPK. Seminar yang dihadiri 350 peserta yang terdiri dari pejabat instansi pendidikan, pemerintahan, bank dan perusahaan swasta di wilayah Karesidenan Kedu ini merupakan program tahunan Himpunan Mahasiswa Administrasi Negara (Himanisra) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Untidar. (cr3/lis)