Peserta JKN-KIS Tumbuh

228
SERU : Para peserta Media Gathering BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah Jateng dan DIY berfoto bersama Deputi Direksi Wilayah Jateng dan DIY Aris Jatmiko (tengah depan) di Grand Artos Hotel & Convention Magelang, kemarin (IST).
SERU : Para peserta Media Gathering BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah Jateng dan DIY berfoto bersama Deputi Direksi Wilayah Jateng dan DIY Aris Jatmiko (tengah depan) di Grand Artos Hotel & Convention Magelang, kemarin (IST).

MAGELANG—Pemerintah pusat mewajibkan seluruh warga negara Indonesia (WNI) menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) paling lambat 1 Januari 2019.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Kedeputian Wilayah Jateng dan DIY optimistis mampu memenuhi target tersebut. Bahkan, Deputi Direksi Wilayah Jawa Tengah dan DIY, Aris Jatmiko menyatakan, pada akhir Oktober ini, kantor cabang di Kota Semarang akan mengawali terpenuhinya universal coverage.

“Mudah-mudahan, selanjutnya Solo, Kota Magelang, mungkin Salatiga dan juga Sleman. Sampai dengan akhir tahun ini, kota dan kabupaten tersebut, bisa memenuhi cakupan semesta atau 95 persen penduduknya telah menjadi peserta JKN-KIS,” kata Aris saat media gathering bertema Sinergi dengan Media Untuk Wujudkan JKN-KIS yang Berkualitas dan Berkesinambungan, Jumat (20/10) kemarin, di Grand Artos Hotel and Convention Magelang.

Daerah-daerah yang disebutkan itu, sekitar 80 persen lebih penduduknya, telah menjadi peserta JKN-KIS. Kekurangan dari target, akan ia genjot dengan kegiatan sosialisasi secara masif.

“Kita harus memberikan pemahaman secara terus menerus untuk menyadarkan betapa pentingnya memiliki atau menjadi peserta JKN-KIS. Karena kita nggak tahu situasi kesehatan kita atau suatu saat kita butuhkan. Istilahnya, kita sedia payung sebelum hujan.”

Aris juga terus melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah, untuk menyisir kembali warga kurang mampu yang belum memiliki jaminan sosial kesehatan. Mereka diikutkan menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI).

“Seluruh daerah di Jateng dan Jogjakarta sudah mengikutkan masyarakatnya yang tidak mampu kepada kita. Tapi, di luar itu, masih banyak yang ditemukan belum ikut. Secara bertahap, kami minta untuk didaftarkan.”

Selain itu, kata Aris, pihaknya memaksimalkan kanal-kanal pendaftaran JKN-KIS yang selama ini dinilai telah memberikan kontribusi terhadap penambahan jumlah peserta. “Sejak adanya perluasan kanal pendaftaran, jumlah peserta di Jateng tumbuh 7 persen dan di Jogjakarta tumbuh 11 persen, dibanding sebelumnya hanya menerima pendaftaran di kantor cabang.”

Dalam rangka meningkatkan jumlah peserta, BPJS juga mengenalkan program Donasi JKN-KIS. Sasarannya, Badan Usaha (BU) melalui anggaran tanggung jawab sosial perusahaan dan perorangan.

“Badan usaha merespons sangat baik. Sudah puluhan BU yang donasi kepada masyarakat di lingkunganya melalui anggran CSR, termasuk fasilitas kesehatan seperti rumah sakit dan yayasan yang bergerak di bidang kesehatan juga mendaftarkan masyarakat yang perlu dibantu untuk didaftarkan,” beber Aris.

Namun, program ini hanya bersifat stimulus satu tahun. Secara perlahan, masyarakat yang dibantu didorong untuk mau melanjutkan sendiri. (put/isk)