LENGANG: Seorang mendatangi kantor PD BKK Pringsurat di Jalan Hayamwuruk 31 Maron, Sidorejo, Temanggung, menanyakan uang tabungannya kepada staf BKK (AHSAN FAUZI/JAWA POS RADAR KEDU).
LENGANG: Seorang mendatangi kantor PD BKK Pringsurat di Jalan Hayamwuruk 31 Maron, Sidorejo, Temanggung, menanyakan uang tabungannya kepada staf BKK (AHSAN FAUZI/JAWA POS RADAR KEDU).

Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan (PD BKK) Pringsurat, Temanggung, akhir-akhir ini menjadi sorotan  masyarakat, pemerintahan, dan kalangan legislatif. Itu karena bank perkreditan ini, tengah dibelit masalah serius: kesulitan likuiditas.

WONG AHSAN FAUZI, Temanggung

NAMANYA panggilannya Ririn. Usianya sekitar 30-an tahun. Ia tak bersedia menyebut nama panjangnya. Warga Maron, Kabupaten Temanggung, itu, salah satu nasabah BKK Pringsurat. Gestur kecemasan, tak bisa disembunyikan dari tubuh dan wajahnya. Rabu (4/10) kemarin, ia sengaja mendatangi Kantor Pusat BKK Pringsurat di Maron.

Ririn mengaku cemas atas informasi dari teman-temannya terkait masalah yang membelit BPR BKK Pringsurat.  “Saya kan mendepositokan uang saya di BKK Pringsurat. Kehadiran saya ke sini (kantor BKK Pringsurat di Maron, red), menanyatakan; apakah uang saya aman atau tidak? Tadi dijawab oleh petugas, uang tetap aman, tapi belum bisa diambil sekarang,” ucapnya, setengah pasrah.

Ucapan staf BKK, belum sepenuhnya membuat hati Ririn plong. Masih ada yang mengganjal: benarkah uangnya aman? Lantas, kapan uang depositonya  bisa diambil? Jika umumnya nasabah  seperti Ririn tahu masalah yang membelit BKK Pringsurat, ternyata ada juga nasabah yang tidak tahu sama sekali bahwa bank tempat mereka menyimpan uangnya, tengah dibelit masalah serius.

Nasabah itu—salah satunya—Fuad Fauzi. Ia  warga Kedungumpul, Kandangan. Fuad   mengaku tidak tahu-menahu ada persoalan keuangan serius yang membelit PD BKK Pringsurat. “Saya ke sini mau setor (menabung). Hari ini (kemarin red), saya setor Rp 300 ribu. Saya menjadi nasabah sejak pertengahan 2016 lalu,” aku pria yang sehari-hari bekerja sebagai buruh di salah satu pabrik di Temanggung.

Rabu (4/19) kemarin, Jawa Pos Radar Kedu mengunjungi Kantor Pusat PD BKK Pringsurat di Jalan Hayamwuruk 31 Maron, Sidorejo Temanggung. Kantor masih tetap beroperasi, namun sepi pengunjung.  “Belakangan ini, nasabah yang datang ke kantor rata-rata 15 per hari. Ada yang menabung, bayar kredit (angsuran), mau mengambil uang tabungan; dan ada yang sekadar menanyakan uang tabunganya,” ucap salah satu karyawan BKK Pringsurat yang enggan disebutkan namanya.

Ia menjelaskan, untuk sementara BKK Pringsurat tidak bisa melayani nasabah yang mau mengambil deposito. Alasannya,  masih ada persoalan yang membelit manajemen keuangan. “Untuk yang bayar angsuran kredit dan menabung, tetap kita layani. Namun, untuk nasabah yang mengambil uang, terpaksa belum kita penuhi. 50 persen lebih nasabah saat ini tengak panik, bertanya-tanya uangnya aman tidak? Saya pastikan uang nasabah aman, karena BKK ini milik pemerintah daerah.”

Pengendali Operasional PD PKK Pringsurat Harno Susanto mengakui, kondisi PD BKK Pringsurat tengah terpuruk. “Saat ini, kondisi keuangan tengah kosong alias tidak tidak punya uang lagi. Jadi, tidak mungkin kita bisa memenuhi nasabah yang ambil uang,” ucap  Suharno, kemarin.

Sekretaris DPRD Kabupaten Temanggung itu menuturkan, penyebab likuiditas PD BKK Pringsurat karena beberapa factor. Di antaranya, sejak merger Pringsurat dan Tretep pada 2009 silam. Terungkap adanya data keuangan atau pembukuan yang tidak akurat alias tidak valid.

Selanjutnya, ada penempatan dana BKK Pringsurat yang dititipkan ke Koperasi Intidana yang tidak bisa diambil karena perusahaan tersebut (Intidana) juga kolaps. Padahal, uang  yang didepositokan ke KSP Intidana jumlahnya mencapai Rp  2 miliar.

Harno menyampaikan, pada Idul Fitri Juni 2017,  beriringan tahun pelajaran baru—juga musim tanam tembakau—dalam waktu bersamaan, nasabah  ramai-ramai menarik  uang. “Karena permintaan yang banyak, kita tidak bisa memenuhi. Ditambah uang kita yang di Intidana tidak bisa diambil,” ucapnya.  Masih menurut Harno, masalah yang membelit BKK Pringsurat juga lantaran ulah nakal oknum karyawan.  Si oknum meloloskan kredit kepada pengaju kredit, meski kredit sebelumnya tidak lancar.

Kasus lainnya,  deposito yang masuk, tidak disetorkan dan dimasukkan dalam pembukuan. Terakhir, banyak dijumpai kredit fiktif.  “Kasus ketiga terakhir ini (kredit fiktif), banyak dijumpai di BKK Cabang Tretep. Saat ini, kita juga tengah fokus menangani persoalan tersebut, dengan melibatkan akuntan publik untuk melakukan investigasi  atau pemeriksaan, demi upaya penyelamatan BKK Pringsurat.”  Harno menambahkan, dari hasil pemeriksaan sementara, ada beberapa oknum karyawan yang terbukti melakukan penyalahgunaan wewenang dan  kesalahan prosedur. “Bagi karyawan yang terbukti melakukan kesalahan, kita minta mengganti sejumlah uang yang diselewengkan.” (*/isk)