SEMARANG – DPRD menyorot pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah yang pada triwulan II tahun 2017 hanya sebesar 5,18 persen. Meskipun angka tersebut melebihi pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,01 persen year on year, tetapi tetap saja belum mencapai target RKPD tahun 2017 sebesar 5,4-5,9 persen.

“Hal ini patut menjadi perhatian Pemprov Jawa Tengah untuk menggenjot program-program perekonomian sehingga dapat naik kembali , bahkan bisa melampui pertumbuhan di tahun 2015,” kata Ketua Fraksi PKS DPRD Jawa Tengah, Muhammad Rodhi.

Ia menambahkan, asumsi terjaganya pertumbuhan pada pengeluaran konsumsi rumah tangga sejalan dengan stabilnya daya beli masyarakat Jawa Tengah kurang tepat. Hal ini dibuktikan dengan rendahnya daya beli masyarakat terhadap hunian/property yang merupakan kebutuhan primer manusia. “Laporan Bank Indonesia menunjukkan, konsumsi rumah tangga, khususnya untuk piranti, memang sudah mengalami penurunan pertumbuhan sejak 2015 akibat penurunan pendapatan riil mayoritas pekerja di Indonesia,” ujarnya.

Penurunan daya beli masyarakat jelas juga dapat berimbas pada merosotnya keuntungan usaha. Beberapa perusahaan besar bahkan ada yang menutup aktivitas usaha mereka di Indonesia. Bila hal ini dibiarkan lebih lama maka daya beli masyarakat akan semakin merosot dan upaya pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui konsumsi rumah tangga menjadi tidak ada hasilnya. “Pemprov Jateng harus melakukan inovasi agar daya beli masyarakat meningkat dan pertumbuhan ekonomi bagus,” tambahnya.

Dewan mengapresiasi langkah pembangunan Pemprov yang memprioritaskan meningkatkan ketahanan pangan dan energi berkelanjutan serta percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran. Sebab, kemiskinan di Jawa Tengah periode Maret 2017 masih sebanyak 4,45 juta jiwa (13,01 persen) dibandingkan periode September 2016 sebanyak 4,50 juta jiwa (13,19 persen).  “Pemprov perlu menyiapkan skema kebijakan yang jelas dan lebih terukur sehingga nantinya permasalahan kemiskinan di Jawa Tengah dapat teratasi secara tuntas,” tambah Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Jateng, Kartina Sukawati.

Ia juga menyorot adanya kenaikan secara keseluruhan  Belanja Daerah dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 yang mengalami kenaikan sebesar Rp 597,51 miliar atau 2,56 persen dari APBD Induk sejumlah Rp 23,363 triliun. Kenaikan ini diharapkan memunculkan kebijakan pengalokasian anggaran yang lebih responsif terhadap kepentingan publik, mengingat beban hidup mayoritas masyarakat Jawa Tengah, terutama di sektor ekonomi semakin bertambah berat. (fth/ric)