Dewan: Usut Tuntas Kredit Macet

384
Ketua DPRD Jateng (Rukma Setyabudi).
Ketua DPRD Jateng (Rukma Setyabudi).

SEMARANG – Temuan kasus kredit macet mencapai 90 persen lebih yang terjadi di Badan Kredit Kecamatan (BKK) Pringsurat, Temanggung membuat DPRD Jateng berang. Ketua DPRD Jateng Rukma Setyabudi meminta kasus tersebut diusut tuntas secara hukum. Sebab penyimpangan yang dilakukan manajemen BKK Pringsurat sudah keterlaluan dan tidak bisa ditolelir lagi.

“Kondisi ini tidak bisa dibiarkan, ini uang rakyat. Kasus ini harus diusut tuntas secara hukum biar jelas siapa saja yang terlibat,” ungkap Rukma Setyabudi saat kunjungan kerja ke BKK Pringsurat, Selasa (3/10). Berdasarkan data yang diberikan pihak BKK Pringsurat, total aset pada bulan Agustus 2017 sebesar Rp 85,376 miliar. Sementara total kreditnya pada bulan yang sama sebesar Rp 107,311 miliar.

“Dari data itu saja kelihatan tidak benar, masa nilai kreditnya lebih besar dari nilai asetnya. Data data ini sepertinya manipulatif semua,” katanya.

Untuk mengurai persoalan yang terjadi di lembaga keuangan yang sahamnya dimiliki oleh Pemprov Jateng dan Pemkab Temanggung tersebut, Rukma berjanji akan segera melakukan rapat kerja dengan mengundang pihak pihak terkait terutama pemegang saham, Biro Perekonomian Pemprov Jateng, Dewan Pengawas dan direksi serta pihak terkait lainnya.

Lebih lanjut politisi PDI Perjuangan tersebut mengatakan, laporan-laporan yang diberikan pihak BKK terlihat sangat sistematis namun manipulatif serta tidak masuk akal. Anehnya hal ini berlangsung dalam kurun waktu yang cukup lama dan baru terbongkar pada bulan April 2017 yang lalu. “Nggak mungkinlah tahun 2016 masih untung, Bulan Januari dilaporkan rugi Rp 3,7 miliar kok bisa bulan Agustus ruginya mencapai Rp 37 miliar, itu nggak mungkin,” katanya.

Ketua Komisi C DPRD Jateng Asfirla Harisanto menambahkan kinerja BKK Pringsurat memang sangat buruk. Banyak kejanggalan yang sulit dinalar dan belum ada langkah penyelamatan. Misalnya Capital Adequacy Ratio (CAR/rasio kecukupan modalnya) minus 24,48 persen, return on asetnya (ROA/tingkat pengembalian asetnya) juga minus 32,97 persen. Rasio kredit bermasalahnya (NPL-non performing loans) pun sangat tinggi, mencapai 84,58 persen. Indikator keuangannya juga parah. Misalnya per Desember 2016 masih meraup laba Rp 1,118 miliar, namun sebulan berikutnya (Januari 2017) sudah  merugi Rp 3,495 miliar. Kerugian itu terus berlanjut dan melonjak secara drastis menjadi Rp 37,119 miliar (atau 10 kali lipat) pada Agustus 2017.

Padahal pernah terjadi penarikan dana nasabah besar-besaran hingga BKK kesulitan likuiditas. Karyawannya pun sudah 3 bulan tidak dibayarkan gajinya. Kondisi itu masih diperparah oleh penempatan dana miliaran rupiah milik BKK di sebuah koperasi yang bermasalah. “Komisi C menduga pengawasan internal yang melekat di BKK ini tidak bekerja dan tidak memiliki kepekaan untuk melakukan penyelamatan di awal-awal peristiwa,” tuturnya.

Anggota Komisi C DPRD Jateng Wahyudin Noor Aly mengaku heran dengan kerugian yang sangat drastis ini. Dia mempertanyakan apakah laporannya tidak secara berkala diberikan kepada pemegang saham dan apa langkah yang sudah dilakukan pemegang saham. “Jangan jangan banyak dari mereka yang ikut bermain,” katanya.

Sementara itu Dewan Pengawas BKK Pringsurat yang juga Sekretaris DPRD Temanggung Harno Susanto, merasa pasrah. “Kami akan mengikuti arahan Ketua DPRD Jateng dan Komisi C,” katanya. (ric)