SEMARANG- Anggota DPR RI Komisi IX yang membidangi Kesehatan dan Ketenagakerjaan, Amelia Anggraini, memberikan apresiasi terkait pemberitaan kasus penjualan voucher bermodus charity untuk anak-anak penderita kanker yang mengatasnamakan Yayasan Sentuhan Kasih Anak Indonesia (YSKI).

Anggota dewan daerah pilihan (dapil) Jateng VII ini juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh elemen masyarakat, baik secara kelembagaan maupun perseorangan yang mendedikasikan kepedulian dan kerelawanan untuk memberi layanan sosial. Namun demikian, menurutnya, segala bentuk kegiatan  penggalangan donasi yang dilakukan yayasan dan lembaga berbadan hukum, harus mengantongi izin sesuai cakupan wilayah pengumpulan dananya.

“Untuk itu, masyarakat harus waspada dan cermat ketika menyerahkan donasi sosial. Masyarakat bisa mengecek validitas lembaga, yayasan, atau kepanitiaan yang menggalang donasi ke Kemenetrian Sosial (Kemensos),”kata Amelia kepada koran ini, Selasa (10/10).

Bila penggalangan donasi di lingkup kabupaten atau kota, lanjut Amelia, maka harus  izin ke pemerintah kabupaten atau satuan kerja (satker) yang ditunjuk. Begitu pula di tingkat provinsi melakukan izin ke pemerintah provinsi, sedangkan jika penggalangan donasi sosial lintas provinsi harus mengantongi izin dari Kemensos.

Istri dari jurnalis senior Sugeng Suparwoto ini menyampaikan, dalam Undang-Undang (UU) Nomor 9 Tahun 1961 mengatur tentang pengumpulan uang atau barang, penggalangan donasi sosial harus berizin. Menurutnya, pada kasus penggalangan dana untuk sosial kemanusian yang dilakukan oleh D’Rocks Advertising di Semarang, tentunya yang banyak diragukan adalah masyarakat. “Sehingga untuk meminimalisasi apakah itu modus atau lainnya, maka masyarakat harus mengecek langsung status lembaga atau yayasan penggalang donasi social,”ungkapnya.

Politisi Partai Nasdem ini juga menyampaikan, saat ini pemberian izin bagi penggalangan donasi sosial juga sudah ada yang berbasis online. Sehingga dapat diakses dengan mudah dan cepat. Karena itu, ia meminta Dinas Sosial Kota Semarang dapat merespons permasalahan tersebut dengan cepat. Sehingga tidak menimbulkan polemik ataupun keresahan dalam masyarakat.

“Dinas Sosial harus mengecek kantor yang bersangkutan, tentunya juga berkoordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja, karena ada info juga melakukan rekrutmen karyawan, jadi dilihat dahulu apakah sudah memiliki izin atau hanya modus,”tandasnya.

Praktisi hukum Semarang, Putro Satuhu, menilai, terkait modus tersebut sebenarnya sudah terjadi sejak lama. Apabila dalam modus tersebut terbukti adanya penipuan, maka menurutnya, masuk dalam delik aduan bukan delik biasa. Ia menjelaskan, delik aduan terjadi apabila ada pengaduan atau laporan dari orang yang menjadi korban tindak pidana. Misalnya, pemerkosaan, pencurian dalam keluarga dan pencurian dalam waktu pisah meja-ranjang. Dengan demikian, delik aduan bisa ditarik kembali apabila si pelapor menarik laporannya.

“Penarikan aduan atau laporan biasanya terjadi dalam kasus perkosaan di mana si korban merasa malu atau si pelaku mau menikahi korban. Dalam kasus pencurian dalam keluarga atau pisah meja ranjang, biasanya alasan keluarga,”kata Putro Satuhu yang juga anggota Pehimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Semarang ini.

Sedangkan delik biasa, lanjut Putro, dalam istilah Bareskrimnya disebut kriminal murni, yaitu semua tindak pidana yang terjadi, yang tidak bisa dihentikan prosesnya dengan alasan yang bisa dimaklumi dalam delik aduan.

“Misalnya penipuan. Meskipun korban sudah memaafkan atau pelaku mengganti kerugian, proses hukum terus berlanjut sampai vonis, karena ini merupakan delik murni yang tidak bisa dicabut. Jadi, kalau ada unsur penipuannya dalam modus itu, maka kepolisian tidak perlu menunggu ada yang lapor, seharusnya bisa mengusut adanya informasi itu,”tandasnya. (jks/aro)