Transportasi Perdesaan yang Dilupakan

320

PENGERTIAN perdesaan dalam arti yang luas. Mengingat kondisi geografi Indonesia yang beragam, untuk mendefinisikan transportasi perdesaan tidak terbatas darat. Karena itu, angkutan perdesaan sangat dibutuhkan masyarakat di daerah. Namun wilayah pulau-pulau kecil yang jauh dari pusat pemerintahan, juga harus diikutkan dalam kategori perdesaan. Keberadaan transportasi perdesaan, dapat membuka terisolasinya perdesaaan, terutama desa miskin dan tertinggal. Di Jawa Tengah, transportasi perdesaan yang beroperasi kurang dari 10 persen.

Oleh: Djoko Setijowarno
Oleh: Djoko Setijowarno

Ciri-ciri dari angkutan perdesaan adalah mempunyai jadwal tetap dan tidak terjadwal. Jadwal tetap diberlakukan, apabila permintaan angkutan cukup tinggi. Ciri berikutnya, pelayanan angkutan bersifat lambat, berhenti pada setiap terminal, dengan waktu menunggu relatif lebih lama, terminal yang merupakan terminal asal pemberangkatan dan tujuan, minimal Terminal Tipe C, serta dilayani dengan mobil bus kecil atau mobil penumpang umum.

Kondisi transportasi perdesaan saat ini, (1) trayek kurus dan panjang, blankspot area tinggi, aksesibiltas yang rendah, (2) kondisi sarana buruk atau belum ada pemetaan pengoperasian sarana berdasarkan kondisi geografis daerah, (3) prasarana jalan kurang mendukung, kurang terintegrasi dengan angkutan lainnya, tarif tinggi, karena jarak tempuh jauh, (4) terdapat angkutan perdesaan yang resmi tidak melayani trayek yang telah ditetapkan, (5) terdapat  mobil penumpang tak umum (plat hitam) atau kendaraan yang tidak sesuai dengan peruntukannya yang mengoperasikan kendaraan untuk mengangkut penumpang (Balitbang Perhubungan, 2017).

Berikutnya, Dewanti (2017), menyebutkan kondisi infrastruktur dan layanan transportasi perdesaan antara lain kondisi jalan perdesaan sub-standard, pelayanan transportasi perdesaan belum memadai, pengelolaan layanan transportasi buruk, jenis layanan transportasi umum: informal, unconventional, voluntary dan community transport dan kaum perempuan memiliki keterbatasan mobilitas lebih besar. Faktor pemicunya adalah (1) isolasi, keterpencilan fisik, dan kemiskinan sebagai alasan, (2) transportasi yang buruk, (3) terbatasnya sarana prasarana transportasi perdesaan, (4) perubahan fokus pembangunan perdesaan dari pertanian ke non-pertanian berdampak pada sektor transportasi, (5) orientasi kebijakan pemerintah pada pembangunan infrastruktur transportasi.

Pemerintah tidak harus membangun prasarana jaringan jalan. Pemilihan teknologi sarana juga dipikirkan. Jangan sampai transportasi yang dibangun pemerintah tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan warga. Pulau-pulau terpencil memerlukan speedboat yang handal atau kapal pompong yang berkeselamatan.

Angkutan perdesaan merupakan salah satu sarana transportasi umum yang penting untuk mendukung aktivitas dan mobilitas penduduk, serta mempercepat pemerataan hasil pembangunan di perdesaan. Karena itu, Pemerintah daerah (Pemda) Jateng perlu melakukan pemetaan secara menyeluruh mengenai kondisi perdesaan di seluruh Jateng. Dari pemetaan tersebut, dapat ditentukan pilihan prasarana dan sarana yang lebih tepat. Kelemahan penyelenggaraan transportasi perdesaan adalah anggaran operasional, ketersediaan SDM dan kelembagaan pengelolanya. Dengan hasil pemetaan tersebut, dapat dikalkulasi kebutuhan anggaran, keperluan SDM yang mengelola, institusi yang mengelola, dan target yang akan dicapai.

Kondisi angkutan umum perdesaan yang kurang terencana dapat menyebabkan turunnya efektivitas dan efesiensi sistem transportasi perdesaan secara keseluruhan. Transportasi perdesaan adalah salah satu sarana transportasi umum yang penting untuk mendukung aktivitas dan mobilitas penduduk, serta mempercepat pemerataan hasil pembangunan di perdesaan.

Pemerintah wajib menjamin penyelenggaraan angkutan perdesaan. Harus melakukan penyediaan sarana dan prasarana sesuai dengan karakteristik pengguna angkutan perdesaan dan karakteristik perdesaan itu sendiri, memberikan subsidi, mengintegrasikan angkutan perdesaan dengan angkutan lainnya, mengintegrasikan angkutan perdesaan dengan simpul, mengintegrasikan angkutan perdesaan dengan pusat kegiatan perkotaan pada ibukota kabupaten.

Subsidi operasional tidak harus dari pemerintah atau pemda, dapat melibatkan perusahaan milik negara atau swasta. Beberapa perusahaan pertambangan dan perkebunan sudah melakukan itu. Untuk itu, perlu diperkuatkan dengan regulasi yang lebih tertata agar transportasi perdesaan juga bagian dari sistem transportasi nasional. (*)