DISKUSI : Anggota Komisi A DPRD Kabupaten Batang saat bertemu dengan Pemkab Deliserdang membahas tentang pembangunan desa, Rabu (4/10) kemarin (LUTFI HANAFI/JAWA POS RADAR SEMARANG).
DISKUSI : Anggota Komisi A DPRD Kabupaten Batang saat bertemu dengan Pemkab Deliserdang membahas tentang pembangunan desa, Rabu (4/10) kemarin (LUTFI HANAFI/JAWA POS RADAR SEMARANG).

DELISERDANG-Keberhasilan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deliserdang dalam merealisasikan program bedah rumah, menarik perhatian Anggota Komisi A DPRD Kabupaten Batang saat melakukan kunjungan kerja hari kedua di Provinsi Sumatera Utara, Rabu (4/10) kemarin. Pasalnya, Pemkab Deliserdang berhasil melibatkan tiga pilar kekuatan sekaligus, yakni pemerintah, pengusaha dan partisipasi masyarakat.

Sekda Deliserdang, Darwin Zein yang mewakili Bupati Deliserdang, Ashari Tambunan mengungkapkan bahwa program bedah rumah miskin di Deliserdang sudah dicanangkan sejak tahun 2011, dengan semangat ingin membedah 10 ribu unit rumah tidak layak huni.

“Bedah rumah salah satu perwujudan program kami dalam memakmurkan masyarakat di pedesaan. Namun bahasa 10 ribu rumah, hanya bentuk motivasi, karena data sesungguhnya tidak lebih dari 5 ribu unit saja,” ucapnya.

Resep keberhasilan program tersebut, imbuhnya, karena tiga pilar kekuatan pembangunan Deliserdang, yakni pemerintah, pengusaha dan partisipasi masyarakat yang sudah berlangsung sejak bupati sebelumnya.

Kerjasama yang telah terjalin baik antara pemerintah, swasta dan masyarakat selama ini, katanya, terus dipelihara. Karena telah terbukti membantu menyelesaikan berbagai program yang langsung menyentuh masyarakat pada lapisan paling bawah.

“Pembangunan rumahnya menggunakan pola arisan. Sedangkan pekerjanya masyarakat sendiri secara bergiliran. Material dari bantuan pemerintah APBD, pegawai dan sumbangan swasta,” jelasnya.

Kemudian terkait penyelenggaraan Pemerintahan Desa, urainya, di Deliserdang tidak ada tanah bengkok. Sehingga kepala desa (Kades) dan perangkat desa diberikan upah yang layak melalui Siltap (Penghasilan Tetap). “Terkait Siltap, sesuai perintah Bupati Deliserdang, memang harus lebih besar dari UMR. Selain itu, ada tambahan tunjangan agar para kades dan perangkatnya bisa lebih makmur,” jelas Sekda.

Atas informasi tersebut, Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Batang, Purwanto sangat terkesan dengan pola yang dilakukan Pemkab Deliserdang. Terutama dalam memberikan kemakmuran kepada warga, perangkat desa dan kades.

“Sangat berbahagia sekali kades di Deliserdang, karena mendapat Siltap dan tunjangan yang bagus. Hal itu tidak bisa dilakukan di Batang, karena masih ada tanah bengkok,” ucapnya.

Bahkan menurut Purwanto, kades dan perangkat desa kalau disuruh memilih, lebih memilih dapat bengkok, ketimbang Siltap. Namun kenyataannya, kini mereka dapat keduanya, sehingga lebih makmur.

Dalam kunjungan tersebut, semua anggota Komisi A hadir. Selain ketua komisi, turut pula Wakil Ketua Komisi A Fatkhurrohman dari Fraksi PKB, Sekertaris Komisi H Juki dari Fraksi PAN PKS, Junaenah dari Fraksi PDIP, Istikhanah dari Fraksi Golkar, Tuhlan dari Fraksi Demokrat, Purwandi dari Fraksi PKB (Nasdem), Triyanto dari Fraksi Gerindra, M Imanullah dari Fraksi PPP dan I’anatul Fikriya dari PKB, serta ketua Rombongan Wakil Ketua DPRD Batang H Nur Untung Slamet. (han/adv/ida)