MAGELANG–DPRD Kota Magelang mendukung rencana organisasi perangkat daerah (OPD) menerapkan Teknologi Informasi (TI) untuk mengefektifkan layanan kepada masyarakat. Hanya saja, kalangan legislatif meminta penerapan TI, didukung sumber daya manusia (SDM) yang ahli di bidangnya.

Anggota DPRD Kota Magelang, Tyas Anggraeni, berpendapat, dalam penggunaan teknologi terpenting adalah SDM-nya. “Semua OPD, mulai sekarang sudah harus memiliki SDM berkompetensi di bidang informasi teknologi (IT), sehingga bisa terhindar dari ulah hacker yang tidak bertanggung jawab,” tandas Tyas Anggraeni, kemarin. Saat ini, menurut Tyas, DPRD Kota Magelang sudah mengusulkan pengalihan layanan manual menjadi digital di berbagai instansi. Salah satunya, di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

Tiga aplikasi ini akan membantu pembayaran maupun pelaporan keuangan, sesuai visi Kota Magelang sebagai Kota Cerdas. “Jika punya tenaga IT yang mumpuni, tentu keamanan data tidak akan mudah dibobol, diretas, atau bahkan disalahgunakan.”

Karena itu, lanjut Tyas, keamanan yang dipakai harus super kuat, berlapis biar tidak bisa diretas. “Kita hanya memberi informasi dan usahakan supaya informasi tersebut fakta dan sesuai. Tidak ada yang bisa mengubah data-data itu, kecuali OPD terkait yang memiliki ahli di bidang IT.”

Kepala BPKAD Kota Magelang Larsita, mengatakan, sebentar lagi pihaknya akan me-launching tiga aplikasi khusus. Yakni: e-planning, e-reporting, dan e-budgeting. Bahkan, menurut Larsita, mulai 2018, semua transaksi terkait PAD akan dilakulan melalui transaksi nontunai “Kita gunakan teknologi ini untuk menghilangkan praktik di luar ketentuan. Jadi, kalau pakai nontunai, semuanya bisa tertera. Kalau ada yang tidak beres, kita bisa langsung tahu.” Larsita menjelaskan, penggunaan teknologi untuk optimalisasi pelayanan yang efektif serta transparan. (cr3/isk)