Cegah Konspirasi Eksekutif-Legislatif 

Libatkan KPK

36
BENTENGI DIRI : Fungsional Deputi Pencegahan KPK Ryan Herviansyah Utama memberi materi workshop Pembangunan Budaya Integritas Eksekutif dan Legislatif, di hotel Ciputra, kemarin (Rizal/Jawa Pos Radar Semarang).
BENTENGI DIRI : Fungsional Deputi Pencegahan KPK Ryan Herviansyah Utama memberi materi workshop Pembangunan Budaya Integritas Eksekutif dan Legislatif, di hotel Ciputra, kemarin (Rizal/Jawa Pos Radar Semarang).

SEMARANG- Kalangan eksekutif dan legislatif Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang dikumpulkan dalam suasana workshop di Hotel Ciputra Semarang, Rabu (11/10). Pemkot Semarang menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai upaya pencegahan agar jangan sampai terjadi konspirasi negatif ataupun kongkalikong antara kalangan eksekutif dan legislatif.

Eksekutif dan legislatif memiliki peranan penting menjalankan roda pemerintahan. Dua unsur yang dinilai sangat rawan terlibat konsipirasi hingga terjadinya perilaku korupsi.

“Hal penting adalah untuk membangun budaya integritas. Bagaimana nilai-nilai integritas bisa diinternalisasi, bukan hanya sekadar sosialisasi dan pemahaman saja,” kata Fungsional Deputi Pencegahan KPK, Ryan Herviansah Utama, berbicara sebagai narasumber Workshop Pembangunan Budaya Integritas (Tunas dan Sistem Integrasi) Untuk Eksekutif dan Legislatif Pemerintah Kota Semarang, kemarin.

Dijelaskannya, menjaga nilai-nilai integritas terhadap kinerja eksekutif dan legislatif dalam menjalankan pemerintahan ini sangat penting. “Eksekutif dan legislatif ini memiliki posisi-posisi kunci dan strategis. Mereka harus tahu resiko-resiko negatif agar tidak tersandung hal-hal negatif,” bebernya.

Sementara itu, Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi, mengatakan, saat ini menjadi pejabat cukup riskan apalagi ketika mencoba bersih tetapi hanya dari satu sisi. Eksekutifnya bersih, tetapi legislatifnya nggak bersih itu tidak akan ketemu, atau dua-duanya bersih tetapi yudikatifnya tidak bersih juga bisa menggoyahkan yang bersih.

“Tetapi Alhamdulilah di Kota Semarang saat ini eksekutif, legislatif, yudikatif, dan bahkan persnya bersih semua. InshaAllah bila ditambah civil society nya bersih, tidak ada lagi kasus OTT (operasi tangkap tangan),” ujarnya saat memberi sambutan.

Wali Kota Semarang berharap kehadiran KPK dapat memantapkan para jajaran eksekutif dan legislatif untuk lebih bertanggung jawab kepada rakyat dan melakukan percepatan pembangunan.

“Saya ingatkan teman-teman untuk tidak macam-macam. Mari bersikap profesional saja, kita tahu tugas dan fungsi masing-masing,” pungkasnya.

Ketua DPRD Kota Semarang, Supriyadi berharap adanya workshop seperti ini bisa mencegah adanya istilah ‘kopi coro’ antara legislatif dan eksekutif. Mencegah terjadinya kesepakatan-kesepakatan atau konspirasi negatif di kalangan eksekutif dan legislatif.

“Itu istilah kejahatan. Agar jangan sampai terjadi. Kepemimpinan harus transparan dan akuntabel. Kami juga telah menerapkan program aplikasi E-Sarapan (saran, aspirasi, dan harapan), sebagai media masyarakat menyampaikan unek-uneknya,” katanya. (amu/zal)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here