Sertifikat Tanah Jangan Jadi Agunan Beli Mobil

415
NURCHAMIM/JAWA POS RADAR SEMARANG MOTOR DAMKAR: Presiden Joko Widodo saat menyaksikan simulai motor pemadam kebakaran milik Polres Musi Banyuasin, Sumatera Selatan yang dipamerkan di Akpol Semarang, kemarin. (kiri) Jokowi membagikan Kartu Indonesia Pintar dan Program Keluarga Harapan (PKH) di SMA Negeri 1 Semarang (AJIE MH/JAWA POS RADAR SEMARANG).
NURCHAMIM/JAWA POS RADAR SEMARANG MOTOR DAMKAR: Presiden Joko Widodo saat menyaksikan simulai motor pemadam kebakaran milik Polres Musi Banyuasin, Sumatera Selatan yang dipamerkan di Akpol Semarang, kemarin. (kiri) Jokowi membagikan Kartu Indonesia Pintar dan Program Keluarga Harapan (PKH) di SMA Negeri 1 Semarang (AJIE MH/JAWA POS RADAR SEMARANG).

SEMARANG-Presiden Joko Widodo tengah mengejar penerbitan sertifikat tanah. Dari 126 juta bidang tanah di Indonesia, baru 46 juta yang bersertifikat. Sementara di Kota Semarang, ada 86 ribu bidang tanah yang belum bersertifikat.

Jokowi menargetkan, tahun ini ada 5 juta sertifikat yang diberikan. Tahun depan, 7 juta sertifikat, dan 2019 sebanyak 9 juta sertifikat.

“Kalau di Jateng, tahun ini ada 600 ribu sertifikat. Tahun depan 1,2 juta sertifikat harus diserahkan,” katanya saat acara penyerahan sertifikat tanah untuk rakyat di Lapangan Pancasila, Simpang Lima, Semarang, Senin (9/10).

Penyerahan sertifikat tanah, bagi Jokowi, merupakan prioritas. Dia mengaku, setiap berkunjung ke daerah, selalu ada masyarakat yang mengeluhkan mengenai status lahan yang mereka tempati. “Isinya soal sengketa tanah. Entah dengan tetangga, perbankan, hingga pemerintah. Itu karena tidak punya sertifikat,” terangnya.

Jika warga sudah punya sertifikat, kasus sengketa lahan bisa ditekan. Sebab, sertifikat merupakan bukti hak hukum atas tanah yang dimiliki. Tidak kan ada pihak lain yang berani mengklaim, karena  data di sertifikat tanah sudah cukup lengkap. Dari nama pemilik, alamat, hingga besaran lahan.

Karena itu, Jokowi berpesan, sertifikat tanah harus disimpan baik-baik. Untuk berjaga-jaga, sertifikat bisa difotokopi. Jika yang asli hilang, masih bisa mengurusnya ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) dengan fotokopi tersebut.

Dia pun menyidir kebiasaan masyarakat yang suka menggadaikan sertifikat tanah demi mendapatkan dana segar. “Tidak apa-apa dijadikan jaminan atau agunan. Tapi dikalkulasi dulu, kira-kira bisa bayar angsuran (utangnya) apa nggak,” katanya.

Uang pinjaman dari sertifikat tanah, lanjutnya, sebaiknya dimanfaatkan sebagai kredit produktif. Seperti modal untuk membuka atau melebarkan usaha. “Kalau buat beli mobil, saya jamin sertifikatnya bakal hilang,” kelakarnya.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil menambahkan, dari 21,3 juta bidang tanah di Jateng, baru sekitar 50 persen yang bersertifikat. Tahun ini, pihaknya berencana mengeluarkan sertifikat untuk 630 ribu bidang. “Tahun depan, sesuai perintah Pak Presiden harus membagikan 1,245 juta sertifikat,” bebernya.

Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo, menjelaskan, sistem sertifikat tanah sudah merambah ke teknologi informasi. Artinya, data sertifikat saat ini sudah bisa disinkronkan dengan data kemiskinan.

“Sertifikat yang sudah jadi bisa digitalisasi. Kemudian kalau di-overlay di angka kemiskinan, kemiskinan bisa dikeroyok bareng-bareng. Jadi, bantuan keuangan bisa masuk ke individu yang kepemilikan tanahnya sudah sangat kuat. BPN sudah mengujicobanya,” paparnya.

Dijelaskan, selama ini bantuan rumah tak layak huni (RTLH) di Jateng, kerap terbentur dengan status tanah yang tidak pas. Dengan kata lain, warga miskin yang berhak mendapatkan bantuan, jadi tidak bisa menerimanya karena tidak punya sertifikat tanah.

Pada acara itu, Jokowi menyerahkan sertifikat secara simbolis kepada 7 warga yang mewakili Semarang Raya. Tercatat ada 7 ribu sertifikat tanah yang diberikan hari itu. Rinciannya, seribu untuk warga Kota Semarang, seribu Kabupaten Semarang, seribu Kabupaten Grobogan, 2 ribu Kabupaten Kendal, dan 2 ribu untuk Kabupaten Demak. (amh/aro)