Dalam 3 Bulan, Selesaikan Ganti Untung Warga

Terkait Program Reaktivasi Rel KA Tawang-Pelabuhan

367
HASIL POSITIF : Masalah warga Kebonharjo difasilitasi BAP DPD RI dibahas dengan perwakilan beberapa mentri di kantor DPD RI Jakarta, Kamis (5/10) kemarin. Reaktivasi rel kereta api Tawang-Pelabuhan akan dijadikan program strategis nasional (IST).
HASIL POSITIF : Masalah warga Kebonharjo difasilitasi BAP DPD RI dibahas dengan perwakilan beberapa mentri di kantor DPD RI Jakarta, Kamis (5/10) kemarin. Reaktivasi rel kereta api Tawang-Pelabuhan akan dijadikan program strategis nasional (IST).

SEMARANG-Perjuangan warga Kebonharjo, Semarang Utara, Kota Semarang, yang terkena gusuran PT Kereta Api Indonesia (KAI) beberapa waktu lalu, akhirnya menemukan titik terang. Setelah dilakukan pertemuan dengan sejumlah direktorat jendral (Dirjen) kementrian di kantor Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Jakarta, Kamis (5/10) kemarin. Di antaranya, yang meliputi BPN/Kementrian Agraria, Kementrian Perhubungan, Kementrian Perekonomian, Kementrian Keuangan, Sekda Pemprov Jateng, Asisten I Pemkot Semarang dan Kepala Biro Hukum Pemkot Semarang.

Dalam pertemuan tersebut, turut serta sekitar 50-an perwakilan warga Kebonharjo yang didampingi Badan Akuntabilitas Publik (BAPDewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI). Anggota BAP DPD RI, Bambang Sadono mengatakan bahwa pihaknya semula menerima keluhan warga. Kemudian meninjau lokasi yang ditindaklanjuti rembuk bareng dengan semua pihak. “Akhirnya masalah tersebut disepakati untuk dibawa ke Jakarta agar bisa diselesaikan bersama pemerintah pusat dengan sejumlah pejabat daerah maupun menteri terkait dan warga,” katanya.

Dari hasil pertemuan tersebut, katanya, masalah warga Kebonharjo akan diselesaikan dalam waktu 3 bulan, dengan kesepakatan reaktivasi jalur kereta api Tawang-Pelabuhan dijadikan program strategis nasional. Dengan demikian, aturan dan payung hukumnya jelas, termasuk untuk ganti rugi, angka-angka yang diterima warga akan jauh lebih layak.

“Penyelesaian masalah Kebonharjo ini, nanti akan dikoordinatori Menko Bidang Perekonomian. Dengan demikian, titik terang atas kasus ini sudah mulai kelihatan,” kata Bambang Sadono kepada Jawa Pos Radar Semarang, Jumat (6/10) kemarin.

Karena sudah ada titik terang, pihaknya tinggal mengawal sehingga penyelesaiannya jelas dan sesegera mungkin terealisasi sesuai waktunya. “Apapun istilahnya, mau ganti untung atau ganti bonus dan sebagainya, intinya warga akan mendapat ganti yang layak. Maka dari itu, kami sambut baik titik terang ini. Dan kami akan terus mengawal sampai hak masyarakat diterima,” ungkapnya.

Sama halnya dengan, Sekda Provinsi Jateng, Sri Puryono menyatakan akan mendukung penuh jika program reaktivasi jalur kereta api Tawang-Pelabuhan dimasukkan ke dalam proyek stategis nasional. Dengan demikian, nantinya warga bisa memperoleh ganti untung. “Kami senang, sehingga maaslah ini tidak berkepanjangan dan akhirnya mendapatkan titik terang,” ujarnya.

Kuasa hukum warga Kebonharjo, Dio Hermansyah Bakri mengaku senang sehingga semua pihak bisa duduk bersama menyelesaikan masalah lahan tersebut. Dengan begitu, bisa disepakati dan diselesaikan dengan cepat, tidak ada yang dirugikan.

Dikatakannya, dalam pertemuan tersebut tim BAP DPD merekomendasikan kepada pemerintah daerah dan menteri terkait, agar memberikan ganti rugi yang layak, sesuai Peraturan Presiden nomor 58 tahun 2017. “Kami meminta kepada pihak-pihak yang berkepentingan agar terlebih dahulu mengakui SHM yang dimiliki warga, sebelum mengadakan pembangunan proyek. Sehingga warga tidak dirugikan,” tandasnya.

Sedangkan, tokoh warga Kebonharjo, Diana Sukorina menyarankan agar pemerintah melakukan pencatatan ulang aset-aset penting negara dan menunjuk dengan teliti lembaga apa saja yang mengelola aset tersebut. Dengan begitu, tidak salah sasaran dan merugikan rakyat jika pemerintah membutuhkan aset-aset itu untuk pembangunan. (jks/ida)