SEMARANG-Sedikitnya ada 60 bukti diajukan Kapolda dan Kajati Jateng sebagai termohon I dan II dalam perkara gugatan praperadilan yang diajukan bos Hotel Baron Indah Surakarta, Ervin dalam sidang beragendakan penyerahan bukti-bukti gugatan praperadilan di Pengadilan Negeri (PN) Semarang, Rabu (4/10).

Praperadilan diajukan karena kasus dugaan pemalsuan surat yang menjerat tersangka Sunarjo Dharmanto yang bertindak sebagai pengelola BPR dan Sudarman sebagai advokat, dihentikan atau diterbitkan Surat Diberhentikannya Penyidikan (SP3) oleh penyidik atas rekomendasi penuntut umum. Dalam sidang yang dipimpin hakim tunggal Pudjo Hunggul tersebut, kejaksaan tetap bersikukuh rekomendasi penghentian penyidikan sudah sesuai prosedur.

“Kita sudah sesuai standar operasional prosedur terkait rekomendasi itu. Yang jelas nanti akan ada tambahan berkas lagi, yang kami ajukan dalam kesimpulan diantaranya, Perma No. 1956, pendapat ahli, ketentuan Pasal KUHP, jadi sementara ada 2 bukti diajukan hari ini,” kata jaksa Kejati Jateng, Syamsuri usai sidang.

Bukti itu, lanjut Syamsuri, berupa pengembalian berkas perkara. Menurutnya dalam perkara itu, proses lain masih ada perkara perdata dan kasasi di Mahkamah Agung (MA), sehingga sekalipun berkas penyidik dipaksa dilimpahkan ke pengadilan nantinya akan ditolak pengadilan.

“Penuntut umum wilayahnya hanya berkas perkara. Namun kalau perkara perdatanya sudah putus, kemudian mau digali lagi kasusnya oleh penyidik, kami persilahkan saja,”ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Urusan Bantuan dan Nasehat Hukum Polda Jateng, Kompol Hartono mengaku kalau pihaknya mengajukan 58 bukti, hanya saja ada 1 bukti yang di pending karena kantor pos belum memberi stempel, tapi masih dalam bentuk materai.

“Nanti akan kami ajukan tambahan 2 bukti. Dalam jawaban yang kami ajukan, sudah kami terangkan bahwa langkah-langkah yang kami lakukan sudah sesuai aturan KUHP, jadi semua sudah dipenuhi,”sebutnya.

Sedangkan, pemohon praperadilan, Ervin menilai terkait jawaban kepolisian sebenarnya sudah sesuai. Namun dalam jawaban pihak kejaksaan tidak ada membahas Pasal 139, sehingga pihaknya kecewa.

“Dari Polda memang normatif tidak ada masalah, kejaksaan yang belum, kalau terkait agenda besok akan kami ajukan saksi ahli dari ahli hukum pidana Unisula Semarang,” ungkapnya. (jks/zal)