Warga Dumeling Tolak Pendirian Mini Market

468

BREBES-Warga Desa Dumeling Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes menolak keras rencana pendirian mini market waralaba modern di wilayahnya. Pasalnya, mereka khawatir akan berdampak terhadap perekonomian masyarakat setempat. Di samping itu, warga menilai tidak tranparansannya prosedur terkait persetujuan kedua belah pihak, pemilik aset tanah dan pihak waralaba.

Atas penolakan tersebut, perwakilan warga diterima oleh pihak Pemerintah Desa (Pemdes) Dumeling untuk beraudiensi, di kantor balai desa, Senin (2/10) kemarin. Warga membuat penandatanganan penolakan yang kemudian disampaikan kepada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Pemkab Brebes.

Menurut warga, Supendi, berdirinya mini market tersebut akan mematikan perekonomian pedagang kecil yang berada di sekitarnya. Di desa ini sudah dibangun mini market serupa, dan terbukti mematikan toko kecil milik warga setempat. Banyak toko milik warga yang akhirnya bangkrut karena adanya mini market itu.

Pihaknya juga menganggap rencana pembangunan minimarket modern ini tidak transparan. Terbukti dari ketidaktahuan pemerintah desa atas rencana pembangunan mini market tersebut. Bahkan, pihak kecamatan tidak tahu adanya rencana ini. “Kami minta pihak desa menolak dan tidak menandatangani apapun. Masyarakat mengancam jika tetap didirikan, mereka akan menggelar aksi besar-besaran,” tambahnya.

Kepala Desa Dumeling Luthfiyanto mengaku telah dua kali didatangi sang investor untuk meminta izin, namun pihaknya menolak karena akan berimbas pada perekonomian masyarakat. Kehadiran mini market lokal milik warga setempat dianggap sudah mencukupi permintaan masyarakat. “Ini kan milik perusahaan (korporasi) dan sangat bertentangan dengan program Nawacita yang akan menghidupkan pedagang kecil. Karena pemerintah sudah memberdayakan masyarakat untuk mengikuti program Kredit Usaha Rakyat (KUR), tapi di sisi lain ada perusahaan yang justru mematikan usaha warga,” paparnya.

Sementara Kabid Pelayanan Perizinan DPMPTSP Muhohyati menjelaskan bahwa terkait perizinan mini market waralaba modern, pihaknya tidak pernah memberikan izin jika di tingkat desa dan kecamatan tidak memberikan izin. “Proses perizinan mini market waralaba seperti Alfamart atau Indomaret itu dari dasar, tingkat bawah dulu. Dari desa kemudian kecamatan. Kalau mereka tidak mengizinkan, jelas kami juga tidak mengizinkan,” jelasnya.

Murohyati melanjutkan, perizinan tersebut harus diawali dengan pemenuhan syarat seperti tanda tangan warga yang berada di sekitar lokasi berdirinya mini market tersebut. “Minimal 10 rumah yang ada di sekitar lokasi pembangunan mini market itu harus menandatangani. Kemudian ke desa, kecamatan, baru ke kantor perizinan,” tandasnya. (fid/ism/jpg/ida)