DEMAK-Penetapan kepala desa (kades) terpilih Desa Kendalasem, Kecamatan Wedung tetap menggunakan Permendagri nomor 112 tahun 2014. Sebab, aturan itu telah menjadi kesepakatan menjadi salah satu dasar pijakan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades).

Demikian mengemuka dalam rapat antara DPRD Demak dengan panitia Pilkades dan Pemkab Demak dalam rangka mensikapi hasil Pilkades Kendalasem dan penetapan Najmul Fatah sebagai kades terpilih, kemarin. Seperti diketahui, calon kepala desa (Cakades) Mustaufiq sebelumnya telah mengadu ke Komisi A DPRD Demak untuk mempersoalkan penetapan Najmul Fatah sebagai kades terpilih. Ini karena suara yang diperoleh sama persis yang diraih Najmul Fatah, yaitu 321 suara. Namun, dalam perkembangannya, panitia Pilkades telah menetapkan Najmul Fatah sebagai kades terpilih dengan mendasarkan Permendagri Nomor 112 tersebut.

Asisten 1 Bagian Pemerintahan Setda Pemkab Demak, AN Wahyudi menerangkan bahwa Pemkab Demak tetap menggunakan Permendagri tersebut. “Sejak awal sudah disepakati bahwa Permendagri nomor 112 tahun 2014 menjadi salah satu pijakan dasar Pilkades. Jadi, jauh sebelum Permendagri nomor 65 tahun 2017 yang berlaku pada 5 September lalu,” ujar Wahyudi.

Dia menambahkan, sebelum Permendagri baru nomor 65 tahun 2017 digunakan, pihaknya telah sosialisasi perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar Pilkades. “Kalau ada yang keberatan, bisa mengajukan tuntutan hukum atau gugatan. Yang jelas, dasar hukumnya sudah jelas,” katanya.

Ketua Komisi A DPRD Demak, Sunari mengatakan bahwa setelah mendapatkan penjelasan dari Pemkab tersebut, pijakan dasar hukum yang digunakan memang sudah jelas. “Dasar hukum penetapan kades tersebut sudah jelas. Kalau melihat persoalannya memang sulit juga,” katanya saat ditemui di DPRD, kemarin. (hib/ida)