Berkomitmen Sediakan Air Bersih

362
TEKEN MOU : Wakil Bupati Pekalongan, Arini Harimurti saat melakukan MoU antara Pemkab Pekalongan, DPRD Kabupaten Pekalongan dan Direktur SUPD2 Dirjen Bina Pembangunan Daerah, Kemendagri (TAUFIK HIDAYAT/JAWA POS RADAR SEMARANG).
TEKEN MOU : Wakil Bupati Pekalongan, Arini Harimurti saat melakukan MoU antara Pemkab Pekalongan, DPRD Kabupaten Pekalongan dan Direktur SUPD2 Dirjen Bina Pembangunan Daerah, Kemendagri (TAUFIK HIDAYAT/JAWA POS RADAR SEMARANG).

KAJEN – Sebagai tindak lanjut akan penyediaan air bersih, yakni berupa penyediaan air bersih pada masyarakat atau Pamsimas yang ada di pedesaan dan PDAM di perkotaan pada wilayah Kabupaten Pekalongan yang telah dimulai sejak tahun 2008. Pemkab Pekalongan berkomitmen menyediakan fasilitas air bersih di seluruh pelosok desa.

Hal itu dibuktikan dengan dilakukannya MoU antara Pemkab Pekalongan, DPRD Kabupaten Pekalongan dan Kementerian Dalam Negeri, Direktur SUPD2 Dirjen Bina Pembangunan Daerah, Kemendagri. Dr. A Damenta, tentang Komitmen Daerah untuk keberpihakan pada pembangunan sektor Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL).

Wakil Bupati Pekalongan, Arini Harimurti, Sabtu (14/10) mengungkapkan air merupakan kebutuhan dasar masyarakat dan menjadi urusan wajib yang harus diusahakan pemerintah, termasuk Pemda tingkat Kabupaten, Provinsi hingga Pemerintah Pusat.

Untuk itu perlu adanya kebijakan skala nasional terkait keberpihakan pada pembangunan sektor air dari pemerintah pusat hingga kabupaten/kota. Sehingga tidak ada lagi kebijakan yang tumpah tindih. “Oleh karenanya¬† sebagai konsekuensi dari hal itu, pemerintah harus memiliki komitmen, untuk memberikan layanan air bersih bagi seluruh masyarakat,” ungkapnya.

Dia mengatakan pencapaian target universal akses air minum dan sanitasi hanya dapat dilaksanakan melalui komitmen bersama antara Kepala Daerah dan DPRD yang diwujudkan dalam bentuk dukungan kebijakan dan regulasi terkait peningkatan alokasi air minum, dan penyehatan lingkungan dalam APBD untuk pemenuhan target air minum aman dan sanitasi layak, mengacu pada kebijakan nasional.

Menurutnya jika air minum dan sanitasi telah tertangani dengan baik, maka daya saing daerah yang diukur dari indeks pembangunan manusia (IPM) akan turut meningkat. Pemenuhan akses air minum dan sanitasi akan mempengaruhi angka harapan hidup, lama sekolah dan peningkatan pendapatan masyarakat. “Air minum dan sanitasi adalah salah satu faktor yang menentukan, kesejahteraan masyarakat dan daya saing daerah,” katanya.

Dia juga menegaskan air minum dan sanitasi bukan hanya terkait kebutuhan dasar untuk hidup, namun sudah menjadi urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Sebagaimana ditetapkan dalam pasal 12 ayat 1 UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa pelayanan air minum dan sanitasi merupakan kewenangan daerah dan menjadi urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar.

Menurutnya penanganan air minum dan sanitasi, memiliki dampak yang besar terhadap pembangunan di daerah. Oleh karena itu dibutuhkan komitmen bersama untuk memenuhi target 100 persen bagi air minum aman dan sanitasi layak yang dituangkan dalam dokumen Perencanaan RAD AMPL sebagai salah satu perencanaan multi sektor.

“Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten berkewajiban, menyediakan alokasi anggaran untuk bidang AMPL bersumber dari APBD, mengintegrasikan sumber-sumber pendanaan lain, serta melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap peningkatan realisasi APBD untuk AMPL untuk mengukur kemajuan pencapaian akses universal air minum aman dan sanitasi layak di wilayahnya,” tegasnya. (thd/ric)