KENDAL—Para anggota DPRD Kabupaten Kendal mulai mengembalikan mobil dinas, menyusul turunnya Peraturan Pemerintah (PP) nomor 18 tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pasalnya dengan perda tersebut, setiap anggota legislatif akan mendapatkan tambahan tunjangan. Yakni, berupa tunjangan transportasi atau tunjangan mobil sebesar Rp 11 juta.

Selain itu dengan adanya PP tersebut, lebih memudahkan pengelolaan keuangan di DPRD. Sebab nantinya akan dilakukan secara Lump sum, dimana keuangan berarti pembayaran dapat dilakukan sekaligus dalam satu waktu. Sehingga DPRD dapat dengan mudah mengelola keuangannya sendiri tanpa harus bergantung dari APBD seperti saat ini.

Ketua DPRD Kendal, Prapto Utono mengatakan dari laporan Sekertaris Dewan (Sekwan), semua unit mobil dinas sebanyak 16 unit telah dikembalikan ke bagian aset daerah. “Berapa besaran tunjangannya, kami belum tahu. Karena saya sebagai pimpinan dewan tidak mendapatkan tunjangan tersebut. Sebab kami sudah menerima mobil dinas dan rumah dinas,” katanya, Rabu (4/10) kemarin.

Namun diakuinya, untuk Perda Inisiatif yang mengatur PP 18 tahun 2017 di tingkatan daerah sejauh ini belum disetujui. Sehingga sampai sekarang, para anggota dewan belum mendapatkan berapa besaran tunjangan transportasi yang bakal diberikan. “Kami masih menunggu Perbupnya ditandatangani,” tandasnya.

Perihal tunjangan rumah sebesar dari Rp 8 juta dan kini menjadi Rp 11 juta perbulan saat ini berjalan. Dalam arti di luar gaji dan tunjangan jabatan, anggota dewan masih menerima tunjangan untuk membeli mobil baru sebesar Rp 11 juta perbulan.

Perihal beraran tunjangan transport para wakil rakyat, akan ditetapkan melalui Peraturan Bupati. Dimana angkanya akan ditentukan melalui survei perusahaan Inspeksi dari pihak independen, yakni PT Sucofindo.

Prapto mengungkapkan bahwa untuk pimpinan dan anggota DPRD mobil dinas yang ada saat ini berkekuatan 2.500 CC atau setara dengan mobil Innova. Namun, angkanya perbulan berapa, pihaknya masih menunggu dari hasil inspeksi survei Sucofindo. “Baru setelah angkanya keluar akan dituangkan dalam SK Bupati nantinya,” tandasnya

Sedangkan perkiraan yang ada, untuk transportasi besarannya Rp 550 ribu perhari. Atau jika dibulatkan selama sebulan, maka setiap anggota dewan akan menerima Rp 16,5 juta. “Tapi karena ini dari PP nomor 18 tahun 2017, maka perbulannya dimungkinkan turun, tidak sebesar Rp 550 ribu,” tambahnya.

Anggota Fraksi PKS DPRD Kendal, Rubiyanto jika tunjangan transportasi dan pengelolaan Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD dibahas Perda Inisiatif. Seperti tunjangan Reses, tunjangan komunikasi dan tunjangan perumahan. “Dengan adanya perda tersebut, nantinya akan disesuaikan lagi besarannya,” tandasnya.

Selain itu, tunjangan mobil atau tunjangan transportasi selama ini belum ada di DPRD Kendal. “Tunjangan mobil yang ada saat ini baru untuk pimpinan dewan. Sedangkan untuk anggota belum ada. Jadi nanti juga akan dibahas,” jelasnya. (bud/ida)