PEMILIH PEMULA: Siswa SMK Pelita Salatiga mendapatkan sosialisasi pemilihan umum dari KPU Kota Salatiga dan Polres Salatiga Senin (9/10) (Dhinar Sasongko/radar semarang).
PEMILIH PEMULA: Siswa SMK Pelita Salatiga mendapatkan sosialisasi pemilihan umum dari KPU Kota Salatiga dan Polres Salatiga Senin (9/10) (Dhinar Sasongko/radar semarang).

SALATIGA – Ketua Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Salatiga Putnawati melarang para siswa saat mencoblos dalam pesta pemilihan
umum menggunakan prinsip Nomer Piro Wani Piro (NPWP).

“Dalam menentukan pilihan jangan lupa kenali para calon dan apa visi misinya. Ini sama dengan pemilihan ketua OSIS, bukankah adik-adik juga memilih yang kenal dan yang visi paling baik. Dan jangan sampai adik-adik berprinsip Nomer Piro Wani Piro, karena akan rugi selama 5 tahun, jika yang dipilih tidak amanah,” imbau Putnawati saat melaksanakan sosialisasi pemilihan Gubernur Jawa Tengah bersama Polres Salatiga di SMK Pelita Salatiga (9/10).

Di hadapan sekitar 80 siswa, Putnawati mengawali materi dengan
mengajak anak-anak bernyanyi Dari Sabang Sampai Merauke. Dijelaskan dia, syarat boleh memilih/mencoblos dalam pemilu adalah sudah berusia 17 tahun atau yang sudah menikah. “Jika adik-adik semua telah berumur 17 tahun maka berhak untuk mencoblos. Jika nanti belum terdaftar dalam daftar pemilih sementara maka segera mendaftarkan diri, meskipun bisa saja mencoblos dengan menunjukkan bukti KPT-el,” ujar Putnawati.

Dalam sesi kedua, Bripda Cendikia Paramadina dari Polres Salatiga menjelaskan tentang tugas dan tanggung jawas polres sebagai salah satu elemen pengaman pemilu. Dalam setiap perta demokrasi pemilihan umum, pasti berpotensi terjadi gangguan kamtibmas, seperti permasalahan daftar pemilih tetap, kampanye hitam, berita hoax di media sosial, dan gesekan masa pendukung.

“Dalam hal ini Polres Salatiga berkomitmen menjaga kondusifitas kota. Polres tidak ingin setiap kegiatan pemilihan umum, ternoda dengan kejadian-kejadian yang menimbulkan citra daerah menjadi buruk,” ungkap Cendikia.

Singgih Pujianto selaku guru mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) menjelas bahwa kegiatan tersebut dalam rangka mendukung materi kepemiluan dalam mapel. Dalam kurikulum 2013 dimungkinkan mendatangkan guru atau pengajar dari luar sekolah. Dengan sosialisasi pemilu kali ini tentu akan berdampak positif bagi siswa karena bertemu langsung dengan KPU selaku penyelenggara pemilu dan unsur kepolisian sebagai salah satu pengamannya. (sas/lis)