Melesat Karena Keyakinan yang Tepat 

DR H. Subyakto SH, MH, MM, Komisaris Utama Bank Arto Moro

260
ENTREPREUNEUR: DR Subyakto SH, MH, MM berada di kantornya (FOTO-FOTO: ISKANDAR BAGASKORO/JAWA POS RADAR SEMARANG).
ENTREPREUNEUR: DR Subyakto SH, MH, MM berada di kantornya (FOTO-FOTO: ISKANDAR BAGASKORO/JAWA POS RADAR SEMARANG).

Pensiun dari dunia politik untuk menekuni bidang entrepreneurship di bidang perbankan, DR Subyakto SH, MH, MM, kini serius menangani bisnis perbankan yang dirintisnya sejak 2008 silam: Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Arto Moro. Sehari-hari, mantan Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Tengah itu, berkantor di Jalan Gajah Raya 155 Semarang. Berkat tangan dinginnya, pada 2016, BPR Arto Moro, tumbuh hingga 150 persen. Padahal, semula BPR ini terseok-seok.

RUANG kerja di lantai 3 BPR Arto Moro di Jalan Gajah Raya 155 Semarang yang berbentuk oval itu, cukup representatif dengan tata ruang yang modern. Terkesan sebagai balkon dengan view Masjid Agung Jawa Tengah dan Kota Semarang dari atas. Di depan dinding dengan backdroup bertulisan Rural Bank Arto Moro yang menyala warna hijau, sehari-hari Subyakto duduk di meja kerjanya. Berdiskusi dengan jajaran direksi, mengawasi langsung manajemen, hingga memantau aktivitas bawahannya di lantai 1 dan lantai 2.

“Sehari-hari saya ngantor di sini, Mas. Sekarang saya total ngurusi BPR Arto Moro,” kata Subyakto mengawali perbincangan dengan koran ini, pada Rabu (11/10) lalu, pukul 11.00. Ada alasan tersendiri kenapa bapak tiga anak itu, memilih terlibat langsung di BPR miliknya. Padahal, sebelumnya, ketika  masih aktif menjadi politisi di Gedung Berlian Semarang (DPRD Jateng) dan di Senayan (DPR RI) selama 10 tahun (2004-2014),  Subyakto tak intens cawe-cawe.  “Tahun 2009, saya berada di Senayan, Jakarta (menjadi anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat). Sejak saat itu, saya tidak fokus mengurusi (BPR) karena harus konsentrasi sebagai wakil rakyat,” kenangnya. Tahun 2014, masa jabatannya berakhir.

Apa tidak lagi tertarik berkarier  di jalur politik? Dengan santai, Subyakto menjawab, ”Kami sadar, dunia politik tidak abadi dan bagi kami sudah merasa cukup berada di lingkaran birokrasi.” Subyakto mengaku sudah merasa cukup bergelut di dunia politik, yang ternyata semakin hari, dunia politik di Indonesia semakin membuat pribadi dan nuraninya kurang nyaman. “Banyak celah aturan yang bisa berpotensi untuk melakukan penyimpangan apabila kita tidak siap mental.”

OPTIMISTIS: Di kantor, Subyakto selalu menyempatkan diri membaca.
OPTIMISTIS: Di kantor, Subyakto selalu menyempatkan diri membaca.

Karena itu, sambung Subyakto, “Saya tidak heran kalau saat ini banyak anggota dewan dan pejabat pemerintahan yang terkena OTT (operasi tangkap tangan) akibat perbuatan korupsinya,  karena memang ada celah aturan dan regulasinya yang bisa dimanfaatkan oleh pribadi-pribadi yang tidak bertanggung jawab untuk memperkaya dan mementingkan diri sendiri.”

Sebagai pribadi dan warga negara, ia sangat mendukung KPK yang akhir-akhir ini gencar melakukan OTT. “Pesan saya, jangan sampai KPK dilemahkan. Bisa rusak negara ini,” ucap Subyakto, dengan intonasi yang jelas dan tegas. Kondisi perpolitikan yang seperti itu, menjadi salah satu alasan Subyakto untuk lengser. Ia lebih tertarik dengan dunia entrepreneur, karena  sangat menantang dan bisa membuka lapangan pekerjaan dan lapangan usaha bagi banyak orang.

 “Saya lebih bangga bisa seperti Chaerul Tanjung (pendiri & CEO Trans Corp), Steve Jobs (Pendiri & CEO Apple), Mark Zuckerberg (pendiri Facebook) dan tokoh-tokoh sukses lain yang inspiratif.”  Itulah yang menginspirasi Subyakto untuk terjun langsung mengelola BPR Arto Moro yang pada saat itu, tidak mengalami pertumbuhan yang baik.  Sebaliknya, malah terbelit problem serius. NPL (Non Performing Loan)-nya cukup tinggi.  “Kredit macet tahun 2013 mencapai 25 persen. Kredit macet pada 2014, bahkan melonjak, menjadi 45 persen” tutur suami dari notaris Hj. Ria Kusumawardhani, SH, MKn ini.

