33 C
Semarang
Minggu, 12 Juli 2020

Tunjangan Mobil Rp 11 Juta per Bulan 

Rencana Tambahan untuk Anggota DPRD

Another

Menang 100

Inilah gambaran hasil pemilu di Singapura Jumat depan: partai penguasa, PAP, akan menang 100 persen. Itulah memang tujuan pemerintah mendadak...

Tanpa Riba

Tamu saya kemarin empat kelompok. Para pengusaha restoran mengajak bicara soal bagaimana membangkitkan bisnis mereka yang koma. Para pengusaha anti riba...

Marah Besar

Berita besar minggu ini adalah tentang marah besar. Yang marah seorang presiden: Pak Jokowi. Yang dimarahi anak buahnya sendiri:...

KENDAL—Para anggota DPRD Kabupaten Kendal mulai mengembalikan mobil dinas, menyusul turunnya Peraturan Pemerintah (PP) nomor 18 tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pasalnya dengan perda tersebut, setiap anggota legislatif akan mendapatkan tambahan tunjangan. Yakni, berupa tunjangan transportasi atau tunjangan mobil sebesar Rp 11 juta.

Selain itu dengan adanya PP tersebut, lebih memudahkan pengelolaan keuangan di DPRD. Sebab nantinya akan dilakukan secara Lump sum, dimana keuangan berarti pembayaran dapat dilakukan sekaligus dalam satu waktu. Sehingga DPRD dapat dengan mudah mengelola keuangannya sendiri tanpa harus bergantung dari APBD seperti saat ini.

Ketua DPRD Kendal, Prapto Utono mengatakan dari laporan Sekertaris Dewan (Sekwan), semua unit mobil dinas sebanyak 16 unit telah dikembalikan ke bagian aset daerah. “Berapa besaran tunjangannya, kami belum tahu. Karena saya sebagai pimpinan dewan tidak mendapatkan tunjangan tersebut. Sebab kami sudah menerima mobil dinas dan rumah dinas,” katanya, Rabu (4/10) kemarin.

Namun diakuinya, untuk Perda Inisiatif yang mengatur PP 18 tahun 2017 di tingkatan daerah sejauh ini belum disetujui. Sehingga sampai sekarang, para anggota dewan belum mendapatkan berapa besaran tunjangan transportasi yang bakal diberikan. “Kami masih menunggu Perbupnya ditandatangani,” tandasnya.

Perihal tunjangan rumah sebesar dari Rp 8 juta dan kini menjadi Rp 11 juta perbulan saat ini berjalan. Dalam arti di luar gaji dan tunjangan jabatan, anggota dewan masih menerima tunjangan untuk membeli mobil baru sebesar Rp 11 juta perbulan.

Perihal beraran tunjangan transport para wakil rakyat, akan ditetapkan melalui Peraturan Bupati. Dimana angkanya akan ditentukan melalui survei perusahaan Inspeksi dari pihak independen, yakni PT Sucofindo.

Prapto mengungkapkan bahwa untuk pimpinan dan anggota DPRD mobil dinas yang ada saat ini berkekuatan 2.500 CC atau setara dengan mobil Innova. Namun, angkanya perbulan berapa, pihaknya masih menunggu dari hasil inspeksi survei Sucofindo. “Baru setelah angkanya keluar akan dituangkan dalam SK Bupati nantinya,” tandasnya

Sedangkan perkiraan yang ada, untuk transportasi besarannya Rp 550 ribu perhari. Atau jika dibulatkan selama sebulan, maka setiap anggota dewan akan menerima Rp 16,5 juta. “Tapi karena ini dari PP nomor 18 tahun 2017, maka perbulannya dimungkinkan turun, tidak sebesar Rp 550 ribu,” tambahnya.

Anggota Fraksi PKS DPRD Kendal, Rubiyanto jika tunjangan transportasi dan pengelolaan Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD dibahas Perda Inisiatif. Seperti tunjangan Reses, tunjangan komunikasi dan tunjangan perumahan. “Dengan adanya perda tersebut, nantinya akan disesuaikan lagi besarannya,” tandasnya.

Selain itu, tunjangan mobil atau tunjangan transportasi selama ini belum ada di DPRD Kendal. “Tunjangan mobil yang ada saat ini baru untuk pimpinan dewan. Sedangkan untuk anggota belum ada. Jadi nanti juga akan dibahas,” jelasnya. (bud/ida)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest News

Menang 100

Inilah gambaran hasil pemilu di Singapura Jumat depan: partai penguasa, PAP, akan menang 100 persen. Itulah memang tujuan pemerintah mendadak...

Tanpa Riba

Tamu saya kemarin empat kelompok. Para pengusaha restoran mengajak bicara soal bagaimana membangkitkan bisnis mereka yang koma. Para pengusaha anti riba menyerahkan buku merah keyakinan mereka:...

Marah Besar

Berita besar minggu ini adalah tentang marah besar. Yang marah seorang presiden: Pak Jokowi. Yang dimarahi anak buahnya sendiri: para menteri dan kepala lembaga...

Mystic Janine

Pembaca Disway-lah yang minta saya menulis ini: penyanyi Jamaika lagi ter-lockdown di Bali. Tentu saya tidak menulis tentang musik reggae-nya Jamaika --saya tidak ahli musik. Saya hanya...

Tanpa Pemerintahan

Maka lahirlah wilayah baru ini. Tanpa pemerintahan. Di Amerika Serikat. Tepatnya di kota Seattle, di negara bagian Washington. Wilayah baru itu diproklamasikan tanggal 8 Juni...

More Articles Like This

- Advertisement -

Must Read

DPR Dorong Percepatan KA Pelabuhan

RADARSEMARANG.COM, SEMARANG – Proses pembangunan proyek kereta api (KA) Pelabuhan Tanjung Emas – Stasiun Tawang saat ini masih terkendala beberapa persoalan. Melihat fungsi jalur...

Gudang Terbakar, Hitung Suara Dipindah

RADARSEMARANG.COM, SOLO – Proses penghitungan suara pemilihan gubernur (pilgub) Jateng 2018 di tempat pemungutan suara (TPS) 07 Pasar Kliwon terpaksa dipindahkan ke kantor kelurahan setempat,...

Butuh Mata Pelajaran Religiusitas Indonesia

SALATIGA - Berbagai masalah yang timbul dalam kehidupan berbangsa dan bernegara akhir-akhir ini, merupakan akibat dari tidak solidnya pendidikan nasional. Selain itu juga disebabkan...

KPK Sosialisasikan Pengisian e-HKPN bagi Anggota DPRD Wonosobo

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyosialisasikan Peraturan KPK Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara. TIDAK hanya itu,...

Gelar Lomba Kitab Kuning

WONOSOBO - Garda Bangsa Wonosobo menggelar lomba Musabaqoh Kitab Kuning (MKK) di Aula Almansur, Kauman, Kamis (16/3. Lomba diikuti sedikitnya oleh 80 santri yang...

PDBI Ajukan 10 Nomor Lomba

SEMARANG - Pengprov Persatuan Drum Band Indonesia (PDBI) Jateng mengajukan 10 nomor dalam empat kategori perlombaan untuk kualifikasi Porprov Jateng 2018 di Kota Semarang,...