Ketua Komisi B DPRD Jawa Tengah (Chamim Irfani)
Ketua Komisi B DPRD Jawa Tengah (Chamim Irfani)

SEMARANG – Hingga saat ini, Gubernur Jateng belum menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagai lanjutan dari Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2016. Ketua Komisi B DPRD Jateng, Chamim Irfani mengatakan, Perda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan petani sudah disahkan pada Agustus 2016 lalu, mestinya Pergub sudah dikeluarkan maksimal setahun setelah disahkan.

“Ini sudah terlewat jauh, mestinya Agustus 2017 kemarin Pergub harus sudah diteken atau terbit,” katanya, Jumat (13/10). Gara-gara belum ditandatanganinya Pergub oleh Gubernur, terdapat sejumlah hal di sektor pertanian yang mestinya bisa terlindungi dengan adanya perda, hingga kini belum bisa dilaksanakan. Dicontohkan Chamim, sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang seharusnya sudah bisa membuat program dan mengalokasikan anggaran untuk sektor pertanian hingga kini tidak bisa dilaksanakan. Selain itu, di Perda itu juga mengamanatkan pemerintah harus memberikan beasiswa untuk anak petani.

Penerima beasiswa harus mengambil jurusan di bidang pertanian di perguruan tinggi negeri, dengan harapan nantinya bisa membuat inovasi pengembangan untuk bidang pertanian. “Jadi, program-program pertanian akhirnya tidak bisa jalan karena landasan hukumnya belum ada,” kata politikus PKB ini.

Selain itu, amanat Perda juga memuat tentang asuransi pertanian harus dialokasikan melalui anggaran APBD Provinsi, karena selama ini masih dikover oleh APBN atau pemerintah pusat. “Pergub belum ada, maka pemprov belum bisa menganggarkan,” imbuhnya.

Chamim juga mengungkapkan, di Jateng petani yang memiliki lahan pertanian 0-0,25 hektare ada 39,6 persen. Kemudian yang memiliki lahan 0,26-0,50 hektare ada 28,3 persen. Keseluruhan petani yang memiliki lahan di bawah 1 hektare ada 67,9 persen.

Di Perda itu memuat pemerintah wajib memanfaatkan aset-aset pemerintah yang selama ini mangkrak, nantinya bisa dimanfaatkan atau digarap oleh petani. Perda itu juga mengamanatkan agar pemprov membuat perencanaan pembangunan pertanian atau pedoman pembangunan pertanian di Jateng.

Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Gerakan Nelayan Tani (Ganti) Jateng, Widhi Handoko menilai, pemerintah harus hadir untuk mensejahterakan para petani. Jangan sampai, petani yang berjuang untuk memenuhi kebutuhan pangan di provinsi ini terlantar. “Kesejahteraan petani harus diperhatikan. Bahkan kalau bisa, petani bisa mempunyai pendapatan, minimal setara UMK setiap bulan,” tuturnya. (amh/ric)