TERBUKTI PUNGLI: Terdakwah Supardi bin Purwo saat sidang putusan di Pengadilan Tipikor Semarang, kemairn (JOKO SUSANTO/JAW APOS RADAR SEMARANG).
TERBUKTI PUNGLI: Terdakwah Supardi bin Purwo saat sidang putusan di Pengadilan Tipikor Semarang, kemairn (JOKO SUSANTO/JAW APOS RADAR SEMARANG).

SEMARANG–Mantan Kepala Pasar Suryokusumo, Supardi bin Purwo, divonis 1 tahun penjara dan denda Rp 50 juta subsidair 1 bulan kurungan oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Semarang, Selasa (10/10). Putusan tersebut dibacakan oleh majelis hakim yang dipimpin Siyoto didampingi dua hakim anggota, yakni Widji Pramudjadi dan Edy Sepjengkaria, atas kasus dugaan pungli di pasar yang pernah dipimpin terdakwah tersebut.

Dalam kasus itu, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Semarang, Zahri Aeniwati, dan Adhi H. Wicaksono menuntut terdakwa 15 bulan penjara. Terdakwa juga dituntut membayar denda sebesar Rp 50 juta subsider 3 bulan penjara.

Zahri menyatakan, terdakwa Supardi secara sah dan meyakinkan melakukan pungutan liar dan melanggar pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah ke dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi jo pasal 65 KUHP.  “Menjatuhkan pidana penjara kepada Supardi selama 1 tahun, dan membebankan denda Rp 50 juta subsider 1 bulan penjara,” beber hakim Siyoto dalam amar putusannya.

Atas vonis tersebut, baik JPU maupun terdakwa dan kuasa hukumnya menyatakan menerima. Hanya saja, kuasa hukum Supardi, Nugroho Budiantoro, meminta JPU Kejari Kota Semarang untuk memproses kedua pedagang yang memberikan uang terhadap kliennya.

“Kami minta kedua pedagang itu juga diperiksa, bagaimapun kedua pedagang tersebut punya niat untuk menyuap klien kami selaku kepala pasar melalui pembelian kios. Selain itu, terdakwa hanya berperan meneruskan ke Kepala UPTD Pedurungan yang saat itu dijabat Daliyem,”kata Nugroho.

Menurutnya, jeratan pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah ke dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi jo pasal 65 KUHP, berkaitan masalah hadiah atau gratifikasi sangat tidak tepat dijeratkan kepada kliennya. Ia menilai terkait kasus tersebut kalau berbicara masalah substansi kliennya lebih cenderung suap, karena menerima sejumlah uang dari pedagang.

Dalam kasus itu, dijelaskan Nugroho, uang Rp 40 juta digunakan sebagai tempat perubahan Tempat Pemungutan Sampah (TPS) yang diperoleh dari Tutut. Dikatakannya setelah uang itu diterima, diteruskan kepada Kepala UPTD Pasar Pedurungan yang saat itu dijabat Daliyem (sudah meninggal). Kemudian uang sebesar Rp 25 juta dari  Sukaemah yang digunakan untuk ruislag yakni tukar guling kantor dengan kios.

“Uang Rp 40 juta dan Rp 25 juta telah diserahkan ke klien kami ke almarhumah Daliyem. Saat kejadian Daliyem masih hidup. Hal itu dilakukan karena terdakwa merasa tidak punya kewenagan baik sampah maupun ruslah,”jelasnya. Untuk itu, ia meminta pedagang sebagai pemberi juga harus diproses ke persidangan. Diakuinya, dalam kasus ini, saksi kunci Daliyem.

“,Sayangnya, saksi kunci sudah meninggal, yang jelas kasus ini bukan masalah ancaman pidana ringan atau berat, melainkan unsur tindak pidananya,”tandasnya. (jks/aro)