PD BKK Pringsurat Butuh Rp 94 M

986
SALAH KELOLA : Kantor PD BKK Pringsurat di Jalan Hayamwuruk 31 Maron Sidorejo Temanggung (AHSAN FAUZI/JAWA POS RADAR KEDU).
SALAH KELOLA : Kantor PD BKK Pringsurat di Jalan Hayamwuruk 31 Maron Sidorejo Temanggung (AHSAN FAUZI/JAWA POS RADAR KEDU).

TEMANGGUNG– Pemerintah butuh anggaran besar untuk menyelesaikan masalah likuiditas di PD BKK Pringsurat. Setidaknya butuh dana hingga Rp 94 miliar. Dana tersebut bisa diambilkan dari APBD Provinsi Jateng, ABPD Kabupaten Temanggung atau gabungan APBD Provinsi dan Kabupaten.

“Saat ini masih dalam pembicaraan dengan provinsi, apakah dana Rp 94 miliar itu akan ditalangi APBD provinsi semuanya ataukah akan dibagi dua dengan kabupaten. Kalau dibebankan APBD Kabupaten semuanya, lalu dananaya dari mana?,” kata Pengendali Operasional PD BKK Pringsurat Harno Susanto di kantornya, Kamis (5/10).

Sekretaris DPRD Kabupaten Temanggung itu membeberkan, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Provinsi Jateng dan Kabupaten Temanggung itu merugi lebih dari Rp 30 miliar berdasarkan perhitungan neraca per Agustus 2017. “Dana tersebut merupakan, dana deposito dari nasabah,” ucapnya.

Dalam pemberitaan sebelumnya, penyebab masalah likuiditas PD BKK Pringsurat saat ini, salah satunya karena kredit fiktif atau tidak sesuai prosedur. Harno menyebut, salah satu contoh kredit tidak sesuai prosedur adalah penyalahgunaan wewenang yang diberikan PD BKK Pringsurat kepada BUMD Bumi Phala Wisata.

Kredit senilai Rp 500 juta itu atas nama Direktur Bumi Phala Wisata Tri Kumuda dengan qq PD Bumi Phala Wisata. Anehnya, pengajuan kredit ini tanpa sepengetahuan Dewan Pengurus PD Bumi Phala Wisata. Masalah tersebut, saat ini tengah diselidiki Kejaksaan Negeri Temanggung.

“Memang ini sangat membebani APBD karena harus ada dana pengganti nasabah Rp 94 miliar itu. Tapi sementara ini kami sedang berusaha menjaga nasabah agar tetap tenang dan kondisi BKK tidak bertambah buruk,” ujar Harno.

Untuk sementara, saat ini PD BKK Pringsurat tidak bisa melayani nasabah yang mau mengambil deposito. Hanya nasabah yang membayar angsuran kredit dan menabung yang dilayani.

Harno mengakui, kondisi PD BKK Pringsurat tengah terpuruk. “Saat ini, kondisi keuangan tengah kosong alias tidak punya uang lagi. Jadi, tidak mungkin kita bisa memenuhi nasabah yang ambil uang,” ucap Harno.

Ia menjelaskan, sejak merger BKK Pringsurat dan Tretep pada 2009 silam, terungkap adanya data keuangan atau pembukuan yang tidak akurat alias tidak valid. Selanjutnya, ada penempatan dana BKK Pringsurat yang dititipkan ke Koperasi Intidana yang tidak bisa diambil karena perusahaan tersebut (Intidana) juga kolaps. Padahal, uang yang didepositokan ke KSP Intidana jumlahnya mencapai Rp 2 miliar.

Harno menyampaikan, pada Idul Fitri Juni 2017, beriringan tahun pelajaran baru—juga musim tanam tembakau—dalam waktu bersamaan, nasabah ramai-ramai menarik uang. “Karena permintaan yang banyak, kita tidak bisa memenuhi. Ditambah uang kita yang di Intidana tidak bisa diambil,” ucapnya. Masih menurut Harno, masalah yang membelit BKK Pringsurat juga lantaran ulah nakal oknum karyawan. Si oknum meloloskan kredit kepada pengaju kredit, meski kredit sebelumnya tidak lancar.

Kasus lainnya, deposito yang masuk, tidak disetorkan dan dimasukkan dalam pembukuan. Terakhir, banyak dijumpai kredit fiktif. Dari hasil pemeriksaan sementara, ada beberapa oknum karyawan yang terbukti melakukan penyalahgunaan wewenang dan kesalahan prosedur

Ketua Fraksi Nasdem DPRD Temanggung Muh Sayid meminta pemerintah daerah segera mengambil langkah-langkah penanganan secara maksimal terkait persoalan yang membelit PD BKK Pringsurat. “Mestinya BUMD men-support Pendapatan Asli Daerah (PAD), (malah) beberapa BUMD berpotensi nambah utang. Ini akan membebani keuangan daerah,” ungkap Sayid.

Sayid melanjutkan, selain BKK Pingsurat, BUMD lain yang dinilai kurang sehat adalah PD Bumi Phala Wisata. “Dua BUMD ini salah kelola. Saat ini masih diselidiki, dicari tahu penyebabnya. Apakah sudah dalam kondisi pailit atau ada indikasi pengelolaan keuangan yang tidak beres,” ujar Sayid.

Masih menurut Sayid, tiap BUMD sebenarnya sudah diaudit setiap akhir tahun. Audit di akhir 2016 pun sudah dilakukan. Mestinya, jika ada kejanggalan maupun masalah, sudah diketahui dan dilaporkan pada awal tahun 2017. Tapi ini malah baru ketahuan menjelang akhir tahun 2017. “Kita ingin bagaimana BUMD-BUMD itu sehat dan terkelola dengan baik,” kata Sayid. (san/ton)