Bandel, Satpol PP Segera Lakukan Yustisi

TETAP OLAH LAHAN : Sejumlah pekerja di proyek penataan lahan di Dusun Pioto Desa Bandungan Kecamatan Bandungan masih beraktivitas, kemarin (EKO WAHYU BUDIYANTO/JAWA POS RADAR SEMARANG).
TETAP OLAH LAHAN : Sejumlah pekerja di proyek penataan lahan di Dusun Pioto Desa Bandungan Kecamatan Bandungan masih beraktivitas, kemarin (EKO WAHYU BUDIYANTO/JAWA POS RADAR SEMARANG).

UNGARAN–Satpol PP Kabupaten Semarang akan segera melakukan yustisi. Menyusul masih membandelnya perusahaan yang melakukan pengolahan lahan di Dusun Pioto Desa Bandungan Kecamatan Bandungan.

Kepala Satpol PP Kabupaten Semarang, Tajudin Noor mengungkapkan apabila proyek pengolahan lahan di Dusun Pioto tetap berjalan, pihaknya akan segera melakukan yustisi. “Jika teguran sampai tiga kali tidak mempan, kami akan mensurati secara resmi untuk diyustisikan. Diproses secara hukum. Sanksinya terserah hakim,” kata Tajudin saat ditemui di kantornya, Kamis (12/10) kemarin.

Namun apabila pemilik proyek pengolahan lahan mengindahkan teguran Satpol PP tersebut, langkah yustisi tidak akan dilakukan. Seperti diketahui, beberapa waktu lalu Satpol PP Kabupaten Semarang menyegel sebuah proyek pengerjaan lahan di Dusun Pioto Desa Bandungan Kecamatan Bandungan.

Penyegelan dilakukan oleh petugas Satpol PP lantaran pihak pemilik lahan tidak mampu menunjukkan izin terkait dengan proyek tersebut. “Penyegelan dilakukan satu minggu lalu. Kami segel karena belum berizin. Dia bangun pagar tidak ada IMB (Izin Mendirikan Bangunan),” katanya.

Terkait lahan tersebut, nantinya akan dibangun apa, Tajudin belum bisa memastikan. Apabila lahan tersebut dibangun vila, maka tidak diperbolehkan, karena lokasi tersebut merupakan wilayah sabuk hijau. Proyek tersebut pastinya berada di samping persis Susan SPA. “Informasinya belum dibangun apa-apa, namun hanya dipagar. Katanya untuk pengamanan aset tanah. Jadi hanya diratakan dan dibangun pagar agar enak dilihat,” ujarnya.

Meski sudah tidak ada aktivitas alat berat, aktivitas tersebut menurut Tajudin tidak bisa dibenarkan. Pasalnya setiap kegiatan apapun kalau setelah di segel secara resmi, semestinya tidak boleh ada aktivitas apapun. “Kami akan memberikan pengertian kepada mereka. Ketika itu tidak mempan, kami masih punya solusi terakhir yaitu yustisi atau meja hijaukan,” katanya.

Dalam hal ini, lanjut Tajudin, pihaknya sudah melakukan penanganan sesuai SOP. Dimana teguran secara lisan sebelumnya sudah dilakukan. Hingga akhirnya dilakukan penyegelan. Namun, apabila masih ada aktivitas pengerjaan, hal itu tidak bisa dibenarkan. “Jika masih berjalan, kami akan cermati dan akan cek. Jika memang itu terjadi, kami akan berusaha menertibkannya kembali,” katanya.

Terkait dengan kepemilikan lahan, Tajudin belum memiliki informasi secara detail. “Informasinya, pemiliknya belum pernah melihat dokumen kependudukan. Namanya juga siapa, saya tidak tahu. Berdasarkan info dari anggota, itu warga Indonesia keturunan Tiongkok dari Jawa Timur,” katanya.

Stiker segel dari Satpol PP Kabupaten Semarang hingga kemarin masih tertempel di bangunan pagar lahan. Adapun dalam stiker penyegelan tersebut tertulis ‘Bangunan dan atau Kegiatan dalam Bangunan ini dalam Pengawasan Pemerintah Kabupaten Semarang. Melanggar Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Izin Gangguan, dan Nomor 10 tahun 2014 tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat’. (ewb/ida)

BAGIKAN

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here