Kodim Dukung Penarikan Pajak

370
RUSUN TENTARA: Salah satu bangunan rumah susun milik instansi militer (AGUS HADIANTO/JAWA POS RADAR KEDU).
RUSUN TENTARA: Salah satu bangunan rumah susun milik instansi militer (AGUS HADIANTO/JAWA POS RADAR KEDU).

MAGELANG–Pihak militer mendukung regulasi pengenaan pajak terhadap bangunan instansi militer sebagaimana dicanangkan Pemkot Magelang. Kendati demikian, Kodim 0705/Magelang masih menunggu regulasi ketetapan peraturan tersebut. Komandan Kodim 0705/Magelang, Letkol (Inf) Hendra Purwanasari ditemui sejumlah wartawan kemarin menegaskan, masalah pajak di lingkungan militer sebagai langkah positif  pemerintah daerah.

“Tentu kita sebagai aparat dan negara ini karena TNI adalah milik negara, jadi asetnya yang sementara kita tempati ini, juga merupakan kewenangan dari negara. Sehingga kewajiban-kewajiban yang dilimpahkan kepada pengguna aset, merupakan kewajiban bersama,” jelas Hendra.

Karena itu, lanjut Hendra, pihaknya mendukung langkah Pemkot, terkait  pengenaan pajak bumi dan bangunan (PBB) pada bangunan-bangunan militer, seperti kantor, asrama, dan rumah-rumah dinas. Bahkan, menurut Hendra, pengenaan pajak akan memberikan dampak positif kepada masyarakat. “Kita dari aparat negara patuh terhadap pajak. Sehingga diharapkan menjadi teladan positif kepada masyarakat. Bahkan, ada beberapa lokasi yang sudah kita bayarkan pajaknya. Mudah-mudahan ini bisa dikelola dengan baik,” pungkas Hendra.

Terkait jumlah yang sudah dibayarkan pajaknya, Hendra mengaku tidak hafal. “Coba nanti akan kita cek dengan staf. Tapi memang sudah ada. Dan nanti akan kita tingkatkan lagi, kalau memang ada lokasi-lokasi yang belum terbayarkan akan kita bayarkan.” Selama ini pembayaran pajak belum pernah di instansi militer, karena regulasinya belum ada. “Bayarnya berapa dan ke mana, belum ada. Jika regulasinya sudah ada dan jelas, maka kita siap.”

Seperti diberitakan, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Magelang mewacanakan akan merambah tanah dan bangunan milik instansi militer serta kepolisian sebagai objek pajak. Langkah ini sebagai upaya mendongkrak realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PBB-P2) yang selama ini menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Magelang. (cr3/isk)