SEMARANG–Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) telah memproses 53 investor yang menyalahgunakan perizinan sepanjang Januari-September 2017. Paling banyak adalah galian C, yang perizinannya mengangkut material, tapi malah melakukan pengerukan.

Kepala Dinas PMPTSP Provinsi Jateng, Prasetyo Aribowo menjelaskan bahwa informasi penyalahgunaan perizinan tersebut didapat dari pengawasan petugas di lapangan dan aduan masyarakat. “Sampai saat ini sudah ada 46 kasus yang selesai ditindaklanjuti, sisanya masih proses. Seperti penyalahgunaan izin di Magelang, kami terjunkan inspektur tambang. Ternyata terbukti dan izinnya kami cabut,” jelasnya, Jumat (6/10) kemarin.

Meksi banyak yang menyalahgunakan izin, pihaknya tetap membuka keran investor untuk menanamkan modal di Jateng. Bahkan investasi untuk kawasan industri justru dipermudah. Kemudahan itu berupa insentif investasi untuk industri pionir. Investasi ini bisa berupa pembebasan pajak 5 sampai 15 tahun, pengurangan pajak, dan pembebasan bea impor. Selain itu, ada juga kemudahan pengurusan izin hanya tiga jam untuk jenis usaha tertentu.

Pemprov Jateng juga menerapkan izin klik pada empat kawasan industri. Yakni Jatengland, Wijayakusuma, Bukit Semarang Baru, dan Kawasan Industri Kendal. Izin klik ini artinya investor boleh melaksanakan pembangunan konstruksi bersamaan dengan pengurusan izin. Misalnya gedung dapat dibangun tanpa menunggu IMB jadi.

Hal baru yang dicoba ialah pelayanan perizinan online agar pengurusan bisa lebih cepat dan mudah. Saat ini baru dicoba untuk lima perizinan yang bersifat administratif. “Kami coba lima dulu, misalnya rekomplit, angka pengenal impor, izin usaha simpan pinjam, dan izin genset,” ujarnya.

Selain itu, untuk mempercepat pelayanan, PTSP telah menyederhanakan perizinan. Meliputi pemotongan alur birokrasi sehingga proses lebih cepat dan pengurangan syarat dokumen. “SOP kami tata, dokumen-dokumen persyaratan yang dulu banyak dan merepotkan pemohon kami kurangi,” jelasnya.

Sejak 2013, lanjut Prasetyo, pihaknya mengeluarkan 32.029 perizinan. Investasi itu mampu menyerap 541.520 tenaga kerja. Bidang paling banyak ialah di Kesbangpol, Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Pengelolaan Sumber Saya Air (PSDA), perhubungan, perindustrian dan perdagangan serta tenaga kerja dan transmigrasi.

Sementara itu, Ganjar Pranowo mengatakan, reformasi perizinan yang paling dibutuhkan saat ini ialah di kabupaten/kota. Sebab masih banyak birokrasi di daerah yang dikeluhkan masyarakat karena prosesnya berbelit-belit dan adanya pungutan liar (Pungli). “Kalau di Pemprov saya tegaskan tidak ada pungli, yang ketahuan langsung pecat. Makanya kami mendorong agar diterapkan di kabupaten kota,” tegasnya. (amh/ida)