15 Bukti Untuk Lawan Kapolda dan Kajati

259

SEMARANG-Sebanyak 15 bukti diajukan bos Hotel Baron Indah Surakarta, Ervin untuk melawan praperadilan Kapolri, Kapolda Jateng sebagai termohon I dan Jaksa Agung, Kejati Jateng sebagai termohon II, atas kasus dugaan pemalsuan surat yang menjerat tersangka Sunarjo Dharmanto dan Sudarman, dalam sidang beragendakan jawaban termohon dan penyerahan bukti dari pemohon di Pengadilan Negeri (PN) Semarang, Selasa (3/10).

Dalam perkara itu, Sunarjo bertindak sebagai pengelola salah satu BPR di Solo, sedangkan Sudarman adalah seorang advokat, keduanya dilaporkan ke Polda Jateng atas dugaan pemalsuan surat, namun terakhir kasusnya dihentikan atau diterbitkan Surat Pemberhentian Penyidikan (SP3) oleh penyidik Polda Jateng atas petunjuk Kejati Jateng, padahal keduanya telah ditetapkan menjadi tersangka.

“Ada 15 bukti kami ajukan, mulai laporan polisi, 10 Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan(SP2HP) dari Polda Jateng, 2 warkah tanah, surat keterangan dari PN Surakarta yang menyatakan kalau tanah itu bukan merupakan objek sita jaminan, surat keterangan pendaftaran tanah dari BPN Surakarta,” kata bos Hotel Baron Indah Surakarta, Ervin kepada Jawa Pos Radar Semarang sebelum dimulainya sidang.

Sementara itu, dihadapan hakim tunggal yang dipimpin Pudjo Hunggul, Jaksa Kejati Jateng; Syamsuri dan Kepala Urusan Bantuan dan Nasehat Hukum Polda Jateng; Kompol Hartono didampingi Purwanto meminta jawaban atas permohonan Ervin dianggap dibacakan.

Dalam berkas jawaban itu, Kompol Hartono menyebutkan, penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa itu bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, sehingga penyidik memberitahukan ke penuntut umum, tersangka dan keluarganya.

“Kajati Jateng telah memberikan petunjuk formil dan materil. Intinya petunjuk akhir jaksa mengatakan kasus itu bukan tindak pidana,” jelasnya.

Namun demikian pihak kepolisian dalam berkasnya, mendukung permohonan praperadilan yang diajukan Ervin, kepolisian meminta praperadilan pemohon untuk dikabulkan seluruhnya. Selain itu, memerintahkan kejaksaan untuk melanjutkan proses penuntutan sebagaimana mestinya dan apabila hakim memiliki keputusan lain untuk diberi putusan yang adil. (jks/zal)