ANGGARAN triliunan rupiah digelontor untuk menangani persoalan banjir dan rob di Kota Semarang. Perubahan sedikit demi sedikit memang sudah terlihat, namun banjir dan rob tetap saja menghantui masyarakat Kota Semarang, terutama di wilayah bagian utara dan timur.

Anggota Komisi C DPRD Kota Semarang, Suharsono menilai persoalan banjir dan rob setiap tahun melanda Semarang. Titik banjir cenderung tidak bergeser, meski kadang di beberapa bagian wilayah di Kota Semarang ada banjir dengan intensitas kecil dan cepat surut.

“Oleh karenanya, karena kondisi ini terjadi setiap tahun, maka peta banjir yang dimiliki pemerintah kota (Pemkot) tentu harus ada upaya penanggulangan yang berbeda. Ada penanganan jangka pendek dan jangka panjang,” katanya.

Kendati begitu, penanganan banjir dan rob di Kota Semarang ada perkembangan signifikan dari tahun ke tahun. Pihaknya memastikan akan mengawal sesuai program Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang tahun 2016-2021. “Sebagai daya dukung, tentu kami mendorong anggaran untuk mengatasi banjir naik cukup signifikan,” katanya.

Selain itu, mengatasi banjir dan rob, juga perlu menciptakan atau memilih teknologi ramah lingkungan. “Kota Semarang telah memiliki Perda Rencana Induk Sistem Drainase Kota Semarang. Sehingga dengan Perda tersebut memberi arah tepat mengatur drainase di Kota Semarang,” katanya.

Pihaknya berharap adanya 40 rumah pompa yang dikelola Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Semarang harus bisa dioptimalkan untuk mengatasi banjir di daerah sekitar pompa. “Selain itu ada 100-an lebih pompa portable harus bisa difungsikan dengan baik,” katanya.

Menurut dia, Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang bersama pemerintah pusat harus bisa menyelesaikan masalah banjir dan rob di Kota Semarang. Sebab, anggaran yang digelontorkan untuk penanganan masalah banjir dan rob terbilang sangat banyak. “Anggaran yang berasal dari pemerintah pusat untuk mengatasi banjir wilayah timur yaitu normalisasi Banjir Kanal Timur (BKT) saja mencapai Rp 1 triliun. Pembangunan Kampung Bahari di Tambaklorok mencapai ratusan miliar. Juga puluhan miliar untuk mengatasi drainase-drainase di kawasan permukiman. Harapannya, dengan anggaran sebesar itu, maka 2018 mendatang, persoalan banjir dan rob teratasi secara signifikan,” katanya.

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang, Agung Budi Margono, Pemkot Semarang masih memiliki tugas berat. Salah satunya penanganan banjir dan rob. Tetapi ia optimistis, Pemkot Semarang bisa menyelesaikan apabila serius. Sebab, penanganannya telah dirancang sejak lama, yang diperkuat Perda Rencana Induk Sistem Drainase untuk mengantisipasi banjir dan rob di Kota Semarang. “Telah dibahas masterplan penanganan rob dan banjir secara rinci. Mengenai apa, bagaimana, siapa, alokasi waktu, termasuk anggaran dari mana. Bahkan ini Perda pertama di Indonesia dan telah disesuaikan dengan aturan tata ruang kota hingga tahun 2031,” katanya.

Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi berjanji akan terus menuntaskan persoalan rob dan banjir di wilayah Semarang Timur secara berkelanjutan. Terutama di Jalan Kaligawe maupun di Kecamatan Genuk. Salah satu upaya penanganan rob dan banjir yang dilakukan dengan cara pembendungan di Kali Sringin Baru dan Kali Sringin Lama. “Ini masih langkah awal. Meskipun awal, saya lihat hasilnya sudah cukup signifikan,” kata Hendi sapaan akrab Hendrar Prihadi.

Pihaknya masih akan meneruskan upaya penanganan rob dan banjir ke tahap selanjutnya, yakni peninggian parapet di Kali Tenggang yang berada di sepanjang Jalan Pantura-Kaligawe, penutupan Kali Tenggang, dan penambahan pompa untuk menyedot air ke muara sungai. Dia menegaskan, pembangunan apa saja memang tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat.

“Harus dilakukan secara bertahap atau step by step, dengan menata strategi percepatan pembangunan. Ia mengakui, saat ini masih banyak pekerjaan rumah yang harus dikerjakan di Kota Semarang. Kalau saja kami dituntut menyelesaikan banjir besok harus selesai, saya rasa kami tidak bisa. Tapi step by step, lompatan demi lompatan, insyaallah target kami 2019 persoalan banjir di wilayah Semarang bagian timur akan selesai,” katanya.

Penanganan banjir dan rob di Kota Semarang bagian timur ini menjadi program prioritas Pemkot Semarang. Menurut catatan Pemkot Semarang, pada tahun 2011, luas genangan banjir dan rob di Kota Semarang seluas 3.100 hektare. Pada 2016 ini tercatat masih menyisakan luasan genangan rob dan banjir seluas 2.600 hektare. “Ini masih menjadi pekerjaan rumah yang harus dikerjakan oleh Pemkot Semarang,” katanya.

Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Semarang siaga 24 jam untuk mengantisipasi adanya banjir dan rob yang bisa datang sewaktu-waktu. Terutama di Semarang bagian timur sejauh ini dinilai menjadi wilayah paling rawan terhadap banjir. “Kami waspada memasuki musim hujan. Beberapa hari lalu, curah hujan memang cukup tinggi,” kata Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Semarang, Agus Harmunanto.

Dikatakannya, penyebab banjir salah satunya karena tidak berfungsinya saluran atau drainase secara maksimal. Ditambah air rob dari laut yang merambah ke darat mengakibatkan, kawasan Kaligawe dan sekitarnya terjadi banjir. Selain itu, kata dia, pembangunan sarana dan prasarana saluran di sekitar Tlogosari juga menjadi penyebab aliran air tidak lancar. “Kami membuka posko 24 jam. Posko di kantor BPBD Penggaron Kecamatan Pedurungan siap meluncur ke lokasi apabila terjadi bencana,” katanya.

Pihaknya telah menyiagakan petugas yang akan merespon atas laporan dari masyarakat. “Begitu mendapatkan laporan dari masyarakat, petugas BPBD nanti akan langsung meluncur ke lokasi,” tambahnya.

Selain itu, pihaknya juga membentuk Kelurahan Siaga Bencana (KSB) di tiap kelurahan dengan dibantu para relawan. Dari 177 kelurahan, ada 54 kelurahan siaga bencana. “Kami mewaspadai potensi terjadinya bencana, mulai dari bencana banjir maupun bencana tanah longsor,” katanya. (amu/ida)