DIREDAM: Rapat pleno memahas penyelesaian polemik di tubuh DPC Organda Kota Semarang, kemarin (ABDUL MUGHIS/JAWA POS RADAR SEMARANG).
DIREDAM: Rapat pleno memahas penyelesaian polemik di tubuh DPC Organda Kota Semarang, kemarin (ABDUL MUGHIS/JAWA POS RADAR SEMARANG).

SEMARANG- Polemik di tubuh DPC Organisasi Pengusaha Angkutan Darat (Organda) Kota Semarang semakin memanas. Ini setelah sejumlah pengurus diduga melakukan penyegelan kantor Organda Kota Semarang di Jalan Sendowo 31A, Kota Lama, beberapa waktu lalu. Selain itu, sejumlah pengurus sempat melakukan aksi mosi tidak percaya terhadap Ketua DPC Organda Kota Semarang, Wasi Darono.  Wasi dituding melakukan penyalahgunaan wewenang dan jabatan. Ia diduga menghambur-hamburkan uang organisasi dengan dalih dipinjamkan, serta tidak transparan dalam pengelolaan 8 unit BRT Trans Jateng.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Organda Provinsi Jateng, Karsidi Budi Anggoro, mengatakan, pihaknya telah menerjunkan tim investigasi untuk menelusuri masalah dugaan penyalahgunaan wewenang dan jabatan yang ditudingkan kepada Wasi Darono. Termasuk dugaan menghambur-hamburkan uang dengan dalih dipinjamkan.

“Sudah dilakukan investigasi. Setelah kami menerima laporan dari Pak Sumitro (Wakil Ketua Organda Kota Semarang), kami bentuk tim investigasi. Tim ini kemudian melakukan investigasi ke tempat-tempat yang dilaporkan itu. Hasil investigasi kemudian dikumpulkan dan dibahas dalam sidang pleno untuk dianalisa. Sudah dicek, anggaran ini-itu termasuk pasal berapa di dalam AD/ART organisasi, semua sudah dilakukan,” kata Karsidi kepada Jawa Pos Radar Semarang di sela sidang pleno yang digelar di Kantor Organda Kota Semarang, Kamis (12/10) siang.  Sidang pleno sempat memanas dan terjadi perdebatan sengit.

Karsidi mengatakan, kesimpulan hasil investigasi, ditemukan ketidaktepatan langkah yang dilakukan oleh Wasi Darono. “Memang ada langkah Pak Wasi Darono yang ‘miss’, yakni dia bisa mengeluarkan uang untuk dipinjamkan kepada pihak luar.  Itu salah. Tapi dalam konteks ini hanya pada tingkat evaluasi kinerja, bukan waktu LPj Muscab. Sehingga (kesalahan) itu bisa diperbaiki. DPD Organda  Provinsi Jateng menyatakan peringatan keras agar jangan diulangi lagi. Dengan catatan, uang-uang itu harus ditarik semua kembali. Nilainya sebenarnya sedikit kok, antara Rp 20 juta  hingga Rp 25 jutaan kalau nggak salah. Kalau tidak ada kejelasan, konco-konco ini bertanya ya wajar,” ujarnya.

Kaitannya dengan pengelolaan sebanyak delapan unit BRT Trans Jateng, kata dia, tidak ada sangkut pautnya dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Organda, karena hal itu teknis operasional.

“Sedangkan kaitannya dengan penyembunyian uang dan sebagainya itu sebetulnya sudah diselesaikan. Ketua Organda Kota Semarang membuat pernyataan tertulis di atas materai, sanggup untuk menyelesaikan masalah ini. Kata dia (Wasi Darono), berdasarkan hasil tim investigasi, sudah 99 persen selesai. Sidang Pleno ini (kemarin) mestinya harus memberitahukan kepada pengurus, kalau apa yang menjadi permasalahan tersebut sebenarnya sudah selesai. Kira-kira begitu,” katanya.

Terkait aksi mosi tidak percaya sebagaimana dilakukan oleh sejumlah anggota DPC Organda Kota Semarang, lanjutnya, sudah ada aturan dan mekanisme dalam AD/ART Organda.

“Mosi tidak percaya itu, pertama harus ditandatangani anggota sebanyak 51 persen plus satu. Kalau hanya menyampaikan mosi tidak percaya saja ya itu tidak bisa diterima. Kalau dalam sidang pleno tidak ada data, maka keluarlah keputusan bahwa  mosi tidak percaya  itu tidak bisa dianggap sah sesuai aturan AD/ART. Memang, kemarin ada perbedaan pendapat, tapi sekarang sudah klir kok. Tidak ada masalah,” tandasnya.

Wakil Ketua Organda Kota Semarang, Sumitro, selaku pihak yang melaporkan masalah ini mengaku menerima hasil keputusan pleno. Mengenai masalah-masalah yang masih mengganjal agar diselesaiakan di lingkup intern.

“Organda ini kan layanan masyarakat, secara ekstern sarana prasarana sekarang tidak ada masalah. Hanya persoalan penyelesaian di intern saja. Secara keseluruhan saat ini sudah tidak ada masalah. Untuk persoalan kecil-kecil agar diselesaikan intern saja. Mosi tidak percaya sudah tidak ada, tinggal bagaimana nanti cara Pak Wasi Darono dalam memimpin rapat. Kalau nanti masih mengarah ke kepentingan pribadi ya mungkin (jadi masalah lagi). Tapi kalau sudah berubah ya tidak ada masalah,” katanya.

Dia juga membantah aksi penyegelan kantor yang dilakukan oleh pihaknya bersama sejumlah anggota lain beberapa waktu lalu. “Untuk diklarifikasi, itu bukan menyegel. Tapi kegiatan Organda Kota Semarang dihentikan sementara. Ini sudah dibicarakan dan sudah ada titik temu. Memang ada kesalahpahaman sedikit sehingga rapat pleno sempat memanas. Nanti diselesaikan pelaporan pertanggungjawaban keuangan dan terkait pengelolaan 8 unit BRT Trans Jateng,” ujarnya.

Ketua Organda DPC Kota Semarang, Wasi Darono, mengatakan masalah ini telah diselesaikan dengan dimediasi oleh DPD Organda Provinsi Jateng dan pembina teknis.

“Sudah klir, tidak masalah. Dalam organanisasi, adanya orang tidak puas kan boleh saja. Mosi tidak percaya pun boleh, tapi harus melalui mekanisme dan prosedur yang ada,” katanya. (amu/aro)