DRAFT RPJMD : Bupati Batang Wihaji menyerahkan draft RPJMD Kabupaten Batang tahun 2017–2022 kepada Ketua DPRD Batang Imam Teguh Raharjo, untuk dibahas lebih lanjut (LUTFI HANAFI/JAWA POS RADAR SEMARANG).
DRAFT RPJMD : Bupati Batang Wihaji menyerahkan draft RPJMD Kabupaten Batang tahun 2017–2022 kepada Ketua DPRD Batang Imam Teguh Raharjo, untuk dibahas lebih lanjut (LUTFI HANAFI/JAWA POS RADAR SEMARANG).

BATANG–Lokasi wisata maupun tempat olahraga yang dikelola pemerintah pusat di Kabupaten Batang, tidak dikenakan tarif retribusi. Hal tersebut ditegaskan Bupati Batang, Wihaji saat sidang Paripurna Penyampaian Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Batang tahun 2017 – 2022 dan Raperda tentang Perubahan Perda nomor 21 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha di Gedung DPRD Kabupaten Batang, Senin (9/10) kemarin.

Sidang paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Batang, Imam Teguh Raharjo, penyampaian bahwa Raperda tentang RPJMD Kabupaten Batang tahun 2017-2022 ini untuk memenuhi kewajiban konstitusional selaku bupati sebagaimana diatur dalam pasal 264 ayat (1) dan (4) Undang-Undang (UU) nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Pemda). “Penyampaian ini untuk memenuhi kewajiban konstitusional,” kata Bupati Batang, Wihaji.

Disebutkan bupati, bahwa dalam proses penyusunan RPJMD Kabupaten Batang tahun 2017-2022, pihaknya telah berusaha memenuhi ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 54 Tahun 2010. Pihaknya juga telah menindaklanjutinya dengan mengusulkan perubahan Raperda nomor 21 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha dengan mengusulkan ke 3 objek wisata baru tersebut melalui usulan Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda).

Namun, kata bupati, dalam Raperda ini juga ada pengecualian dalam pasal 1 ayat 1 angka (3), bahwa objek retribusi pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta. “Kami jelaskan bahwa jika pemerintah pusat yang memiliki tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga di Kabupaten Batang, maka tidak dikenakan tarif retribusi karena dikelola secara langsung oleh pemerintah pusat,” jelas Wihaji.

Sedangkan BUMN, BUMD dan pihak swasta, dikenakan biaya. Namun bukan tarif retribusi, yaitu dikenakan pajak daerah. Kemudian BUMN dan BUMD yang telah bekerjasama dengan Pemkab, tetap akan dikenakan tarif retribusi sesuai yang akan ditetapkan dalam Raperda tersebut. (han/ida)