PURWOREJO—RSUD Tjitrowardoyo akhirnya membebaskan biaya persalinan yang sebelumnya harus ditanggung oleh pasangan suami istri (pasutri) Heri Supriyanto, 25; dan Fitri Ashari, 23. Menurut catatan, pasutri itu warga RT 02/ RW 06, Desa Ketangi, Kecamatan Purwodadi.

Pembebasan biaya dilakukan manajemen RSUD Tjitrowardoyo Purworejo, setelah dilakukan langkah mediasi. Heri dipanggil untuk dimintai klarifikasi terkait kasus yang menimpanya di RSUD beberapa hari lalu. Sebelumnya, kasus yang menimpa pasutri ini sempat mendapatkan sorotan. Heri merasa mendapatkan perlakuan diskriminatif.

Heri datang ke RSUD Purworejo didampingi Kepala Desa Ketangi, Ambyah Sutanto. Mereka ditemui Kabid Penyusun Anggaran dan Mobilisasi Dana, Sri Raharjo, Kabid Pelayanan, dr Eko Siswanto, dan Kasubbag Humas, Lely Dewi Pramudya. Dalam pertemuan itu, kedua belah pihak sama-sama menjelaskan duduk persoalan yang terjadi di lapangan.

Dokter Eko Siswanto menyampaikan, tidak ada niatan sama sekali untuk mendiskriminasi istri Heri yang tengah mendapat perawatan persalinan. Yang terjadi, kata Eko, hanya miskomunikasi antara petugas pelayanan dengan keluarga Heri.

Eko menegaskan, secara medis RSUD telah memberikan pelayanan dengan benar. Yaitu, pasien pemegang Kartu Indonesia Sehat (KIS) harus menempuh prosedur, sesuai hasil pemeriksaan medis. Pada waktu persalinan, indikasi medis pada pasien Fitri, saat itu belum menunjukan kondisi yang mengharuskan pasien dioperasi. “Waktu itu, masih masuk pacu persalinan awal, jadi ada prosesnya. Secara medis, itung-itungannya bahwa hari Senin, pasien sudah siap masuk pacu untuk bersalin secara normal. Jadi, bukan dokter adanya hari Senin,” beber Eko.

Eko melanjutkan, saat itu keluarga pasien tidak tahan dan tidak sabar melihat kondisi pasien. Karenanya, diputuskan untuk dioperasi hari itu juga. Satu sisi, jaminan kesehatan tidak menjamin biaya pengobatan, jika penanganan pasien tidak sesuai indikasi medis. Sebab, jaminan kesehatan hanya menanggung biaya pengobatan sesuai rekomendasi atau indikasi medis yang dialami pasien. “Alhamdulillah, sudah diselesaikan, sudah diclearkan, tidak ada masalah lagi.”

Sri Rahardjo menambahkan, sebagai solusi penyelesaian tersebut, pihak RSUD memberikan kompensasi biaya yang ditanggung Fitri. Biaya persalinan sebesar Rp 4.225.000, seluruhnya ditanggung pihak rumah sakit. Keputusan tersebut menjadi solusi akhir atas penyelesaian perselisihan kedua belah pihak. Terkait hal itu, Heri mengaku legowo. Ia berharap, ke depan, tidak terjadi lagi peristiwa serupa. Pihaknya mengucapkan terima kasih kepada RSUD yang berkenan menyelesaikan masalahnya dengan dada lapang.

Kasus ini bermula saat pasutri Heri dan Fitri tidak diberikan pelayanan gratis ketika bersalin di RSUD Tjtrowardoyo, meski memegang KIS. Pasangan Heri dan Fitri terpaksa meninggalkan KTP sebagai jaminan persalinan lantaran KIS yang ia miliki tidak ampuh. Heri bahkan harus rela mencari utang ke sana-ke mari untuk melunasi biaya persalinan anak pertamanya yang mencapai jutaan rupiah pada akhir September 2017 lalu.

Kasus yang menimpa Heri dan istrinya, mendapat sorotan sejumlah pihak. Kalangan DPRD sampai berencana memanggil pihak RSUD guna diklarifikasi. Ketua Komisi D DPRD Purworejo, Rujianto, meminta RSUD Tjitrowardojo tetap memberikan pelayanan prima kepada seluruh masyarakat.

Sesuai tugas pokok fungsinya, RSUD diminta melayani masyarakat tanpa memandang kelas tertentu. Sebab, kesehatan merupakan hak dasar masyarakat. Artinya, dalam memberikan pelayanan, tidak boleh membeda-bedakan antara pasien yang kaya dan miskin. (jpg/isk)