SEMARANG– Bos Hotel Baron Indah Surakarta, Ervin hadirkan ahli hukum pidana dari Universitas Sultan Agung Semarang (Unisula) R. Sugiarto dalam sidang gugatan praperadilan yang diajukannya melawan Kapolri dan Kapolda Jateng serta Jaksa Agung dan Kajati Jateng sebagai termohon I dan II dalam sidang di Pengadilan Negeri (PN) Semarang, Kamis (5/10).

Gugatan itu diajukan Ervin akibat kasus dugaan pemalsuan surat yang menjerat tersangka Sunarjo Dharmanto yang bertindak sebagai pengelola BPR dan Sudarman sebagai advokat, dihentikan atau diterbitkan Surat Diberhentikannya Penyidikan (SP3) oleh penyidik atas rekomendasi penuntut umum.

“Saya tidak bisa mengatakan cukup bukti atau tidak terkait kasus ini. Melainkan saya harus tahu dulu terkait bukti-bukti yang diajukan, sehingga saya bisa melihat apakah sudah memenuhi rumusan delik atau tidak,”kata ahli R. Sugiarto dihadapan hakim tunggal, Pudjo Hunggul.

Dalam persidangan itu, Ervin menanyakan ke ahli, kalau dalam penyidikan berkasnya telah memenuhi adanya unsur tindak pidana, maka apa yang harus dilakukan penyindik selanjutnya. Oleh ahli dijawab apabila dari penyidik merasa sudah cukup, maka selanjutnya diserahkan ke penuntut umum.

“Prodak penyerahan dalam bentuk berkas perkaranya, berisi bukti-bukti yang didapatkan selama proses penyelidikan,”jawab ahli.

Menurut ahli, apabila jaksa sebagai penuntut umum dapat atau tidak cukup bukti maka bukan berarti menghentikan perkara, melainkan memberi petunjuk untuk melengkapi. Ia menyampaikan, seharusnya penuntut umum dapat menentukan untuk melengkapi persyaratan agar bisa dilimpahkan ke pengadilan.

“Kalau berkas sudah lengkap nanti tinggal limpahkan ke pengadilan. Kalau terkait ruang perkara perdata bukan kewenagan saya,” jelasnya.

Saat dimintakan pendapatnya oleh hakim dan turut tegugat, ahli kemudian menjelaskan, proses penyerahan ada 2 tahap yakni, pertama hanya menyerahkan berkas selanjutnya akan dipelajari penuntut umum. Sedangkan untuk tahap selanjutnya penyerahan barang bukti dan tersangka.

“Supaya bukti lengkap, maka harus ada pemberitahuan dari penuntut umum ke penyidik, dengan demikian bisa segera dilimpahkan ke pengadilan negeri oleh penuntut umum,” ungkapnya. (jks/zal)