BENDUNGAN RUSAK : Kades Kedungjaran yang juga Ketua Paguyuban Kepala Desa Kecamatan Sragi, Saridjo, menunjukkan kondisi Bendungan Sipon di Desa Mulyorejo, Kesesi, yang rusak parah (TAUFIK HIDAYAT/JAWA POS RADAR SEMARANG).
BENDUNGAN RUSAK : Kades Kedungjaran yang juga Ketua Paguyuban Kepala Desa Kecamatan Sragi, Saridjo, menunjukkan kondisi Bendungan Sipon di Desa Mulyorejo, Kesesi, yang rusak parah (TAUFIK HIDAYAT/JAWA POS RADAR SEMARANG).

KAJEN-Bendungan Sipon di Desa Mulyorejo, Kecamatan Kesesi, mengalami rusak parah. Akibatnya, sawah seluas 33 ribu hektare di-16 desa di Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan, gagal tanam. Padahal awal bulan Oktober masuk musim tanam kedua, setelah Agustus lalu panen raya.

Bendungan Sipon tersebut memiliki tiga pintu bendungan, namun bangunannya ambles, karena pondasinya yang rapuh, dan pintu pengendali tiga pintu air juga rusak. Akibatnya saluran air yang berasal dari Bendungan Gembiro tidak dapat lagi ditampung untuk dialirkan ke-16 desa yang terbagi dari tiga pintu.

Ketua Paguyuban Kepala Desa Kecamatan Sragi, Saridjo mengungkapkan bahwa Bendungan Sipon mengalami kerusakan sudah lebih dari 10 tahun. Sebelumnya masih bisa digunakan, meski air yang mengalir tidak maksimal. Namun semenjak jebolnya pondasi setahun terakhir, Bendungan Sipon nyaris tidak lagi berfungsi, karena tidak bisa menampung air dari Bendungan Gembiro.

“Air yang mengalir dari Bendungan Gembiro, seharusnya ditampung dulu di Bendungan Sipon. Kemudian dialirkan ke-16 desa melalui tiga pintu yang ada di Bendungan Sipon ini. Dengan rusaknya Bendungan Sipon ini, air hanya mengalir ke sawah terdekat bendungan dengan debit air yang sangat minim,” ungkap Saridjo.

Menurutnya, pihak Pemkab Pekalongan dan Pemerintah Propinsi (Pemprov) Jateng, tidak kunjung membantu memperbaiki Bendungan Sikpon. Akibatnya, tahun 2018 mendatang, 16 desa di Kecamatan Sragi, tidak bisa melakukan masa tanam, karena 33 ribu hektare sawah hanya mengandalkan air tadah hujan.

Padahal pihak paguyuban sudah berulang kali mengajukan proposal perbaikan ke Kantor Pengairan Sumber Daya Air (PSDA) Pemkab Pekalongan, namun disaranka ke PSDA Pemprov Jateng. Namun hingga kini, belum pernah direspon.

“Sejak tahun 2014 sudah mengajukan proposal ke PSDA Kabupaten Pekalongan, setelah ke PSDA Pemprov Jateng tak ada jawaban atau tindakan. Kami kini khawatir, 33 ribu hektare sawah terancam puso dan mengalami kekeringan,” kata Saridjo yang juga Kepala Desa (Kades) Kedungjaran.

Sementara itu, Kasi Sarana dan Prasarana Pembangunan Pengairan Sumber Daya Air (PSDA) Pemkab Pekalongan, Budi Sutanto, membenarkan rusaknya Bendungan Sipon. Akibatnya, 16 desa tidak dapat dialiri air yakni Desa Bulak Pelem, Bulaksari, Gebangkerep, Kalijambe, Kedungjaran, Ketanon Ageng, Klunjukan, Krasakageng, Mrican, Purwodadi, Purworejo, Sijeruk, Sragi, Sumub Kidul, Sumub Lor, Tegal Suruh, Tegalontar. “Bendungan Sipon sudah rusak hampir 10 tahun. Namun kewenangannya PSDA Pemprov Jateng. Maka kami tidak bisa memperbaikinya. Meski begitu, kami setiap tahun selalu mengusulkan perbaikan ke PSDA Pemprov Jateng,” tegas Budi. (thd/ida)