Sinergi Pemprov-Dewan Tentukan Keberhasilan Pembangunan

185
BAHAS INFRASTRUKTUR : Dari kiri : Kepala Dinas PU Sumber Daya Air dan Tata Ruang Jateng, Prasetyo Budie Yuwono, Ketua Komisi D DPRD Jateng Alwin Basri, Sekretaris Komisi D DPRD Jateng Jayus, dan Kepala Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Jateng, Bambang NK dalam FGD di Agro Wisata Tlogo (ISTIMEWA).
BAHAS INFRASTRUKTUR : Dari kiri : Kepala Dinas PU Sumber Daya Air dan Tata Ruang Jateng, Prasetyo Budie Yuwono, Ketua Komisi D DPRD Jateng Alwin Basri, Sekretaris Komisi D DPRD Jateng Jayus, dan Kepala Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Jateng, Bambang NK dalam FGD di Agro Wisata Tlogo (ISTIMEWA).

SEMARANG – Keberhasilan pembangunan daerah sangat ditentukan kerjasama sinergi antara Gubernur dengan DPRD Provinsi. Sinergi tersebut bisa berjalan efektif bila ada paradigma, pemahaman, dan pola pikir yang sama tentang arah dan tujuan pembangunan dan apa yang menjadi indikator-indikator keberhasilan pembangunan.

Ketua Komisi D DPRD Jateng Alwin Basri mengatakan secara kelembagaan telah diatur dalam Pasal 57 Undang-Undang No 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Penyelenggara pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota terdiri  atas Kepala Daerah dan DPRD dibantu perangkat daerah. :Karenanya sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD sangat diperlukan,” katanya dalam Forum Group Discussion (FGD) “Menuntaskan Pembangungan Infrastruktur 2018, untuk Jawa Tengah yang Sejahtera” yang digelar di Agro Wisata Tlogo, Tuntang, Kabupaten Semarang, Senin (8/10). Seminar juga menghadirkan Kepala Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Jateng, Bambang NK, Kepala Dinas PU Sumber Daya Air dan Tata Ruang Jateng, Prasetyo Budie Yuwono dan moderator Sekretaris Komisi D DPRD Jateng, Jayus.

Alwin menambahkan, ukuran kinerja hubungan daerah harus mengacu pada 5 indikator penting. Yaitu pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, gini rasio, angka kemiskinan, pengangguran, dan pembukaan lapangan kerja. “Prioritas pembangunan infrastruktur yang menjadi urat nadi perekonomian saat ini sudah menjadi keharusan,” imbuhnya. Politisi PDIP ini mengatakan pembangunan infrastruktur akan mendorong sektor-sektor lain tumbuh. Seperti penyerapan tenaga kerja, infrastruktur energi, pangan, industry manufaktur, dan industri penunjang sektor konstruksi lain.

Dia menambahkan pembangunan infrastruktur selama ini telah membuat mobilitas orang dan barang semakin baik. Hal itu akan berdampak pada kegiatan ekonomi masyarakat menjadi semakin baik, dan kesejahteraan masyarakat meningkat.

Sementara Kepala Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Jateng, Bambang NK mengatakan pembangunan infrastruktur di Jateng yang akan dituntaskan adalah infrastruktur lintas instansi OPD. “Dari target RPJMD tahun 2017, sudah tercapai jalan dalam kondisi baik 88,92 persen dan jembatan dalam kondisi baik 83,61 persen. Capaian target ini sudah termasuk baik,” ujarnya.

Menurut dia, kondisi saat ini jalan-jalan sudah dilebarkan sesuai Perda, yaitu minimal lebar 7 meter. “Mengenai alih status jalan, banyak yang harus diperhatikan, namun tidak cukup anggaran untuk itu. Gubernur sudah menginstruksikan alih status jalan menjadi jalan nasional,” katanya.

Kepala Dinas PU Sumber Daya Air dan Tata Ruang Jateng, Prasetyo Budie Yuwono menjelaskan, terkait embung air, ada beberapa jenis embung. Jika letaknya di perbukitan, pasti dialasi plastik agar air tidak habis. “Disamping itu ada embung yang dibiarkan meresap untuk mengisi air tanah di sumur-sumur penduduk,” tandasnya. (ric)