Prasetyo Aribowo (Ricky Fitriyanto/Jawa Pos Radar Semarang)
Prasetyo Aribowo (Ricky Fitriyanto/Jawa Pos Radar Semarang)

SEMARANG – Proyek pembangunan Jateng Park di Wana Wisata Penggaron, Desa Susukan, Kabupaten Semarang nyaris tanpa perkembangan. Hingga saat ini belum ada investor yang berani menanamkan investasi disana.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Jawa Tengah, Prasetyo Aribowo menerangkan, sebenarnya ada banyak investor yang melirik Jateng Park. Seperti Jababeka, Ciputra, hingga investor dari Bali. Hanya saja, ketika mengetahui status tanahnya, mereka langsung mundur. “Kan (lahan untuk Jateng Park) tidak ada sertifikatnya karena tanah negara,” ucapnya, Minggu (8/10).

Tanpa ada sertifikat tanah lanjutnya, investor tidak berani mengerjakan karena merasa tidak punya pegangan. Mereka tidak berani hanya berdasar kontrak saja. Sebab, jika suatu saat Perum Perhutani bubar, investor akan rugi besar. “Padahal kontrak investasinya 35 tahun. Tidak ada jaminan Perum Perhutani bisa ada terus, meski itu BUMN (Badan Usaha Milik Negara),” imbuhnya.

Tak patah arang, Pemprov Jawa Tengah mencoba mencari alternatif lain. Yaitu menggunakan sistem Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Sesuai Permen, KPBU bisa menjamin pengembangan 19 sektor. Termasuk sektor pariwisata. “Sayangnya, karena itu tanah milik Perhutani, masuknya sektor perhutanan, bukan pariwisata. Di 19 sektor yang dijamin itu, tidak ada sektor perhutanan. Jadi tidak bisa menggunakan sistem KPBU,” terangnya.

Meski mengalami banyak kendala, Pemprov tetap mencari cara untuk merealiasikan rencana pembangunan Jateng Park. Pasalnya sejak kali pertama diwacanakan, Pemprov Jawa Tengah sudah mengeluarkan banyak anggaran. Termasuk mengurus perizinan, interchange, penyusunan bussiness plan, dan lain sebagainya.

Dalam minggu ini, Prasetyo mengaku akan kembali merumuskan sistem kerjasama bisnis dengan investor. “Beberapa waktu lalu, kami ditemani Pak Sekda Jateng sudah menghadap Menteri. Kalau perlu diubah Permennya, ya diubah,” tegasnya.

Di lain pihak, anggota Komisi B DPRD Jawa Tengah, Didiek Herdiana justru menagih komitmen pemprov yang bakal menuntaskan Jateng Park pada Agustus 2016 silam. Waktu itu, para anggota dewan masih memberi kelonggaran karena muncul janji bakal kelar pada Desember 2016. “Tapi sampai sekarang belum selesai juga. Seharusnya perlu ada evaluasi kenapa molor terus,” ucapnya.

Jika terus-terusan seperti ini, sama saja Pemprov memberikan harapan palsu kepada masyarakat tentang pembangunan objek wisata megah di Kabupaten Semarang. Didiek pun meminta Pemprov segera membahas wacana pengembangan kawasan wisata di Tlogo Wening, Tuntang.

Politikus PDIP ini menilai, prospek wisata di Tlogo Wening lebih tinggi. Sebab, lokasinya cukup strategis, yaitu berdekatan dengan pintu keluar jalan tol Semarang-Solo. Didiek optimistis, jika jalan tol Trans Jawa sudah selesai semua, Tlogo Wening bisa jadi magnet wisatawan dari Jatim, DKI, Jabar, bahkan DIJ untuk datang ke Jateng.

Dari kacamatanya, banyak kelebihan yang diperoleh jika dikembangkan di Tlogo. Misalnya, dari aspek regulasi lebih mudah, karena lahan di Tlogo Tuntang adalah aset Pemprov, bukan milik Perhutani. Selain itu, pembagian saham tidak rumit. Karena hanya melibatkan Pemprov, Pemkab Semarang dan investor.

Kelebihan lain, area tersebut tak jauh dari pintu keluar tol Bawen. Sehingga, ketika proyek jalan tol Trans Jawa selesai, maka masyarakat dari berbagai daerah yang ingin menuju lokasi sangat mudah. (amh/ric)