Tanggulangi Kemiskinan dengan Keroyokan

Pemkot-Stakeholder Harus Kompak

294
BAHAN MASUKAN : Lokakarya penyusunan strategi penanggulangan kemiskinan daerah Kota Salatiga yang diadakan di gedung Setda Kota Salatiga kemarin (Dhinar Sasongko/Radar Semarang).
BAHAN MASUKAN : Lokakarya penyusunan strategi penanggulangan kemiskinan daerah Kota Salatiga yang diadakan di gedung Setda Kota Salatiga kemarin (Dhinar Sasongko/Radar Semarang).

SALATIGA – Angka kemiskinan di Kota Salatiga relatif rendah ketika dibandingkan dengan Jawa Tengah. Namun hal tersebut tidak boleh dipandang sebelah mata atau hanya dilihat dari perspektif persentase saja. Karena meskipun rendah, angka tersebut mewakili orang-orang yang memerlukan bantuan dan solusi.

Hal tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Salatiga Muh Haris saat membuka sekaligus menjadi narasumber dalam Lokakarya Penyusunan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Salatiga tahun
2017-2022 di gedung Setda Kota Salatiga, Selasa (3/10).

Angka kemiskinan Kota Salatiga tahun 2016 adalah 5,24 persen, sedangkan Provinsi Jawa Tengah adalah 10,70 persen, dan nasional ada di angka 13,27 persen.

“Meskipun demikian, hal ini jangan hanya dilihat dari perspektif persentase saja. Karena meski hanya 1 persen pun, mereka adalah masyarakat yang membutuhkan bantuan kita semua,” ujar Muh Haris.

Ia menjelaskan bahwa senjata utama untuk memutuskan mata rantai kemiskinan adalah dengan pendidikan. “Tak diragukan lagi bahwa pendidikan merupakan senjata utama dalam memutuskan mata rantai kemiskinan. Strategi yang harus digunakan adalah dengan keroyokan. Ini maksudnya pemerintah daerah serta seluruh stakeholder harus kompak. Kita pun harus fokus terhadap permasalahan dan juga harus berkelanjutan,” urai Muh Haris.

Hal senada disampaikan ketua panitia kegiatan Andriani yang menjelaskan bahwa kegiatan tersebut bertujuan untuk memperoleh bahan masukan dalam penyusunan strategi penanggulangan kemiskinan.

“Bahan masukan tersebut selanjutnya akan digunakan sebagai rancangan kebijakan pembangunan daerah khususnya dalam penanggulangan kemiskinan. Selain itu untuk penyusunan rencana pembangunan daerah mulai dari RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah), renstra (rencana strategis) dan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah),” ujar Kabid
Perencanaan Kesejahteraan Rakyat dari Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) ini.

Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Sekretariat Wakil Presiden RI, Nur Arifina Vivinia, dan juga Kepala Bapelitbangda Kota Salatiga, Tedjo Supriyanto. Lokakarya dihadiri setidaknya 100 undangan dari organisasi perangkat daerah sampai dengan kelurahan, instansi vertikal terkait, akademisi dan tokoh masyarakat Kota Salatiga. (sas/lis)