PERIKSA: Tim dokter dari Puskesmas Magelang Utara sedang mengambil sampel darah 16 orang yang terjaring razia pekat, Sabtu (14/10) pekan lalu (AGUS HADIANTO/JAWA POS RADAR KEDU).
PERIKSA: Tim dokter dari Puskesmas Magelang Utara sedang mengambil sampel darah 16 orang yang terjaring razia pekat, Sabtu (14/10) pekan lalu (AGUS HADIANTO/JAWA POS RADAR KEDU).

MAGELANG–Satu dari 16 orang yang terjaring razia pekat menolak untuk dilakukan tes HIV/AIDS. Terkait penolakan seorang warga, Tim Dokter Dokter Puskesmas Magelang Utara tak bisa berbuat apa-apa. Sebab, pemeriksaan tes HIV/AIDS tidak boleh bersifat memaksa.

“Kami menghormati keputusan itu, karena merupakan hak klien dan tidak boleh memaksakan. Namun, yang menolak, kami suruh membuat surat pernyataan. Hasilnya, untuk 15 orang yang kami periksa, nonreaktif atau negatif,” kata Dokter Puskesmas Magelang Utara, dr Teti S, ditemui di sela-sela pemeriksaan.

Teti menjelaskan, pemeriksaan sengaja dilakukan untuk mengecek adanya virus HIV yang mungkin saja diidap oleh 16 orang yang terjaring razia pekat oleh tim gabungan pada Sabtu (14/10) lalu.

Mereka diamankan dari sejumlah rumah kos di wilayah Magelang Utara dan Selatan. Setelah digiring ke markas Satpol PP, ke-16 orang tersebut, dilakukan pemeriksaan kesehatan untuk mengecek ada-tidaknya unsur HIV/AIDS.

Teti mengapreasiasi langkah Satpol PP yang menjalin mitra dengan tim dokter dari Dinas Kesehatan dalam kegiatan razia pekat kali ini. Langkah ini, menurut Teti, sebagai upaya untuk mendeteksi penyebaran virus HIV di Kota Magelang.

“Ke depan, kami siap jika digandeng lagi oleh Satpol PP dalam razia selanjutnya. Sebelumnya, kami dengan Dinas Sosial juga sering digandeng dalam operasi Pengemis Gelandangan dan Orang Terlantar (PGOT). Ini juga untuk antisipasi penyebaran virus HIV, karena golongan ini juga rentan terkena.”

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Magelang, Singgih Indri Pranggana, mengatakan, razia pekat sengaja dilakukan pagi hari, menyasar rumah-rumah kos. Pihaknya mengajak personel Denpom, Polres, dan Komisi A DPRD.

Singgih menyampaikan, pihaknya mendapat informasi dari masyarakat bahwa rumah kos kerap dipakai untuk melakukan kegiatan negatif. Yakni miras dan hubungan tidak resmi alias kumpul kebo.

Hasil razia, lanjut Singgih, 16 orang terjaring. Terdiri atas empat pasangan tidak resmi dan sisanya tidak memiliki identitas resmi. “Ada dua laki-laki yang lari saat kami jaring dan meninggalkan pasangannya,” kata Singgih.

Bagi yang tidak memiliki identitas maupun yang tidak membawa identitas, tetap dirazia. Razia focus menyasar wilayah Magelang Utara dan Magelang Selatan. “Kami berhasil menyita lima botol kosong miras di daerah wilayah Magelang Selatan.”

Singgih menjelaskan, mereka yang terjaring, didominasi pemain baru. Langkah menyasar rumah kos, sambung Singgih, sebagai upaya untuk penertiban dan meminimalisasi praktik prostitusi terselubung. Juga menekan penyebaran HIV/AIDS, dan serta peredaran miras. Hal itu sesuai dasar penindakan, Perda Nomor 6 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum.

“Kami akan terus rutin mengadakan razia. Jika ternyata yang bersangkutan terjaring kembali, akan kami limpahkan kepada Polres agar dijerat pasal Tindak Pidana Ringan. Kalau dari kami hanya sebatas pembinaan saja.”

Anggota Komisi A DPRD Kota Magelang, Iwan Soeradmoko, menjelaskan, keterlibatan komisi A untuk mengetahui cara kerja dan kinerja Satpol PP selaku mitra kerja.

Iwan Soeradmoko mengapreasiasi langkah Satpol PP yang menyasar rumah kos, selain hotel. “Kita tidak ingin terjadi hal-hal negatif. Contohnya, penyebaran virus HIV, peredaran miras dan prostitusi terselubung.”

Yang lebih menakutkan, kata Iwan, bisa saja rumah kos disalahgunakan sebagai tempat persembunyian pelaku kriminal atau teroris. Maka, “Langkah Satpol PP menyasar rumah-rumah kos sudah tepat, akan kami dukung.”

Koko—sapaan intim Iwan Soeradmoko—prihatin dengan hasil razia, karena yang terjaring rata-rata masih berusia muda. Ke depan, lanjut Koko, pihaknya akan mendorong penguatan fungsi ketua RT.

“Hadirnya rumah kos yang tertib di wilayah Kota Magelang, tergantung peran ketua RT atau ketua RW. Untuk itu, kami minta pemilik rumah kos wajib mencantumkan peraturan yang jelas agar penghuni kos bisa mematuhi.” (cr3/isk)