TIDAK PUAS : Sejumlah warga Desa Kebonbatur, Kecamatan Mranggen berdemo di depan gedung DPRD Demak, kemarin (Wahib pribadi/jawa pos radar semarang).
TIDAK PUAS : Sejumlah warga Desa Kebonbatur, Kecamatan Mranggen berdemo di depan gedung DPRD Demak, kemarin (Wahib pribadi/jawa pos radar semarang).

DEMAK-Warga Desa Kebonbatur, Kecamatan Mranggen bersama tim sukses calon kepala desa (cakades) M Abdullah Fatoni, Senin (16/10) berunjukrasa di DPRD Demak. Mereka menuntut keadilan atas hasil pilkades di desa tersebut.

Dengan menumpang sejumlah kendaraan bak terbuka (pikap), mereka mendatangi kantor DPRD, Sejumlah kertas berisi tuntutan lantas dibentangkan. Tuntutan itu antara lain berbunyi: ‘Kami warga Desa Kebonbatur ingin memilih pemimpin kami’, ‘Kami rakyat Kebonbatur ingin keadilan’. Setelah berorasi beberapa saat, beberapa perwakilan warga kemudian diarahkan untuk audiensi dengan pimpinan DPRD. Mereka ditemui Wakil Ketua DPRD Demak Fahrudin Bisri Slamet, anggota Komisi A Mudhofar dan Marwan dari Komisi B. Hadir pula dalma audiensi ini, Asisten 1 Setda AN Wahyudi, Kabag Hukum Ridhodin, Kabag Tata Pemerintahan Edi Suntoro.

Dalam audiensi ini, Fakhrudin dari tim advokat M Fatoni menyampaikan, ada beberapa kejanggalan yang ditemukan dalam pilkades di Desa Kebonbatur. Antara lain terkait surat undangan palsu dan temuan lainnya. “Kawan-kawan kami tidak pernah melihat adanya DPT dan baru dapat pukul 21.00 malam. Kemudian, kejanggalan lain NIK dalam KTP tidak sama dengan nama tanggal bulan lahir serta ada perbedaan lainnya. Adapun, undangan tidak ada orangnya atau fiktif,” katanya.

Fahrudin mengatakan, pihak eksekutif sudah memfasilitasi pilkades dan sesuai dengan Perda yang ada. “Kita akan evaluasi kembali agar Perda terkait pilkades bisa lebih efektif,” katanya.

Marwan menambahkan, upaya untuk mengurai masalah sudah difasilitasi pemerintah daerah. “Meski demikian, DPT fiktif perlu diterangkan kembali seperti apa itu,” katanya.

Sementara Wahyudi menjelaskan, pelaksanaan pilkades di Desa Kebonbatur sudah difasilitasi dengan mengundang semua pihak yang terkait. “Permasalahan sudah dibahas tuntas, termasuk soal DPT ganda dan masalah lainnya. Kalau ada ketidakpuasan bisa lanjut di peradilan,” katanya. (hib/ton)