Sriyanto Saputro. (Istimewa)

SEMARANG – Aplikasi Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) yang diterapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) bagi partai politik (Parpol) untuk kelengkapan dalam pendaftaran sebagai peserta Pemilu 2019 banyak kelemahannya. Bahkan sistem yang kacau tersebut membuat parpol kalang kabut untuk bisa menuntaskan input data.

Sekretaris DPD Partai Gerindra Jateng Sriyanto Saputro menjelaskan, menjelang pendaftaran parpol ke KPU, DPP punya kebijakan input data di Sipol untuk 35 DPC se Jateng dilakukan tersentral di DPD.  Salah satu poin penting program ini, jika parpol di salah satu kabupaten/kota sudah mengisi persyaratan lengkap secara online terutama menginput data anggota yang di dalamnya ada kolom nama, NIK, nomor KTA dan alamat tempat tinggal maka akan muncul form F2. Form yang harus ditandatangani Ketua dan Sekretaris DPC ini akan menjadi syarat saat mendaftar ke KPU.

“Ketidakberesan aplikasi Sipol sudah muncul sejak awal akan dilakukan input data. Sriyanto mencontohkan, DPC Batang yang saat itu pengurusnya belum datang ke DPD untuk input data, namun dalam Sipol sudah terdata lebih dari 3.000 anggota. Data misterius itu sangat mengagetkan,”  katanya.

Ia menambahkan, kekacauan mulai terasa saat DPC Kebumen secara bersamaan menginput data dengan DPC Karanganyar. Karena di Kebumen ada salah satu kecataman bernama Karanganyar, maka saat DPC Karanganyar memulai input, tiba-tiba sejumlah nama anggota dari Kebumen nyelonong di data Karanganyar. “Ternyata terjadi migrasi data anggota dari daerah satu ke daerah lain, dan ini cukup memusingkan,” ungkapnya.

Anggota DPRD Jateng  ini menambahkan, persoalan bertambah ketika beberapa DPC yang sudah selesai input ditandai dengan sudah mendapatkan Form F2, ketika aplikasi itu dibuka tiba-tiba sederet nama pengurus PAC hilang dari data.  Ia mengaku mendapat banyak laporan terjadinya migrasi keanggotaan dari sejumlah DPC.

Kendal misalnya, sudah berhasil input data sebanyak 1.480 anggota, namun setelah dicetak hanya 680 anggota yang ber-KTP Kendal. Selebihnya dari daerah lain lengkap dengan identitas anggota. Setelah diteliti, data tersebut merupakan anggota dari kabupaten lain diduga terjadi migrasi karena nama desa, atau kecamatan sama dengan sebuah desa/kecamatan di Kendal. Hal yang sama terjadi di Pati, Kabupaten Semarang, Temanggung dan lainnya.

DPD Gerindra Jateng sudah menyurati KPU Jateng untuk berkonsultasi guna mendapatkan penjelasan, namun belum terespons. Belum lagi banyak salah tulis terhadap nama desa/kelurahan di Jateng yang tercantum dalam aplikasi sehingga saat menginput data tidak bisa masuk apabila tidak menyesuaikan dengan nama yang salah tersebut.

“Kami tak habis pikir program yang sangat krusial menyangkut ‘hidup-mati’ parpol ternyata sangat lemah. Kami sudah melaporkan ke DPP untuk menyikapinya dan harus segera dievaluasi,” tambahnya. (fth/zal)