Bangun Rumah di Lahan Terlantar untuk Warga Miskin

195

SEMARANG – Pemprov Jateng meminta pemerintah desa untuk menginventarisasi lahan milik desa yang selama ini terlantar. Lahan itu bisa dibangun rumah untuk kemudian digunakan warga kurang mampu yang belum punya rumah.

Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan (Bappeda) Jateng, Sujarwanto Dwiatmoko menjelaskan, biaya pembangunan rumah akan diambilkan dari alokasi bantuan perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH).

Dijelaskan, program perbaikan RTLH tidak semulus yang diperkirakan. Kendalanya adalah status kepemilikan lahan. Praktis, perbaikan tidak bisa dilakukan jika RTLH berdiri di tanah yang bukan milik warga miskin. “Biasanya ada warga kurang mampu ketika ingin dibantu ternyata terkendala kepemilikan lahan. Jadi tanah itu bukan miliknya,” ujarnya, Kamis (12/10).

Untuk menyiasati kendala itu, pihaknya akan membangun rumah layak huni di lahan yang selama ini tidak digunakan. Nantinya, rumah itu akan ditempati warga miskin yang belum punya rumah, atau tinggal di RTLH.

“Maka pada tingkat desa bisa kita dorong memanfaatkan tanah terlantar untuk dibangunkan rumah. Ini sedang kita terus bicarakan dengan para bupati dan wali kota,” tuturnya.

Sedangkan jika ternyata desa setempat tak memiliki lahan terlantar, dan pihak warga miskin tersebut juga sudah tak memiliki lahan, maka akan diarahkan ke program transmigrasi.

Dari aspek alokasi anggaran, kata Sudjarwanto, Pemprov Jateng mengalokasikan Rp 30 juta untuk tiap desa khusus dibelanjakan pada kegiatan perbaikan RTLH. Sesuai ketentuan dan penghitungan, memang anggaran tiap unit RTLH adalah Rp 10 juta, tapi jika pengerjaan dilakukan gotongroyong akan lebih hemat.

“Misalnya, tiap rumah dialokasikan Rp 5 juta kalau dikerjakan gotongroyong oleh masyarakt sekitar pasti mencukupi. Sehingga, alokasi Rp 30 juta bisa digunakan setidaknya untuk lima sampai enam rumah,” katanya. Tahun depan direncanakan Rp 50 juta perdesa.

Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo menambahkan, dalam menuntaskan RTLH di Jateng, butuh peran aktif dari berbagai pihak, termasuk masyarakat. Menurutnya, untuk mengatasi persoalan RTLH yang melebihi 1,6 juta unit, harus dilakukan secara keroyokan, tidak hanya mengandalkan satu instansi.

“CSR pihak lain juga kita masukan ke RTLH. Baznas juga diarahkan ke sana. Bahkan individu-individu yang memiliki dana besar juga kita arahkan ke sana,” katanya. (amh/zal)