PAPARKAN PELUANG : Direktur Indef, Enny Sri Hartati memaparkan peluang menggaet industri dari Jabodetabek agar bisa mengembangkan bisnis di Jateng (AJIE MH/JAWA POS RADAR SEMARANG).
PAPARKAN PELUANG : Direktur Indef, Enny Sri Hartati memaparkan peluang menggaet industri dari Jabodetabek agar bisa mengembangkan bisnis di Jateng (AJIE MH/JAWA POS RADAR SEMARANG).

SEMARANG – Belakangan, tidak sedikit industri yang besar di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek), mencari lahan baru untuk pengembangan bisnis. Fenomena ini perlu ditangkap Pemprov Jateng untuk menggeret agar industri tersebut menanamkan investasi di provinsi ini.

Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Enny Sri Hartati menilai, pengembangan industri di wilayah Jabodetabek, terbentur berbagai kendala. Mulai dari harga lahan yang sudah melangit, hingga upah minimun provinsi (UMP) yang juga cukup tinggi.

“Jateng sepertinya kurang memanfaatkan peluang itu karena tren pengembangan industri itu justru lebih banyak ke Jabar,” terangnya saat menjadi pembicara diskusi eksklusif “Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah 2017” yang diprakarsai Indef dan Perkumpulan Akuntan Muda (PAM) Jateng, kemarin.

Karena itu, dia berharap, Pemprov Jateng bisa segera menyusun regulasi untuk memudahkan pengembangan bisnis dari provinsi lain. Sebab, hingga saat ini, kecenderungan pengembangan industri ini masih terus berlangsung, khususnya industri bidang manufaktur.

Meski begitu, dia menilai, peluang yang bisa ditangkap bukan hanya dari industri manufaktur. Pasalnya, nyaris semua sektor industri sebenarnya berpotensi dikembangkan di Jateng. “Seperti industri pariwisata. Luar biasa sekali potensi Jateng,” tambahnya.

Dijelaskan, seluruh kabupaten/kota di Jateng memiliki keunikan destinasi wisata yang potensial. Seperti Masjid Menara di Kudus yang sudah dibuktikannya sendiri jumlah pengunjungnya sangat banyak. Seharusnya, potensi wisata di kabupaten/kota di Jateng bisa diintegrasikan dalam satu paket wisata dengan kerjasama pemerintah, dunia usaha, dan asosiasi sebagaimana dilakukan Malaysia.

“Malaysia saja yang potensi wisatanya bisa dihitung dengan jari, bisa mengusung jargon The Truly Asia. Jateng yang destinasinya tidak terhitung harus bisa. Apalagi, ada Karimunjawa di Jepara, Candi Borobudur,” katanya.

Mantan Wakil Gubernur Jateng Rustriningsih yang hadir dalam diskusi itu menilai, Jateng memang masih perlu mengembangkan strategi pertumbuhan daerah yang digarap serius berbasis pada konektivitas antar wilayah. Pemprov harus hadir di tengah upaya yang dilakukan pemkab/pemkot. “Masih banyak yang harus dilakukan. Misalnya, soal perbaikan, pembangunan infrastruktur jalan,” jelasnya.

Disebutkan, anggaran yang digelontorkan pada 2016-2017 dari APBD murni untuk infrastruktur setidaknya mencapai Rp 2,4 triliun yang jelas tidak kecil, tetapi tidak diimbangi keberlangsungan sarana transportasi massal. “Subsidi sarana transportasi massal sebenarnya bisa mengurangi beban pemeliharaan jalan. Harus dikendalikan serius, jangan ‘jor-joran’ tanpa mempertimbangkan dampak ekonomi jangka panjang,” kritiknya. (amh/ric)