Pungli Terbanyak di Kelurahan

232

MAGELANG–Tim Satuan Petugas (Satgas) Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) Provinsi Jawa Tengah masih menemukan praktik pungli di instansi pemerintahan. Hingga saat ini, 35 kasus operasi tangkap tangan (OTT) berhasil diungkap dengan 69 pelaku.

Sekretaris I UPP Provinsi Jateng, AKBP Bambang Hidayat mengatakan, pungli paling banyak ditemukan di instansi kelurahan/desa. Ada 12 pelaku yang terseret pada 10 kasus OTT yang dilaksanakan pada 2017. “Sedangkan di kalangan masyarakat, ada laporan 7 kasus dengan jumlah pelaku 15 orang,” kata Bambang saat sosialisasi Saber Pungli di aula Adipura Kencana, kompleks kantor Wali Kota Magelang, kemarin.

Dalam kasus OTT, lanjut Bambang, Rembang menjadi daerah dengan ungkap kasus OTT paling banyak, yakni 3 kasus. Kemudian, Pemalang, Brebes, Klaten, Cilacap, dan Surakarta masing-masing dua kasus. Serta, Banyumas, Pekalongan, Blora, Tegal, Salatiga, Boyolali, Kebumen, masing-masing satu kasus.

Menurutnya, ada beberapa faktor penyebab pungli. Di antaranya, karena komitmen rendah, atasan tidak melakukan pengendalian internal, dan pengawasan melekat. Serta, rendahnya mental sumber daya manusianya.

“Standar operasional prosedur (SOP) tidak diterapkan, pengawasannya tidak efektif, dan saling menguntungkan antara penerima dan pemberi.” Ia mengingatkan beberapa instansi yang rawan terjadinya praktik pungli. Seperti intansi perizinan, perhubungan, pertanahan, Kemenkuham, kepolisian, Kemeterian Keuangan, ketenagakerjaan, dan lainnya. Adapun pekerjaan yang rawan pungli, seperti pengadaan barang dan jasa, pendidikan, hibah, dana desa, rekrutmen karyawan, hingga keikutsertaan tender proyek layanan usaha.

Ketua Pelaksana Satgas Saber Pungli Pusat, Marsekal Pertama TNI Asep Chaerudin mengakui, pungli sudah membudaya di Indonesia. Hingga ada istilah muncul “Jika bisa dipermudah, kenapa dipersulit”. “Pungli itu bisa terjadi karena empat hal. Yaitu, greedy (serakah), opportunity (kesempatan), need (kebutuhan) dan exposure (pengungkapan),” jelasnya.

Wakil Wali Kota Magelang, Windarti Agustina menyatakan, Pemkot Magelang berkomitmen memerangi pungli. Program nasional Saber Pungli juga dijalankan di kotanya. Yakni, dengan membentuk Tim Saber Pungli Kota Magelang yang disahkan melalui Keputusan Wali Kota Nomor 700/23/112 dan dikukuhkan pada 12 Januari 2017 lalu. “Semangat memberantas pungli bukanlah terletak pada jumlah kerugian yang ditimbulkan, namun bagaimana kita dapat menghilangkan akar budaya pungli, khususnya terkait pelayanan publik.” (put/isk)