KENDAL—Puluhan warga Desa Cepiring menggeruduk balai desa setempat, menuntut kejelasan pembayaran PBB. Pasalnya, mereka telah membayar melalui petugas desa, namun tidak dibayarkan. Sehingga warga dianggap menunggak pembayaran PBB sejak 2014.

Menurut Kurniawan Agus Romdoni, warga yang berunjuk merasa rasa kaget karena mendapat tagihan tunggakan PBB sejak tahun 2014. Padahal warga selalu rutin membayar melalui perangkat desa dan memiliki bukti pelunasan pembayarannya. “Kami selalu bayar rutin, tapi kenapa kami punya tunggakan, uangnya yang telah kami berikan lari kemana,” katanya, Kamis (5/10) kemarin.

Terhadap permasalahan ini, warga mengaku sudah melaporkan kepada Inspektorat terkait dugaan penyelewengan pembayaran PBB oleh perangkat desa. Ketua RW 4 Desa Cepiring, Agus mengatakan, sudah ada 20 warganya yang menyampaikan pengaduan. Bahkan ada beberapa warga yang menyampaikan keluhan terkait balik nama sertifikat tanah yang diititipkan perangkat desa, namun sudah tiga tahun belum ada kejelasannya.

“Warga yang kesal akhirnya sepakat berunjuk rasa meminta kejelasan PBB yang telah dibayarkan sebelumnya. Warga menuntut agar pihak desa melunasi semua PBB berikut denda dan sanksinya,” tandasnya.

Petugas Bakauda Kendal, Nadirin mengatakan ahwa sesuai data, Desa Cepiring terhitung sejak tahun 2014 hingga Oktober 2017 menunggak PBB total sebesar Rp 621.207.583. Rinciannya, tahun 2014 dari target Rp 286.543.748 realisasi  Rp 208.764.414 atau sebesar 72, 86 persen.

Tahun 2015 dari target Rp 287.311.441, tapi realisasinya hanya Rp 79.151.311 atau hanya 27, 55 persen. Tahun 2016 dari target Rp 288.234.842, tapi realisasinya Rp 190.507.736 atau hanya 66,09 persen. Sedangkan tahun 2017  dari target Rp 289.609.055, realisasi sampai per 1 Oktober sebesar Rp 52.068.402 atau 17, 98 persen.

“Data yang kami sampaikan ini data pembayaran PBB mulai tahun 2014 ke atas. Kami tidak menangani data sebelumnya, karena sebelum tahun 2014 masih ditangani oleh KPP Pratama Batang,” jelasnya.

Pejabat Inspektorat, Suyanto mengatakan bahwa pertemuan tersebut untuk melakukan klarifikasi terkait aduan warga Desa Cepiring terkait dugaan penyelewengan pembayaran PBB oleh perangkat desa. “Kami mengundang para warga untuk dilakukan cross check dengan pihak Bakauda dan Perangkat Desa Cepiring untuk mengetahui kejelasannya,” ujarnya.

Carik Cepiring, Nurseha menyangkal jika pihak perangkat desa melakukan penyelewengan atau tidak menyetorkan pembayaran PBB kepada Pemkab Kendal. Namun, Nurseha mengakui, kemungkinan ada aparat yang belum menyetorkan uang pembayaran PBB yang telah dibayarkan oleh warganya kepada Pemkab. Pihaknya siap dilakukan pengecekan dan jika pihak perangkat desa terbukti melakukan penyelewengan, siap bertanggung jawab. “Kami siap bertangung jawab dan mengembalikan,” katanya. (bud/ida)