Melihat angka kredit macetnya cukup besar, Subyakto khawatir. “Melihat itu, saya harus bersikap untuk memutuskan sesuatu,” tutur mantan aktivis antikorupsi yang pernah mendirikan Semarang Corruption Watch (SCW) itu. Satu sisi, 2014, berbarengan pencalonan Subyakto menjadi caleg DPR RI dapil II (Kudus, Jepara, Demak). “Saya sebenarnya sudah tidak tertarik mencalonkan diri. Tapi karena amanat partai saya harus nyaleg, di akhir-akhir masa pendaftaran, berkas baru saya kirimkan.”

 Satu sisi, ia melihat BPR miliknya butuh penanganan serius. Pikiran Subyakto pun terbelah: antara pencalonan legislatif dan menangani BPR. Hingga akhirnya, doktor lulusan UKSW Salatiga ini, memilih untuk  menyelamatkan banknya. “Itu membuat kampanye saya tidak maksimal. Waktu itu saya berpikir, kalaupun jadi (masuk Senayan), akan saya berikan ke caleg di bawah saya saja. Saya lebih baik menyelamatkan bank yang saya rintis sejak 2008,” kenang pria alumni S3 Universitas Satya Wacana Salatiga (UKSW) ini.

 Keputusan membenahi bank miliknya dilakukan serius. Subyakto melakukan analisa. Setelah ditelusuri, banyak masalah di dalam manajemen. Mulai  pemberian kredit yang tidak sesuai SOP (Standart Operational Procedure), tidak adanya analisa yang jelas dan cermat saat memberikan kredit, hingga banyaknya jaminan kredit yang berisiko. “Akhirnya, saya putuskan untuk merombak direksi. “Saya benahi manajemen. Saya rekrut orang-orang yang berkompeten. Alhamdulillah,  ketika ditangani serius, hasilnya berangsur membaik.”

Dalam waktu tidak terlalu lama, NPL Bank Arto Moro semakin mengecil. “Sekarang posisi NPL kita di angka 5 persen.” Itu pun, lanjut Subyakto, karena sebagian masih merupakan warisan manajemen lama. “Kalau nggak ada itu, NPL kita bisa 2-3 persen.”

Kerja keras Subyakto bersama timnya pun berbuah manis. Pada 2016, pertumbuhan BPR Arto Moro sangat fantastis: mencapai 150 persen. “Tahun ini pertumbuhan kita patok sama, 150 persen,” kata Subyakto, optimistis. Aset BPR Arto Moro berada di angka Rp 75 miliar. Akhir 2017, ditarget Rp 125 miliar. Sedangkan proyeksi 2018, dipatok Rp 225 miliar.

 Atas capaian kinerjanya yang membaik, sejumlah kalangan maupun lembaga kredibel pun memberikan penghargaan kepada BPR Arto Moro. Di antaranya, dari majalah ekomoni bisnis Infobank. BRP Arto Moro mendapatkan Infobank Awards 2017 untuk kategori BPR sangat baik, dengan aset Rp 50-100 miliar. Sebelumnya, BPR Arto Moro juga mendapatkan penghargaan dari Jawa Pos Radar Semarang/Radar Kedu pada Malam Anugerah Jawa Pos Radar Semarang/Radar Kedu pada Mei 2017, untuk kategori: Public Bank with a Responsive and Prompt Service.

 Di akhir wawancara, Subyakto menegaskan, jika pertumbuhan BPR ingin melesat,  maka owner wajib terlibat langsung. Ia mencontohkan sebuah BPR besar di Bali dan di Banjarnegara yang asetnya sudah mencapai triliunan karena ownernya terlibat langsung. “Bisnis BPR ini menjanjikan, karena regulasinya jelas, aturan mainnya juga jelas, dan kita selalu diawasi OJK.”

 Artinya, menurut Subyakto, dari awal proyeksi, besaran profit dalam satu tahun, sudah bisa diprediksi angkanya, dengan syarat kecukupan aset dan modal yang selalu terukur, sesuai aturan. “Asal itu tadi, semua transaksi dilakukan sesuai SOP dan on the track. Juga antara dana yang masuk dari pihak ketiga dan yang dikeluarkan dalam bentuk kredit, terjadi keseimbangan.” Karena itu, kata Subyakto, jika ada BPR yang bangkrut, pasti ada yang salah dalam pengelolaannya.  (iskandar)