Proses Hukum Harus Tetap Jalan

Kekerasan Terhadap Wartawan di Banyumas

171
GRAFIS: TIO/JAWA POS RADAR SEMARANG
GRAFIS: TIO/JAWA POS RADAR SEMARANG

MAGELANG – Tindak kekerasan terhadap wartawan yang dilakukan aparat kepolisian dan Satpol PP saat meliput aksi menolak pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) Gunung Slamet di kantor Bupati Banyumas terus mendapatkan sorotan. Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jawa Tengah tetap meminta penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan tetap dilaksanakan.

“Persoalannya ada di aparat, bukan wartawan. Karena itu, kalau ada insiden semacam ini, wartawan jangan cepat-cepat mau diajak damai. Oke, tidak masalah kalau diajak bicara, tapi ya kasus tetap jalan,” tegas Ketua PWI Jawa Tengah Amir Machmud saat dijumpai usai pembukaan Turnamen Bulutangkis Antar Media 2017 di GOR Djarum Magelang, Rabu (11/10).

Amir mengatakan, dalam permasalahan itu, wartawan jelas tidak bisa disalahkan karena mereka sudah bekerja sesuai proporsinya. Proporsi tersebut yaitu mendekat ke lokasi, karena kejadiannya memang di tempat tersebut. “Jadi, sama sekali tidak ada yang dilanggar oleh wartawan,” tandas Amir.

Terlebih, menurut Amir, masalah Banyumas serupa dengan kasus di Rembang beberapa waktu lalu, yang tidak bisa diselesaikan lewat perdamaian, melainkan harus melalui jalur hukum. Apalagikasus di Banyumas lebih berat karena jelas ada korban yang teraniaya dan perampasan alat peliputan.

“Secara sosiologis, kita tetap berteman, tapi secara yuridis tetap harus diproses karena kita punya UU yang harus dihormati. Kemarin, Kapolres (Banyumas) juga sudah bicara pada kami, akan langsung diproses,” kata Amir.

Amir mengaku bisa memahami, polisi dan wartawan yang bertugas di lapangan sebagian besar berusia muda. Tapi polisi yang bertugas saat itu tidak memahami UU Pers dan tugas-tugas wartawan. “Jadi ada kemungkinan, polisi memperlakukan wartawan hanya dengan naluri pengamanan saja, tanpa memberi batasan-batasan. Kalau wartawan punya hak yang dilindungi undang-undang saat menjalankan tugasnya,” kata Amir.

Amir memastikan, PWI Jawa Tengah akan memberi pendampingan penuh serta terus mengawal penyelesaian insiden tersebut.

Sementara itu, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Purwokerto juga mengecam aksi kekerasan yang dilakukan aparat terhadap jurnalis yang sedang menjalankan tugas peliputan dan massa aksi. AJI mendesak Kapolres dan Bupati Banyumas untuk mengusut dan menindak personel yang melakukan kekerasan.

Ketua AJI Kota Purwokerto Rudal Afgani Dirgantara juga menekankan persoalan pada kebebasan berekspresi yang direpresi aparat. Menurutnya, aksi unjuk rasa adalah bentuk kebebasan berekspresi yang dilindungi undang-undang, begitu juga kerja wartawan. “Maka itu pemerintah dan aparat harus menjunjung tinggi dan melindungi setiap bentuk ekspresi kebebasan berpendapat,” kata Rudal. (cr3/ton)